ASESMEN MAKRO EKONOMI REGIONAL
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 4,87% (yoy), relatif tumbuh tinggi meskipun melambat dari triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 5,26% (yoy). Perlambatan ekonomi Sumatera Utara seiring dengan pertumbuhan ekspor yang menurun sebagai dampak moderasi tren harga komoditas ekspor utama Sumatera Utara, yakni Crude Palm Oil (CPO), dan dampak dari fenomena cuaca ekstrem pada triwulan I 2023 terhadap penurunan kualitas komoditas pertanian seperti kelapa sawit. Meski demikian, perekonomian Sumatera Utara tetap kuat, ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan perayaan Tahun Baru Imlek dan indikasi pergeseran pola konsumsi menjelang bulan Ramadhan. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU pertanian, LU perdagangan, dan LU transportasi tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Deselerasi LU Pertanian seiring dengan masuknya periode musim tanam beberapa komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah; serta fenomena cuaca ekstrem yang berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas beberapa komoditas pertanian, termasuk Tandan Buah Segar. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang lebih dalam mampu tertahan oleh akselerasi LU konstruksi dan LU industri pengolahan seiring dengan percepatan proyek infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan tetap kuatnya permintaan domestik.
ASESMEN KEUANGAN DAERAH
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I-2023 mengalami peningkatan, baik dari sisi pendapatan maupun penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan APBD pada triwulan I-2023 sebesar 19,29% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi triwulan I-2022 sebesar 18,51% yang berasal dari peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi belanja APBD pada triwulan I-2023 juga mengalami peningkatan, didorong oleh optimalisasi penyerapan pada komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Peningkatan ini seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara serta pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H2O) dan optimalisasi APBD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Lebih lanjut, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2023 tercatat meningkat signifikan, yakni naik 28,81% (yoy), dengan realisasinya pada triwulan I-2023 sebesar 15,71%, lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2022 sebesar 14,22%. Peningkatan ini didorong oleh belanja barang dan modal seiring dengan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta infrastruktur dasar pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan F1H2O.
ASESMEN INFLASI
Tekanan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan I-2023 relatif menurun meski masih berada pada level yang cukup tinggi. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan I-2023 tercatat sebesar 4,80% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,12% (yoy). Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 4,97% (yoy) dan inflasi Gabungan Kota-Kota IHK di Wilayah Sumatera yang sebesar 5,16% (yoy) pada triwulan I-2023. Berdasarkan realisasi inflasi tersebut, maka inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan I-2023 masih berada di atas rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar 3%±1%. Sumber tekanan inflasi berasal dari Kelompok Transportasi serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang utamanya didorong oleh kenaikan harga bensin, beras, angkutan udara, dan rokok kretek filter. Peningkatan harga komoditas bensin sejalan dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku per tanggal 1 Maret 2023. Seiring dengan kenaikan harga BBM, biaya angkut komoditas beras ikut meningkat sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi beras. Selain itu, tingginya harga pupuk dan belum meratanya panen di wilayah produksi juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, kenaikan tarif angkutan udara sejalan dengan tingginya permintaan masyarakat menjelang bulan Ramadhan sejalan dengan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara resmi. Sementara itu, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan I-2023. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan urban farming dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritisasi pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).
ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, SERTA UMKM
Kinerja pembiayaan Rumah Tangga (RT) Sumatera Utara mengalami perlambatan pada triwulan I-2023. Hal ini juga terjadi pada kinerja pembiayaan korporasi serta keuangan UMKM yang turut mengalami perlambatan pada triwulan I-2023 setelah triwulan sebelumnya mengalami kondisi yang sama. Pada triwulan ini, minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman masih rendah serta masih ada kecenderungan di sektor korporasi yang menggunakan dana internal untuk kegiatan operasional. Hal ini mendorong penurunan pertumbuhan kredit sebesar 6,89% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 8,53% (yoy). Selanjutnya, perkembangan akses keuangan UMKM mencatat penurunan mencapai 10,14% (yoy) pada triwulan I-2023. Hal ini terutama didukung oleh penurunan penyaluran kredit yang signifikan pada kelompok kecil. Secara keseluruhan, kualitas kredit tetap terjaga baik di bawah level 5% baik untuk rumah tangga, korporasi maupun UMKM.
ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan I-2023, pemulihan transaksi sistem pembayaran semakin solid. Transaksi sistem pembayaran nontunai menunjukkan persebaran penggunaan pada berbagai instrumen pembayaran. Munculnya berbagai inovasi dan pengembangan fitur oleh Perbankan pada digital banking, sehingga mampu menyuguhkan berbagai kemudahan bagi penggunanya. Transaksi nontunai menggunakan kartu kredit juga semakin menguat, khususnya pada transaksi belanja tatap muka di tengah tetap kuatnya transaksi belanja secara online yang mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat di Sumatera Utara. Daya beli masyarakat bawah juga turut didukung oleh penyerapan bantuan sosial yang sesuai dengan rencana. Di tengah pemulihan mobilitas, transaksi melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) terus tertahan yang turut dipengaruhi dengan kehadiran BI-FAST sebagai alternatif layanan transfer dana yang lebih efisien. Semakin kuatnya pemulihan perekonomian Sumatera Utara juga tecermin dari perkembangan arus kas. Secara keseluruhan, aliran uang kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I-2023 mencatatkan net inflow sebesar Rp7,1 triliun. Lebih lanjut, layanan kegiatan usaha penukaran valas (KUPVA) semakin meningkat seiring perbaikan mobilitas antarnegara. Di sisi lain, transaksi transfer dana melalui PTD BB perlahan menuju level prapandemi seiring kembali normalnya aktivitas remitansi.
ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya momentum pemulihan perekonomian domestik. Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat seiring dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2023 menjadi 5,24% dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,47%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 70,45% pada bulan Februari 2022 menjadi 70,60% pada bulan Februari 2023. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Sumatera Utara pada September 2022 mengalami penurunan menjadi 8,33% dibanding Maret 2022 yang sebesar 8,42%. Namun, ketimpangan pendapatan meningkat yang mana berkebalikan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan pun juga mengalami peningkatan. Adapun dari sisi ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian.
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan tetap kuat, yakni bias atas dalam kisaran 3,9-4,7% (yoy). Permintaan masyarakat yang kembali pulih dan daya beli masyarakat yang meningkat tecermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Namun demikian, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, seperti: i) Pengetatan kebijakan moneter negara maju sebagai respons dari ketatnya pasar tenaga kerja; ii) Risiko dampak El Nino yang diprakirakan mencapai puncaknya pada Juli-September 2023 terhadap gangguan produksi pangan dan risiko terkait kecukupan pasokan komoditas pangan impor seiring dengan belum optimalnya realisasi impor; serta iii) Ketidakpastian pasar keuangan global yang merambat pada perekonomian domestik. Selanjutnya, laju inflasi gabungan 5 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Utara pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan prasyarat perlunya peningkatan produksi bahan pangan strategis. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional 3%±1% pada tahun 2023.
