Pola Pembiayaan Perkebunan Kayu Sungkai - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
23 Januari 2020

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kayu sungkai untuk sementara ini masih lebih menitik beratkan pada budidaya tanaman dalam kawasan hutan dengan pertimbangan bahwa potensi tegakan sungkai pada hutan-hutan produksi sudah semakin langka. Untuk mencari alternatif yang lebih efektif dan dapat menyertakan masyaran. Ada juga penanaman hutan yang berada di tanah kosong (alang-alang, belukar) dimana produktivitas dari lahan tersebut kurang dari 20 m 3 per hektarnya dari jenis komersial yang berdiameter di atas 30 cm.

Dengan tidak diperpanjangnya konsesi HPH yang dikelola perusahaan besar oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan karena sebagian besar (?49%) perusahaan pemegang HPH tidak sehat, maka masyarakat setempat (melalui wadah koperasi) diprioritaskan untuk mengolah HPH eks perusahaan besar tersebut. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah (dalam hal Ini Dep Hut Bun ) telah memberi kesempatan kepada koperasi untuk aktif mengelola HPH mini dengan luas minimal pengusahaan 50.000 hektar, terutama pada areal HPH yang sudah jatuh tempo dan izin usahanya tidak diperpanjang lagi/telah dicabut karena alasan inefesiensi. Berdasarkan potensi yang ada, pemberian izin kepada koperasi dalam mengelola HPH ini diarahkan kepada pengembangan HTI akan sangat mendukung program penekanan kepunahan hutan alam serta peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar hutan yang bersangkutan.

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel