​

RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

Ringkasan:

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, diperlukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia tersebut yang mengatur hal-hal teknis mengenai mekanisme pelaksanaan ketentuan Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Substansi Pengaturan:

1.        Penyesuaian pengaturan batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP sebagai berikut:

a.        Bagi Bank yang memenuhi persyaratan rasio Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF), maka batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP menjadi paling tinggi 100% untuk seluruh jenis dan tipe properti yang ditujukan bagi fasilitas KP/PP yang pertama dan seterusnya.

b.       Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF, maka batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP menjadi sebagai berikut:

1)        Untuk KP/PP Rumah Tapak dan KP/PP Rumah Susun:

1. tipe >70, paling tinggi 95% untuk fasilitas pertama dan paling tinggi 90% untuk fasilitas kedua dan seterusnya;
2. tipe >21-70, paling tinggi 95% untuk fasilitas pertama dan seterusnya; dan
3. tipe ≤21, paling tinggi 100% untuk fasilitas pertama dan paling tinggi 95% untuk fasilitas kedua dan seterusnya.

2)        Untuk KP/PP Ruko Rukan, paling tinggi 95% untuk fasilitas pertama dan paling tinggi 90% untuk fasilitas kedua dan seterusnya.

c.        Batasan Rasio LTV/FTV untuk KP/PP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b juga diberlakukan terhadap KP/PP untuk properti berwawasan lingkungan.

d.       Pengaturan mengenai persyaratan rasio NPL/NPF tetap, yaitu:

1. rasio NPL/NPF untuk total kredit/pembiayaan secara bruto kurang dari 5%; dan
2. rasio NPL/NPF dari KP/PP secara bruto kurang dari 5%.

e.        Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, berikut tabel rasio LTV/FTV untuk KP/PP selengkapnya:

2.        Penyesuaian pengaturan batasan Uang Muka untuk KKB/PKB sebagai berikut:

a.        Bagi Bank yang memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF, maka batasan Uang Muka untuk KKB/PKB paling sedikit 0% untuk seluruh jenis kendaraan baik yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif maupun nonproduktif.

b.       Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF, maka batasan Uang Muka untuk KKB/PKB sebagai berikut:

1. untuk kendaraan roda dua menjadi paling sedikit 10%;
2. untuk kendaraan roda tiga atau lebih (nonproduktif) menjadi paling sedikit 10%; dan
3. untuk kendaraan roda tiga atau lebih (produktif) menjadi paling sedikit 5%.

c.        Batasan Uang Muka untuk KKB/PKB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b juga diberlakukan terhadap KKB/PKB untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.

d.       Pengaturan mengenai persyaratan rasio NPL/NPF tetap yaitu:

1. rasio NPL/NPF untuk total kredit/pembiayaan secara bruto kurang dari 5%; dan
2. rasio NPL/NPF dari KKB/PKB secara neto kurang dari 5%.

e.        Yang dimaksud dengan KKB/PKB adalah Kredit/Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor dimaksud.

f.         Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, berikut tabel Uang Muka untuk KKB/PKB selengkapnya:

3.        Penyesuaian pengaturan lainnya:

1. Pengaturan atas kewajiban pencairan bertahap untuk KP/PP pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh dihapus.
2. Penambahan pengaturan atas kewajiban Bank untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan tahapan pencairan untuk KP/PP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh.
3. Penambahan pengaturan mengenai sumber data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dalam penghitungan NPL/NPF.
   

4.        Penyesuaian Lampiran sebagai berikut: