Ketidakpastian di perekonomian global mulai mereda setelah Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat menurunkan tarif impor selama 90 hari. Langkah ini diperkirakan akan menurunkan proyeksi inflasi AS dan memperkuat ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR), meski imbal hasil US Treasury tetap tinggi seiring meningkatnya kekhawatiran atas kesinambungan fiskal AS. Di pasar keuangan, arus modal bergeser dari AS ke aset-aset safe haven dan perlahan meluas ke pasar negara berkembang (Emerging Markets), sehingga indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) melemah, diikuti oleh pelemahan pada indeks Asia (ADXY). Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada April 2025 terus menunjukkan momentum positif, didorong oleh sistem pembayaran yang aman, andal, dan semakin terintegrasi. Ke depan, perbaikan prospek global, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang naik menjadi 3,0 % dari perkiraan sebelumnya 2,9 %, akan memperkuat fondasi pemulihan. Namun, dinamika negosiasi tarif antara AS, Tiongkok, dan mitra dagang lain menegaskan bahwa ketidakpastian masih tinggi, sehingga diperlukan kewaspadaan serta sinergi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, menstabilkan perekonomian, dan mendorong pertumbuhan domestik.
Pada level nasional, upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi terus berlanjut meski pada Triwulan I 2025 laju pertumbuhan tercatat 4,87 % (yoy), sedikit menurun dibanding Triwulan IV 2024 sebesar 5,02 % (yoy). Dari sisi domestik, respons kebijakan harus terus diperkuat untuk meredam efek ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan realisasi PDB Triwulan I 2025 dan perkembangan ekonomi dunia, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 akan berada di rentang 4,6–5,4% (sedikit lebih rendah daripada proyeksi sebelumnya sebesar 4,7–5,5%). Ketahanan eksternal diperkirakan tetap kokoh, dengan nilai tukar Rupiah yang stabil berkat komitmen BI menjaga stabilitas kurs, imbal hasil obligasi yang menarik, tingkat inflasi rendah, serta prospek pertumbuhan yang positif. Inflasi diproyeksikan tetap terkendali pada kisaran sasaran 2,5 ± 1% selama 2025–2026. Di samping itu, perlu terus didorong ekspansi kredit perbankan: dengan tren kredit hingga April 2025, BI memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2025 akan mencapai 8–11%.
Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2025 tetap tumbuh kuat sebesar 4,95% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,01%, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang tetap kuat ditopang oleh kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi Pemerintah, dan ekspor yang meningkat. Konsumsi RT tumbuh meningkat yang terutama didorong oleh tingginya aktivitas dan konsumsi masyarakat pada periode Ramadan dan HBKN Idulfitri 2025. Selanjutnya, konsumsi Pemerintah juga tumbuh lebih baik yang terutama didorong oleh penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) pada momen HBKN Ramadan dan Idulfitri 2025. Kinerja ekspor juga meningkat yang disebabkan oleh peningkatan ekspor alas kaki (terutama sepatu olahraga) dan kendaraan, serta ekspor jasa seiring dengan masih tingginya kedatangan wisatawan mancanegara ke Jakarta. Di sisi lain, perlambatan kinerja Investasi seiring dengan menurunnya pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jakarta, wait and see investor terkait dinamika arah kebijakan Pemerintah, hingga berbagai dinamika dari perekonomian global yang secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian dalam negeri.
Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, pertumbuhan terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Jasa Keuangan, dan LU Informasi dan Komunikasi (Infokom). LU utama lainnya yaitu LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan juga tetap tumbuh positif. Selain 5 (lima) LU utama, LU lainnya seperti LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) serta LU Jasa Perusahaan tumbuh meningkat dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.
Memasuki triwulan II 2025, perekonomian Jakarta diprakirakan tumbuh melambat dari triwulan I 2025. Perlambatan seiring dengan prakiraan melambatnya beberapa komponen seperti Konsumsi Rumah Tangga seiring normalisasi permintaan pasca berlangsungnya periode Ramadan dan HBKN Idulfitri 2025, serta prakiraan masih lemahnya daya beli masyarakat akibat fenomena layoff/PHK yang berlangsung di beberapa perusahaan. Dari sisi LU utama, sejalan dengan sisi pengeluaran, pertumbuhan LU Perdagangan juga diprakirakan lebih rendah dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan kinerja Konsumsi RT.
DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui APBD 2025 sebesar Rp91,34 triliun, naik 11,53% dari APBD murni 2024 dan 7,32% dari APBD-P 2024. Struktur anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp81,68 triliun, Belanja Daerah Rp82,00 triliun, dan Pembiayaan Daerah neto Rp0,64 triliun. APBD 2025 difokuskan pada program prioritas seperti sekolah swasta gratis, bantuan sosial (KJP dan KJMU), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hunian layak, penguatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan transportasi publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk penanganan stunting, pengendalian banjir, layanan kesehatan, ketahanan pangan, dan pelatihan kerja bersertifikat BNSP. Untuk memenuhi ketentuan mandatory spending, dialokasikan Rp20,55 triliun (24,96%) untuk pendidikan dan Rp36,30 triliun (44,30%) untuk infrastruktur. APBD 2025 diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi dan transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada triwulan I 2025, realisasi Pendapatan Daerah DKI Jakarta mencapai Rp12,60 triliun atau 15,42% dari pagu APBD 2025, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja Pendapatan Daerah tersebut mencatatkan pertumbuhan 33,49% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi -16,00% (yoy) dan triwulan sama tahun sebelumnya yang terkontraksi -41,90% (yoy). Pertumbuhan ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,68 triliun atau tumbuh 5,28% (yoy) dan Pendapatan Transfer sebesar Rp3,92 triliun atau tumbuh tinggi sebesar 227,90% (yoy). Dari sisi Belanja Daerah, pada triwulan I 2025 capaian realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar 13,16% dari pagu APBD 2025, lebih tinggi dari capaian pada triwulan sama tahun sebelumnya yang sebesar 10,70% dari pagu. Realisasi capaian yang lebih tinggi tersebut didukung oleh realisasi Belanja Operasi yang pada triwulan I 2025 sebesar 16,66% dari pagu, lebih tinggi dari capaian triwulan sama tahun sebelumnya yang sebesar 12,83% dari pagu.
Berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kinerja APBN regional DKI Jakarta sampai dengan triwulan I 2025 tetap terkendali didukung oleh akselerasi belanja yang tepat sasaran, yang digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan percepatan proyek strategis nasional. Hingga triwulan I 2025 realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 326,70 triliun atau 18,21% dari pagu APBN 2025. Kinerja tersebut salah satunya didukung oleh penerimaan pajak yang tumbuh positif pada triwulan I 2025 dengan capaian realisasi sebesar Rp 225,91 triliun atau 14,75% dari pagu APBN DKI Jakarta 2025. Dari sisi Belanja K/L di Jakarta, pada triwulan I 2025 terdapat realisasi sebesar Rp 190,10 triliun atau sebesar 20,27% dari pagu dan tumbuh 4,73% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,74% (yoy) dan 29,90% (yoy). Capaian yang lebih rendah seiring capaian Belanja Barang yang pada triwulan I 2025 sebesar 10,70% dari pagu, lebih rendah dari capaian triwulan sama tahun sebelumnya yang sebesar 12,28% dari pagu atau terkontraksi -2,38% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 12,17% (yoy).
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,02% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,48% (yoy). Capaian inflasi ini tercatat sedikit lebih rendah jika dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 1,03% (yoy). Terkendalinya inflasi Jakarta merupakan sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2025 yaitu tarif air minum PAM, emas perhiasan, bawang merah, cabai rawit. Memasuki triwulan II 2025, perkembangan inflasi Jakarta pada Mei 2025 tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,07% (yoy). Ke depan, inflasi IHK Jakarta diprakirakan terkendali di dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2025.
Intermediasi perbankan tetap resilien dengan didukung ketahanan yang terjaga. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan serta kondisi likuiditas bank yang memadai seiring peningkatan pertumbuhan DPK dan penguatan strategi funding bank. Bank Indonesia terus menerapkan kebijakan makroprudensial longgar dan akomodatif untuk untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Ketahanan bank yang tetap terjaga ditunjukkan oleh rasio kredit bermasalah yang rendah jauh di bawah threshold 5%.
