Protokol Manajemen Krisis - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
11 Agustus 2020

Protokol Manajemen Krisis

Pengalaman krisis keuangan yang dialami dunia, termasuk Indonesia, telah mengajarkan otoritas dunia akan pentingnya sebuah protokol manajemen krisis. Kata protokol sendiri didefinisikan sebagai sebuah sistem aturan yang menjelaskan praktek-praktek (conduct) dan prosedur yang benar (atau dianggap benar) yang harus dijalankan dalam suatu situasi yang formal. Protokol Manajemen Krisis (PMK) dalam sistem keuangan menjadi penting dalam upaya penyelesaian krisis (crisis resolution) karena PMK akan membantu para otoritas keuangan bereaksi dan mengambil langkah-langkah yang tepat dan terkoordinasi untuk mengatasi krisis dalam waktu cepat.

Keberadaan PMK di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Berdasarkan UU PPKSK, amanat pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dipegang oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Kementerian Keuangan (kepala KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah forum koordinasi, kerjasama dan pertukaran informasi antar otoritas dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan SSK. KSSK mendapatkan amanat untuk memperkuat peran, fungsi, dan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan kondisi krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

PMK Nasional yang tertuang dalam UU PPKSK selanjutnya dijabarkan dalam PMK di masing-masing lembaga anggota KSSK, termasuk PMK Bank Indonesia. Secara umum, PMK tersebut diimplementasikan dalam 2 (dua) scope utama yaitu pencegahan krisis dan penanganan krisis. Upaya pencegahan krisis dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pemeliharaan SSK yang meliputi meliputi 9 (sembilan) subprotokol yaitu: subprotokol fiskal dan pasar SBN (dibawah kewenangan Kementerian Keuangan); subprotokol moneter-nilai tukar, makroprudensial dan sistem pembayaran (dibawah kewenangan Bank Indonesia); subprotokol perbankan, pasar saham dan IKNB (dibawah kewenangan OJK); serta subprotokol penjaminan simpanan (dibawah kewenangan LPS).

Show Left Panel