Pengembangan UMKM - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
01 Oktober 2020

Pengembangan UMKM

Sebagai salah satu upaya pelaksanaan mandat kebijakan makroprudensial khususnya dalam hal mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas serta peningkatan akses keuangan, BI juga memiliki peran dalam pengembangan UMKM. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama BI terkait UMKM adalah akses keuangan UMKM.

UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan yang signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Namun demikian, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya dari sisi akses keungan. Hal ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan kemampuan UMKM untuk menghasilhkan laporan keuangan, yang menjadi alat utama lembaga keuangan menilai kelayakan kredit. Sebagai respon atas kondisi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya untuk memberikan kontribusi yang terbaik melalui kebijakan pengembangan UMKM dalam meningkatkan akses keuangan UMKM untuk naik kelas. Selain itu, pengembangan UMKM BI bertujuan pula untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial SDM serta inovasi dari UMKM.

Kebijakan Pengembangan UMKM Bank Indonesia dilakukan untuk mendukung pencapaian tugas utama Bank Indonesia, yaitumenjaga stabilitas moneter, dalam rangka mewujudkan visi Bank Indonesia, yaitu menjadi Bank Sentral yang Berkontribusi nyata terhadap Perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging market. Kebijakan Pengembangan UMKM Bank Indonesia dimaksud selanjutnya diimplementasikan sebagai bagian dari program strategis Bank Indonesia sebagai berikut: 

  1. Memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan BI untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah;
  2. Memperkuat sinergi bauran kebijakan BI dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah dalam mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
  3. Memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial untuk turut memelihara SSK;
  4. Memperkuat kebijakan BI dan sinergi dengan kebijakan pemerintah dan OJK untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital;
  5. Mengembangkan kebijakan BI yang bersinergi dengan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; serta
  6. Memperkuat kerjasama internasional untuk memperjuangkan kepentingan BI dan Republik Indonesia.
Show Left Panel