Dari sisi permintaan, kredit korporasi masih tumbuh tinggi meskipun melambat seiring perlambatan pertumbuhan total kredit. Profitabilitas korporasi nonkeuangan juga masih pada level tinggi meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kemampuan membayar korporasi tetap kuat tercermin dari meningkatnya current ratio dan rendahnya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loans) korporasi.
Sejalan dengan perbaikan kinerja sektor korporasi nonkeuangan, secara umum kinerja sektor rumah tangga juga tetap baik meskipun terbatas. Kinerja sektor rumah tangga yang masih berdaya tahan tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang masih terjaga pada level optimis. Kredit sektor rumah tangga tumbuh negatif namun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang negatif tersebut dipengaruhi penurunan pada kredit investasi dan modal kerja rumah tangga. Sementara itu, kredit konsumsi rumah tangga masih tumbuh positif ditopang peningkatan kredit KPR, KKB dan Multiguna. Risiko kredit rumah tangga masih terjaga dibawah 3% namun perlu menjadi perhatian karena menunjukkan kenaikan. Kredit sektor UMKM juga melambat dengan risiko kredit yang juga cenderung meningkat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.
Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran baik tunai dan nontunai mengonfirmasi tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Pada triwulan I 2025, arus kas tercatat net outflow dan transaksi pembayaran nontunai tumbuh menguat sejalan dengan perekonomian DKI Jakarta yang masih tumbuh kuat. Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) mengalami kontraksi sebesar 30,41% (yoy) pada Triwulan I 2025, berbalik dari tren pertumbuhan 10,2% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), kenaikan transaksi terjadi baik pada transaksi incoming (dari luar negeri ke DKI Jakarta), outgoing (dari DKI Jakarta ke luar negeri) dan domestik (di wilayah DKI Jakarta).
Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Februari 2025 mengalami kenaikan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi LU, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi LU Perdagangan Besar dan Eceran Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Lainnya.
Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi sebesar 4,41% pada September 2024, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,30%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2024 berada pada level 8,57%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan masih kuatnya kinerja perekonomian DKI Jakarta dan pengurangan jumlah pengangguran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial diharapkan dapet meningkatkan kesejahteraan Masyarakat DKI dan mengurangi bertambahnya penduduk miskin.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diprakirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,6-5,4% (yoy), dengan kecenderungan sedikit di bawah titik tengah. Dari sisi pengeluaran, meningkatnya perekonomian Jakarta pada 2025 terutama ditopang oleh investasi sejalan dengan masih masuknya investasi khususnya dari swasta untuk proyek strategis Pemerintah yang sudah berjalan dan bersifat multitahun seperti LRT, MRT dan TOD. Selain itu, juga didorong oleh meningkatnya target pencapaian investasi Jakarta pada 2025 yaitu sebesar 13,38% dari target nasional, meningkat dibandingkan tahun lalu (12,00%). Adapun pertumbuhan komponen lainnya seperti konsumsi RT, konsumsi LNPRT, konsumsi Pemerintah, dan ekspor tetap tumbuh positif meski diprakirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Konsumsi RT diprakirakan masih tetap tumbuh kuat sejalan dengan adanya beberapa insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah yaitu antara lain berupa diskon tarif listrik, diskon pajak, dan bantuan pangan. Ekspor juga tetap tumbuh positif sejalan dengan diversifikasi negara tujuan ekspor Jakarta seperti ke Amerika Latin dan Timur Tengah pada 2025, serta meningkatnya ekspor komoditas utama Jakarta lainnya seperti alas kaki dan perhiasan/permata didorong oleh meningkatnya permintaan. Di sisi lain, konsumsi Pemerintah dan LNPRT pada 2025 diprakirakan tumbuh melambat sejalan dengan normalisasi belanja pasca terakselerasi pada periode politik di 2024. Dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2025 masih akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu perlambatan ekonomi global, berlanjutnya ketegangan tensi geopolitik dan fragmentasi perdagangan akibat kebijakan Trump 2.0.
Dari sisi harga, inflasi DKI Jakarta pada 2025 diprakirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif, berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
