No. 27/133/DKom ​
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, kestabilan nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan;
2. Penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing, dengan:
1. ​mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik;
2. memperkuat strategi lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan; dan
3. memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar; 
3. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)-(Lampiran);
4. Perluasan akseptasi digital melalui akselerasi persiapan implementasi QRIS Antarnegara yaitu: (i) Indonesia-Jepang khususnya untuk transaksi outbound ke Jepang, dan (ii) Indonesia-Tiongkok untuk uji coba implementasi.
5. Perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan Kartu Kredit (KK) sampai dengan 31 Desember 2025, yang terdiri dari:
1. ​tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia kepada bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah; dan
2. kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

​Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait 

Ketidakpastian perekonomian global sedikit mereda, meskipun tetap tinggi akibat dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Berbagai indikator menunjukkan kebijakan tarif AS berdampak pada melambatnya ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi di negara maju yakni AS, Eropa, dan Jepang dalam tren menurun di tengah ditempuhnya kebijakan fiskal ekspansif dan pelonggaran kebijakan moneter di negara tersebut. Ekonomi Tiongkok pun melambat akibat menurunnya ekspor terutama ke AS di tengah perlambatan permintaan domestiknya, sedangkan ekonomi India diprakirakan tumbuh baik terutama didorong oleh masih kuatnya investasi. Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2025 tetap sebesar 3,0%. Sementara itu, tekanan inflasi AS menurun sejalan dengan ekonomi yang melambat, meskipun terjadi kenaikan inflasi pada kelompok barang akibat kebijakan tarif, sehingga memperkuat ekspektasi terhadap arah penurunan Fed Funds Rate (FFR) ke depan. Di pasar keuangan global, pergeseran aliran modal dari AS ke aset yang dianggap aman dan juga ke aset keuangan emerging markets terus terjadi. Perkembangan ini mendorong berlanjutnya pelemahan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). Ke depan, ketidakpastian perekonomian global diprakirakan masih akan tetap tinggi akibat masih berlangsungnya negosiasi tarif antara AS dan sejumlah negara, serta eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons serta koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong di tengah ketidakpastian global akibat kebijakan tarif AS dan ketegangan geopolitik. Kegiatan ekonomi triwulan II 2025 menunjukkan kinerja ekspor nonmigas yang lebih baik dipengaruhi front loading ekspor ke AS sebagai respons antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif AS. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari  permintaan domestik melalui konsumsi rumah tangga dan investasi perlu makin ditingkatkan. Dari sisi Pemerintah, kebijakan fiskal ditempuh untuk mempercepat belanja melalui pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan subsidi transportasi, serta penebalan bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari sisi Bank Indonesia, penurunan suku bunga dan pelonggaran likuiditas ditempuh melalui kebijakan moneter yang dibarengi peningkatan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit - pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan akan membaik pada semester II 2025, dan secara keseluruhan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada dalam kisaran 4,6–5,4%. Berbagai respons kebijakan perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi permintaan domestik maupun eksternal. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah, termasuk implementasi program Asta Cita.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik seiring dengan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke investasi portofolio, sehingga mendukung ketahanan eksternal. Neraca perdagangan pada April 2025 mencatat surplus sebesar 0,2 miliar dolar AS, melanjutkan surplus pada Maret 2025 sebesar 4,3 miliar dolar AS. Kinerja positif ekspor ini diprakirakan akan terus berlanjut pada triwulan II 2025, terutama didukung oleh ekspor komoditas minyak kelapa sawit (CPO), mesin listrik, besi baja, dan kimia organik. Aliran masuk modal asing ke instrumen portofolio domestik terutama dalam bentuk SBN juga terus berlanjut sejalan dengan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, tingginya imbal hasil instrumen keuangan Indonesia, dan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Aliran masuk modal asing ke SBN pada triwulan II 2025 (hingga 16 Juni 2025) mencatat net inflows sebesar 1,7 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2025 tetap tinggi sebesar 152,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Secara keseluruhan, NPI 2025 diprakirakan tetap baik ditopang defisit transaksi berjalan yang diprakirakan lebih rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Nilai tukar Rupiah menguat didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan peningkatan pasokan valas oleh residen dan nonresiden. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada Juni 2025 (hingga 17 Juni 2025) menguat sebesar 0,06% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir bulan sebelumnya. Penguatan Rupiah juga terjadi terhadap kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia dan kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS. Perkembangan ini dipengaruhi aliran masuk modal asing, terutama instrumen SBN dan pasokan valas dari residen, khususnya korporasi, sejalan kenaikan konversi valas ke Rupiah oleh eksportir pasca implementasi penguatan kebijakan Pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar off-shore NDF dan strategi triple intervention pada transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2025 tetap terjaga dan mendukung stabilitas perekonomian. IHK pada Mei 2025 mengalami inflasi sebesar 1,60% (yoy). Inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,40% (yoy), sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI (BI-Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya. Kelompok volatile food (VF) tercatat deflasi sebesar 1,17% (yoy) didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,36% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 1,25% (yoy), terutama didorong oleh inflasi komoditas tarif air minum PDAM dan komoditas aneka rokok seiring berlanjutnya transmisi kenaikan cukai hasil tembakau. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2025 dan 2026. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Inflasi VF diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan moneter, termasuk dengan mengoptimalkan strategi operasi moneter pro-market, sehingga transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga pascapenurunan BI-Rate dapat berjalan makin baik. Di pasar uang, sejalan dengan penurunan BI-Rate pada Mei 2025 dan operasi moneter Bank Indonesia, suku bunga INDONIA turun menjadi 5,34% pada 17 Juni 2025 dari sebelum pengumuman penurunan BI-Rate pada Mei 2025 sebesar 5,77%. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 13 Juni 2025 juga menurun, yakni menjadi 6,22%; 6,26%; dan 6,27% lebih rendah dibandingkan sebelum penurunan BI-Rate pada Mei 2025, yaitu masing-masing sebesar 6,40%, 6,44%, dan 6,47%. Imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun dari 6,16% menjadi 6,13%, sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,84% menjadi 6,71%. Suku bunga perbankan juga mulai menurun, meskipun masih secara terbatas. Suku bunga deposito 1 bulan tercatat sebesar 4,81% pada Mei 2025, sedikit menurun dari 4,83% pada April 2025. Suku bunga kredit tercatat sebesar 9,18% pada Mei 2025, juga sedikit menurun dari 9,19% pada April 2025. Ke depan, Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong penyaluran kredit/pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi operasi moneter pro-market juga terus dioptimalkan untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui kecukupan likuiditas. Dalam kaitan ini, instrumen moneter pro-market SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan. Hingga 16 Juni 2025, total posisi instrumen SRBI tercatat sebesar Rp811,11 triliun, sehingga mendukung ekspansi likuiditas kebijakan moneter. Sementara instrumen SVBI dan SUVBI pada periode yang sama tercatat masing-masing sebesar 2.060,5 juta dolar AS dan 480 juta dolar AS.  Implementasi dealer utama sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar. Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat ekspansi likuiditas kebijakan moneter, sekaligus mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah. Selama tahun 2025 (hingga 17 Juni 2025), Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp124,33 triliun, yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp87,04 triliun dan pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp37,29 triliun. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,43% (yoy), lebih rendah dari 8,88% (yoy) pada April 2025. Dari sisi penawaran, preferensi perbankan pada penanaman surat-surat berharga masih kuat di tengah standar penyaluran kredit (lending standard)  yang mulai meningkat. Kondisi likuiditas perbankan masih memadai, meskipun pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) cenderung melambat dari awal Januari 2025 sebesar 5,51% (yoy) menjadi 4,29% (yoy) pada Mei 2025. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh sektor jasa sosial, industri, dan lainnya, sementara kredit ke sektor Perdagangan, Pertanian, dan Jasa Dunia Usaha perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, masing-masing tercatat sebesar 13,74% (yoy), 4,94% (yoy), dan 8,82% (yoy) pada Mei 2025. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,19% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,17% (yoy). Dengan perkembangan kredit hingga Mei 2025 tersebut, dan prospek perekonomian ke depan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 akan berada pada kisaran 8-11%. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Total insentif KLM hingga minggu kedua Juni 2025 mencapai sebesar Rp372 triliun, yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp164 triliun, bank BUSN sebesar Rp166,4 triliun, BPD sebesar Rp36 triliun, dan KCBA sebesar Rp5,6 triliun. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan yang didukung oleh perluasan sumber pendanaan, serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah, otoritas keuangan, Kementerian/Lembaga, perbankan, dan pelaku usaha.

Ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Kondisi likuiditas perbankan memadai, permodalan terjaga pada level tinggi dan risiko kredit rendah. Likuiditas perbankan yang tetap memadai tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 24,98% pada Mei 2025. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada April 2025 tetap tinggi sebesar 25,41% sehingga masih mampu untuk menyerap risiko. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan tercatat rendah, sebesar 2,24% (bruto) dan 0,83% (neto) pada April 2025. Hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Mei 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi, pembayaran digital^[1] pada Mei 2025 mencapai 3,93 miliar transaksi atau tumbuh 27,88% (yoy) didukung peningkatan seluruh komponen. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 29,32% (yoy) dan 7,54% (yoy). Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 151,70% (yoy) didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 393,73 juta transaksi atau tumbuh 45,45% (yoy), dengan nilai mencapai Rp969,43 triliun, sedangkan volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS turun sebesar 6,08% (yoy) menjadi 0,77 juta transaksi dengan nilai Rp14.450,03 triliun. Sementara dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 10,10% (yoy) menjadi Rp1.143,09 triliun pada Mei 2025.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Mei 2025. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Jakarta, 18 Juni 2025

Kepala Grup Departemen Komunikasi

Bambang Pramono

Direktur

^[1] Pembayaran digital terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet.​