No.27/283/DKom
Bank Indonesia, sebagai wakil ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusi, berkomitmen memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan sebagai bagian terintegrasi dari agenda pembangunan nasional. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan literasi keuangan, memperluas akses terhadap layanan keuangan yang berkualitas, serta memperkuat pelindungan konsumen bagi seluruh kelompok masyarakat. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti dalam Ministerial Group Meeting di Gedung AA Maramis, Jakarta (27/11), yang merupakan rangkaian kunjungan Ratu Máxima sebagai United Nation Secretary-General's Special Advocate for Financial Health. Pertemuan dengan Ratu Máxima diikuti oleh Bank Indonesia, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah otoritas sektor keuangan sebagai wujud sinergi erat dalam mewujudkan kesehatan keuangan di Indonesia.
Dalam agenda memperkuat inklusi keuangan dan kesehatan keuangan, Bank Indonesia mendorong ketahanan sektor rumah tangga melalui berbagai kebijakan, antara lain insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk sektor prioritas dan pelonggaran rasio loan-to-value/financing-to-value (LTV/FTV) bagi pembiayaan properti dan kendaraan bermotor. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia mengakselerasi berbagai inisiatif makroprudensial dan digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam pertemuan dengan Ratu Máxima, Bank Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat pelindungan konsumen melalui penguatan keamanan transaksi digital dan peningkatan literasi keuangan.
Dalam rangkaian kunjungannya, Ratu Máxima meninjau Kampung Batik Laweyan di Solo, Jawa Tengah (25/11), dan menyaksikan langsung penggunaan QRIS dalam transaksi. Ratu Máxima menyampaikan kesan positif atas penerapan QRIS sebagai contoh perluasan akses layanan keuangan yang inklusif dan mudah dijangkau masyarakat.
Ratu Máxima menyampaikan bahwa kesehatan keuangan masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk risiko beban utang rumah tangga yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar. Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor swasta dan regulator dalam merancang produk dan kebijakan yang mendukung financial health, serta perlunya koordinasi antarotoritas, pertukaran data, dan penguatan pelindungan terhadap risiko digital seperti penipuan dan scam.
Jakarta, 27 November 2025
Departemen Komunikasi
Ramdan Denny Prakoso
Direktur Eksekutif
