Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2025 menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,95% (yoy). Capaian ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,52% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan nasional. Dari sisi penawaran, sumber pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari Lapangan Usaha (LU) Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin) dan LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, didorong oleh tingginya pertumbuhan wisatawan mancanegara dan nusantarara yang mencapai 16,74% (yoy) dan 18,85% (yoy) serta adanya perayaan Hari Raya Galungan-Kuningan, Iduladha, cuti bersama dan libur sekolah. Sementara dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh Ekspor Luar Negeri dan Konsumsi Rumah Tangga (RT) serta Investasi, sejalan dengan aktivitas pariwisata yang meningkat pada triwulan laporan.    ​

BAB 2 PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH

Kinerja fiskal Provinsi Bali hingga triwulan II 2025 (kumulatif) tetap terjaga, tecermin dari total realisasi pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali yang meningkat secara persentase terhadap pagu anggaran dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Hingga triwulan II 2025, secara kumulatif telah tercapai 45,21% total pendapatan terhadap pagu anggaran, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 44,61%. Meski demikian, secara nominal realisasi pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali mengalami penurunan -0,54% (yoy) dari Rp25,59 triliun pada triwulan II 2024 menjadi Rp25,45 triliun pada triwulan II 2025. Penurunan realisasi pendapatan tersebut terjadi pada kategori APBN dan APBD Provinsi yang terkontraksi -3,78% (yoy) dan -14,54% (yoy). Adapun realisasi pendapatan APBD Kabupaten/Kota tetap tumbuh positif sebesar 7,30% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh realisasi PAD Kabupaten/Kota yang sebesar Rp6,74 triliun dan mencapai 41,24% dari pagu anggaran, serta tumbuh 20,44% (yoy). Tingginya pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota sejalan dengan upaya digitalisasi daerah dan tingginya kinerja pariwisata. Dari sisi belanja, total belanja Pemerintah di Bali terealisasi sebesar Rp21,95 triliun atau 38,35% dari pagu anggaran, dan secara nominal turun -9,21% (yoy) dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya. Penurunan realisasi belanja Pemerintah terjadi pada seluruh kategori baik APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota sejalan dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat. Realisasi belanja pada APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota secara berturut-turut adalah sebesar -12,67% (yoy), -16,50% (yoy), dan -2,99% (yoy).

BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi di Provinsi Bali pada triwulan II 2025 sebesar 2,94% (yoy) atau berada dalam sasaran 2,5±1%. Capaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 1,89% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi tersebut terutama dikontribusi oleh kembali normalnya tarif listrik pada triwulan II 2025 pasca diskon tarif listrik Januari hingga Februari 2025 yang dampaknya masih berlangsung hingga Maret 2025 untuk pelanggan listrik pascabayar. Kenaikan tekanan inflasi juga didorong oleh kenaikan permintaan bahan pangan dan komoditas lain yang terkait dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan pada April hingga Mei 2025. Berdasarkan kelompok inflasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi, diikuti dengan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan tekanan inflasi yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan masih mengalami deflasi tahunan.

Selanjutnya pada triwulan III 2025, tekanan inflasi tahunan diprakirakan melandai setelah berakhirnya rangkaian hari raya Galungan-Kuningan-Iduladha. Meski demikian, tekanan inflasi diprakirakan masih terjadi, seiring dengan berakhirnya panen raya tanaman bahan makanan pada triwulan II 2025, yang disertai dengan permintaan masyarakat yang masih kuat pada rangkaian libur tahun ajaran baru. Inflasi diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%, didukung oleh langkah-langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota di Bali. Salah satu upaya TPID tersebut yaitu melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berfokus pada implementasi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Dengan kolaborasi tersebut, Provinsi Bali diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

