Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2025 tumbuh positif sebesar 7,14% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,16% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,96% (yoy) dan pertumbuhan Nasional sebesar 5,12% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Net Ekspor, serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.
Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan II 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan II 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah juga mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga. Penurunan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga yang tetap kuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan II 2025 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 1,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,01% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan andil inflasi dari Kelompok Pendidikan; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Dengan demikian, inflasi pada triwulan II 2025 berada di bawah target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).
Intermediasi perbankan pada triwulan II 2025 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut tercermin dari laju penyaluran kredit yang melemah disertai dengan risiko kredit mengalami peningkatan.
Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan II 2025. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.
Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan. Hal ini tecermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sejalan dengan tren akselerasi ekonomi yang terus berlanjut. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami penurunan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurun pada hampir seluruh sub-sektor. Meskipun demikian, NTP masih terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani secara umum masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.
Perekonomian global diprakirakan tetap melambat meskipun tingkat pertumbuhannya cukup bervariasi antar negara. Sejumlah negara di kawasan Asia dan Amerika Serikat diprakirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, penetapan tarif resiprokal yang jauh lebih rendah berdampak pada revisi atas dibandingkan dengan prakiraan seblumnya. Sementara itu, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan investasi. Sejalan dengan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berkembang.
Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 juga diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Beberapa faktor pendukung terjaganya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
