Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2025 tumbuh tinggi sebesar 7,48% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,14% (yoy). Pertumb​uhan tersebut menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 4,90% (yoy), dan tertinggi ketiga secara Nasional. Adapun perekonomian Indonesia secara keseluruhan tumbuh sebesar 5,04% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Net Ekspor, serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.

Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan III 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan III 2024, yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Transfer. Penurunan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang tetap kuat di tengah kebijakan realokasi anggaran.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan III 2025  sebesar 2,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,32% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi utamanya didorong oleh peningkatan andil inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Dengan demikian, inflasi pada Triwulan III 2025 berada dalam target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).

Intermediasi perbankan pada triwulan III 2025 tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut tercermin dari laju penyaluran kredit, DPK, dan aset yang meningkat dan disertai dengan risiko kredit yang membaik.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif dan mengalami akselerasi pada triwulan III 2025. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat secara umum dan tetap terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani secara masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.

Perekonomian global diprakirakan melambat meskipun tidak sedalam yang diprakirakan sebelumnya. Dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat terhadap ekonomi global masih moderat, didukung dengan adanya fenomena front-loading khususnya pada semester I 2025 serta negosiasi tarif yang dilakukan sejumlah negara. Sementara itu, perekonomian Indonesia juga diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi didukung oleh stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang lebih longgar. Sejalan dengan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh komponen investasi dan net ekspor.

Inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran target 2,5±1% (yoy). Faktor yang mendukung stabilitas inflasi ini mencakup normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.