Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
27 Mei 2019

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Bank Indonesia mewajibkan pimpinan dan pegawai Bank Indonesia untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewajiban pelaporan harta kekayaan ini merupakan infrastruktur yang digunakan untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menanamkan kejujuran dan integritas, serta keterbukaan di kalangan penyelenggara negara dan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih di seluruh jenjang organisasi.

Pegawai yang diwajibkan melaporkan tidak hanya terbatas pada pegawai yang berada pada level pimpinan. Namun, mencakup pula pegawai pada level pelaksana yang memiliki tugas yang berhubungan langsung dengan pihak eksternal misal pada bidang perizinan, pengadaan, penerimaan pegawai, perkasan, dan pengelolaan fisik uang.

Sejalan dengan kewajiban yang diamanatkan dalam undang-undang, penyampaian LHKPN dilakukan pada saat pertama kali pegawai menduduki pangkat/jabatan, dan diperbaharui setiap 2 (dua) tahun dari penyampaian LHKPN sebelumnya. Sebelum memasuki batas usia pensiun, pegawai kembali diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN.

Untuk menjaga komitmen dan memastikan penerapan kewajiban tersebut, penyampaian LHKPN oleh pegawai menjadi salah satu syarat dalam proses promosi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut juga menjadi objek penegakan disiplin Bank Indonesia.

Show Left Panel