Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
11 Agustus 2020

Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia

Penerapan kebijakan makroprudensial oleh BI memiliki tujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, BI menerapkan 4 langkah starategi operasional kebijakan makroprudensial yang terdiri dari: 

  1. Identifikasi sumber risiko sistemik Selain berdasarkan asesmen internal, BI juga melakukan survei dan FGD kepada stakeholders untuk dapat menangkap potensi risiko sistemik dari sudut pandang stakeholders, seperti perbankan, pakar ekonomi, media, akademisi dan pelaku pasar lainnya. 
  2. Pengawasan makroprudensial BI memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung maupun secara langsung pada institusi keuangan terkait, dengan berkoordinasi dengan OJK. Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui monitoring, stress identification serta risk assessment terhadap potensi risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya. Berdasarkan proses tersebut, BI akan mengeluarkan sinyal risiko. Jika asesmen menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan terjaga dengan baik, BI akan melakukan proses pengawasan seperti biasa. Dalam hal risiko menunjukkan peningkatan yang patut diwaspadai, BI akan megambil respon kebijakan melaui perumusuan kebijakan makroprudensial. Terakhir, jika sinyal risiko menunjukkan potensi krisis, BI akan mengaktifkan Protokol Manajemen Krisis. 
  3. Respons kebijakan melalui desain dan implementasi instrumen kebijakan makroprudensial Instrumen kebijakan makroprudensial diterapkan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik. Berdasarkan cakupannya, instrumen dapat diterapkan secara umum (misalnya Countercyclical Buffer) maupun targeted ke sektor tertentu (Loan to Value Ratio). Sedangkan dari sisi objek, instrumen dapat ditujukan untuk mengatur permodalan, kredit, likuiditas maupun intermediasi.
  4. Protokol manajemen krisis (PMK) Bila hasil asesmen menunjukkan peningkatan risiko yang menuju ke krisis, BI akan segera mengaktifkan PMK. 

Data-Information-Research.png


 
Show Left Panel