Gratifikasi - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
16 Juni 2019

GRATIFIKASI

Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memperkuat governance khususnya terkait konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Salah satu konflik kepentingan yang menjadi perhatian Bank Indonesia adalah terkait dengan penerimaan/pemberian hadiah (gratifikasi). Penerimaan hadiah yang terkait dengan tugas dan jabatan merupakan jembatan terjadinya konflik kepentingan yang merugikan kepentingan lembaga dan merupakan sumber korupsi yang meruntuhkan kredibilitas lembaga dan merugikan negara. Untuk itu, penting dilakukan pengaturan terhadap gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank Indonesia mengenai kode etik dan pedoman perilaku Bank Indonesia, serta ketentuan mengenai Pengendalian gratifikasi.

Ketentuan internal mengenai pengendalian gratifikasi mengatur secara rinci mekanisme penanganan penerimaan hadiah yang patut diduga ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain melalui penggunaan wewenang, yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan sebagai Pegawai Bank Indonesia.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, Pegawai wajib menolak hadiah yang diduga diberikan karena jabatan. Dalam hal penerimaan hadiah tidak dapat ditolak karena keadaan memaksa atau diterima oleh keluarga, Pegawai wajib berupaya untuk segera mengembalikan hadiah kepada pihak pemberi dan menginformasikan mengenai aturan larangan penerimaan hadiah di Bank Indonesia.

Untuk memastikan terjaganya komitmen insan Bank Indonesia dalam penerimaan gratifikasi, Bank Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur mengenai prosedur pengendalian gratifikasi. Dalam penegakannya, telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang akan menangani pelaporan penerimaan gratifikasi dari pegawai dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas adanya pelaporan gratifikasi tersebut.

Show Left Panel