Pola Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Syariah - Budidaya Kakao - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
13 Juli 2020
Ringkasan Eksekutif
 
Pola Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Syariah: Usaha Budidaya Kakao
 
Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia karena kakao termasuk salah satu dari empat komoditas sektor perkebunan yang memberikan sumbangan devisa yang sangat besar, yaitu kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao. Sementara nilai ekspor komoditas kakao pada tahun 2011 tercatat sebesar US$1.345.430.000 dan berada pada posisi urutan ketiga setelah ekspor kelapa sawit dan karet. 
 
Perkebunan kakao di Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana areal perkebunan kakao Indonesia pada tahun 2012 tercatat seluas 1.732.954 ha dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia kecuali di DKI Jakarta dan terkonsentrasi di 4 provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Tengah (281.976 ha), Sulawesi Selatan (279.884 ha), Sulawesi Tenggara (249.683 ha) dan Sulawesi Barat (191.728 ha).  Sementara total produksi kakao pada tahun 2012 tercatat sebesar 936.266 ton dimana 66,50% diantaranya dihasilkan di 4 provinsi sentra produksi kakao tersebut.
 
Namun demikian permasalahan klasik yang sering dihadapi petani kakao Indonesia yaitu rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh penggunaan bibit tanaman yang kurang berkualitas (mutu rendah), teknologi budidaya kurang optimal, umur tanaman yang sudah tua, dan masalah serangan hama penyakit. Harga yang diterima petani Indonesia dari hasil penjualan kakao termasuk paling rendah di pasar internasional. Hal ini dikarenakan kualitas produksi yang rendah dimana penjualan didominasi oleh biji yang tidak difermentasi, kadar kotoran tinggi serta terkontaminasi oleh serangga, jamur, dll.
 
Namun demikian, di sisi lain potensi perkebunanan kakao Indonesia masih sangat menjanjikan. Kelompok negara Asia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan konsumsi seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.  Kapasitas produksi kakao di beberapa negara Asia Pasifik lain seperti Papua New Guinea, Vietnam dan Philipina masih jauh di bawah Indonesia baik dalam hal luas areal maupun total produksi, oleh karena itu dibanding negara lain, Indonesia memiliki beberapa keunggulan dalam hal pengembangan kakao, antara lain ketersediaan lahan yang cukup luas, biaya tenaga kerja relatif murah, dan potensi pasar domestik yang besar.
 
Upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produktivitas kakao Indonesia adalah melalui penggunaan bibit unggul, penerapan teknologi budidaya secara baik, pengendalian hama dan penyakit dan sistem pengolahan usahatani yang baik.  Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas produksi kakao petani, terutama terkait dengan pengolahan paska panen melalui kegiatan fermentasi. 
 
Analisis kebutuhan dana awal pembiayaan budidaya kakao diperkirakan sebesar Rp22.867.500, yang terdiri dari Rp6.050.000 merupakan modal sendiri dan Rp16.817.500 berasal dari pembiayaan LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Margin keuntungan murabahah adalah sebesar 20% dari total pembiayaan yang diberikan LKS yaitu sebesar Rp3.363.500. Adapun pembayaran angsuran dilakukan sejak bulan ke 1 di tahun ke 4 dan dapat dilunasi dalam waktu 20 bulan kemudian (bulan ke 8 di tahun ke 5).  
 
Berdasarkan asumsi yang ada, analisis pola pembiayaan syariah untuk usaha budidaya kakao dengan periode proyek selama 15 tahun menghasilkan IRR 20,67%, Net B/C Ratio 13,66 dan Pay Back Period 7,13 tahun. Berdasarkan kriteria dan asumsi yang ada menunjukkan bahwa usaha budidaya kakao layak untuk dilaksanakan dengan menggunakan pola pembiayaan syariah.
 
 
 
 
 
 
 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel