Mandat dan Kepentingan BI dalam Menjaga SSK - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
11 Agustus 2020

Mandat dan Kepentingan BI dalam Menjaga SSK

Sebagai bank sentral, BI memiliki kepentingan untuk menjaga SSK. Hal ini terkait dengan fungsi BI sebagai Lender of the Last Resort (LOLR) atau otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Oleh karena itu, BI akan selalu berupaya supaya sistem keuangan tetap stabil sehingga terhindar dari krisis. BI juga merupakan otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran yang stabilitasnya sangat terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Gejolak di sektor moneter dapat mengganggu SSK, sebaliknya, instabilitas sistem keuangan juga dapat menyebabkan terganggunya stabilitas moneter. Sistem pembayaran yang bermasalah juga pada akhirnya dapat menyebabkan instabilitas sistem keuangan, begitu pula gejolak sistem keuangan yang dapat menyebabkan sistem pembayaran tidak berjalan lancar. Keterkaitan inilah yang melatarbelakangi kepentingan BI untuk selalu berupaya menjaga SSK di Indonesia.

Dalam pelaksanaan mandat dan wewenang untuk menjaga SSK, BI memiliki beberapa payung hukum sebagai berikut: 

  1. Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
  2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  3. Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
  4. Peraturan Dewan Gubernur No.17/17/PDG/2015 tentang Kerangka Kebijakan Makroprudensial

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, BI memiliki mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Mandat ini juga mencakup pengawasan BI terhadap perbankan dan elemen sistem keuangan lainnya, bekerja sama dengan institusi lain yang berwenang.


Show Left Panel