BAB 4 PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan II 2025 terjaga meski menunjukkan kinerja yang melambat. Hal tersebut tecermin pada perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit. Berbagai otoritas bersama perbankan di Bali terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan dengan mengoptimalkan fungsi intermediasi, sekaligus memastikan risiko kredit tetap terkendali. Dengan demikian, masih terdapat ruang yang cukup luas bagi optimalisasi penyaluran kredit, terutama dalam mendorong diversifikasi dan pemerataan pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kinerja sektor jasa keuangan cenderung tertahan, tecermin dari kontribusi LU Jasa Keuangan dan Asuransi, terutama dari aktivitas intermediasi perbankan yang dipengaruhi oleh sikap kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit, yang menahan akselerasi pertumbuhan kredit secara lebih signifikan. Sementara itu, secara spasial, penyaluran kredit dan penghimpunan DPK masih terkonsentrasi pada daerah sentra pariwisata yaitu di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Hal ini menunjukkan konsentrasi yang tinggi di daerah pariwisata, sehingga memberikan peluang besar bagi perbankan untuk dapat menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas yang mendukung penyerapan tenaga kerja utamanya di wilayah non-pariwisata.

Kendati pertumbuhan kredit bagi UMKM mengalami perlambatan, tingkat inklusi keuangan tetap terjaga, sebagaimana terlihat dari masih tingginya proporsi pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Hal ini menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal serta menjaga keberlanjutan perekonomian Bali secara keseluruhan. Ke depan, optimalisasi pembiayaan lintas sektor, khususnya pada sektor produktif di luar pariwisata, akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian Bali secara berkelanjutan.

BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Aliran uang kartal pada triwulan II 2025 menunjukkan posisi net inflow ke Bank Indonesia. Hal ini seiring dengan normalisasi pascamomen HBKN Idulfitri, dan Galungan serta Kuningan saat kebutuhan uang tunai perbankan meningkat selama hari raya keagamaan serta kenaikan aktivitas pariwisata. Statistik ini mencerminkan geliat transaksi ekonomi yang terus menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan lI 2025.

Sementara itu, sinyal positif kinerja perekonomian tercermin pada transaksi sistem pembayaran nontunai yang terus menunjukkan pertumbuhan. Transaksi menggunakan instrumen uang elektronik tumbuh positif yang menjadi indikator peningkatan konsumsi masyarakat dengan adanya momentum hari keagamaan serta libur panjang. Sejalan dengan UE, transaksi menggunakan kartu Kredit juga mengalami peningkatan, menunjukkan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Transaksi melalui QRIS juga mengalami akselerasi didorong oleh adopsi digitalisasi yang semakin luas. Sementara itu, transaksi ATM Debet terpantau masih terkontraksi namun tidak sedalam triwulan sebelumnya.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen menjaga kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya perluasan transaksi nontunai terus diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan komunitas lokal. Salah satu wujudnya adalah dengan melibatkan perbankan, tenaga pendidik, pelajar, serta masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas sekaligus memperkuat ekosistem pembayaran di Bali.  

BAB 6 PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali terus menunjukkan peningkatan, didorong oleh pertumbuhan ekonomi Bali yang solid pada triwulan I 2025. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali yang konsisten membaik sejak Februari 2021 hingga Februari 2025. Tren ini didukung oleh terciptanya lapangan kerja baru di sejumlah lapangan usaha (LU), dengan pertumbuhan penambahan jumlah tenaga kerja terbesar tercatat pada LU Transportasi, Penyediaan Akmamin, Konstruksi, Perdagangan dan Pertanian.

Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga masih perlu mendapat perhatian dilihat dari peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) per Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Bali tidak hanya terletak pada penduduk miskin, tetapi juga pada kedalaman dan ketimpangan itu sendiri. Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2024 mencatat peningkatan, dengan posisi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN BALI

Perekonomian Bali pada tahun 2025 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,0–5,8% (yoy), diatas proyeksi PDB nasional yang berada pada kisaran 4,6-5,4% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja LU Pertanian, serta tetap solidnya kinerja LU terkait pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. LU Pertanian diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh prakiraan perbaikan cuaca pada keseluruhan tahun 2025. Di sisi lain, kinerja LU terkait pariwisata tetap menjadi motor utama pertumbuhan, dengan proyeksi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang diprakirakan tetap kuat. Peningkatan ini juga didukung oleh bertambahnya maskapai dan rute domestik serta internasional.

 Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 diprakirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%, meski di tengah ketidakpastian harga komoditas global. Ke depan, kolaborasi strategis antara Pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha tetap diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama. Dengan sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi fondasi utama, serta inflasi yang tetap terkendali, Bali berada di jalur yang positif menuju pertumbuhan berkelanjutan pada masa-masa mendatang.