Statement Gubernur Bank Indonesia : Peluang Kebangkitan Perekonomian Di Tahun 2007 - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
21 Agustus 2019
No. 9/ 1 /PSHM/Humas

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada hari ini memutuskan untuk menurunkan BI Rate menjadi 9,50% atau turun 25 basis poin (bps) dari tingkat sebelumnya. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi makroekonomi Indonesia tahun 2006, prospek ekonomi moneter ke depan dan berbagai faktor risiko yang dihadapi, serta pencapaian sasaran inflasi 6%±1% dan  5%±1% untuk masing-masing tahun 2007 dan 2008. Rapat Dewan Gubernur juga menilai bahwa tahun 2007 adalah tahun yang penting dan menjanjikan bagi kebangkitan ekonomi negeri.

Secara umum, kinerja perekonomian Indonesia sampai dengan akhir tahun 2006 menunjukkan stabilitas makro yang terjaga, sebagaimana tercermin dari inflasi yang mencapai 6,6%, nilai tukar rupiah yang menguat, dan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Kegiatan ekonomi yang pada awal 2006 melemah akibat  merosotnya daya beli masyarakat paska kenaikan harga BBM pada Oktober 2005, secara berangsur-angsur tumbuh membaik. Untuk keseluruhan 2006, perekonomian diperkirakan tumbuh 5,5% (yoy). Pertumbuhan ekonomi selama 2006 terutama ditopang oleh ekspor yang tumbuh tinggi dan konsumsi yang masih menopang pertumbuhan secara cukup berarti.

Pada tahun 2006, perbaikan kinerja ekspor yang cukup signifikan berdampak positif pada kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mengalami surplus cukup tinggi. Surplus NPI 2006 yang cukup tinggi tersebut, terutama dipengaruhi oleh  surplus di neraca transaksi berjalan. Ekspor nonmigas tumbuh cukup tinggi sejalan dengan masih kuatnya permintaan dunia dan tingginya harga komoditas di pasar internasional. Sementara itu, impor tumbuh melambat sejalan dengan belum kuatnya permintaan domestik. Akan tetapi, komponen impor barang modal meningkat cukup tinggi yang mengindikasikasi adanya peningkatan potensi produksi. Cukup tingginya surplus NPI tersebut mendukung kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pelunasan utang IMF sebesar USD7,6 miliar. Meskipun percepatan utang tersebut telah dilakukan namun  cadangan devisa di akhir 2006 tetap meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yaitu  sekitar USD42,4 miliar.

Sejak paruh kedua 2005 hingga April 2006, penerapan kebijakan moneter ketat yang ditempuh Bank Indonesia mampu menahan akselerasi ekspektasi inflasi. Tingkat inflasi yang pada awal tahun 2006 sangat tinggi secara berangsur menurun hingga mencapai 6,6% (yoy) pada akhir tahun 2006 atau di bawah sasaran 8,0% ± 1%.

Sejak Mei 2006, Bank Indonesia secara hati-hati dan terukur (cautious easing) mulai menurunkan suku bunga BI Rate. Hingga akhir tahun 2006, BI Rate mencapai 9,75% atau mengalami penurunan sebesar  300 basis points dari levelnya di awal tahun. Berlanjutnya penurunan suku bunga ini direspon positif pelaku pasar dan disambut baik dunia usaha. Ini tercermin dari terus meningkatnya harga saham dan akhirnya ditutup pada level 1.805, menurunnya suku bunga jangka panjang (yield obligasi), dan mulai tumbuhnya keyakinan konsumen. Namun demikian, Penurunan BI Rate masih ditransmisikan secara terbatas ke suku bunga kredit. Oleh karena itu, langkah pelonggaran kebijakan moneter ini juga dibarengi dengan beberapa upaya menyesuaikan definisi dari beberapa peraturan perbankan terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Demikian pula, beberapa upaya ditempuh untuk semakin memperkuat sistem pembayaran nasional yang efisien, cepat, dan handal guna menunjang kelancaran kegiatan ekonomi.

Di sisi perbankan, berbagai indikator menunjukkan bahwa kinerja perbankan nasional secara umum semakin membaik. Berbagai indikator kinerja keuangan dan operasional industri perbankan telah mengalami peningkatan cukup signifikan, seperti tercermin pada pertumbuhan total asset yang didukung pertumbuhan aktiva produktif, termasuk kredit. Sampai dengan bulan November, total aset industri perbankan meningkat menjadi Rp1.635 triliun, sementara kredit bertambah sebesar Rp.78,2 triliun (10,7%) sehingga jumlah keseluruhan kredit perbankan mencapai Rp 806,3 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut didanai oleh peningkatan dana pihak ketiga sebesar 123 triliun (10,9%) yang secara kumulatif meningkat menjadi Rp 1.251 triliun. Permodalan perbankan pun dapat terus bertahan pada tingkat yang sangat memadai, tercermin pada rasio kecukupan modal bank (CAR) yang dapat terus bertahan pada level yang cukup tinggi sekitar 20%.

Ke depan, Dewan Gubernur memandang bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2007 akan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dan disertai terjaganya stabilitas makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi 2007 diprakirakan mencapai 5,7-6,3% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2006 yang diperkirakan mencapai 5,5%.

Namun di balik berbagai kemajuan dan optimisme tersebut, Rapat Dewan Gubernur memberikan catatan atas berbagai permasalahan struktural yang dihadapi perekonomian Indonesia. Penyelesaian atas berbagai masalah struktural ini akan membantu percepatan kebangkitan perekonomian Indonesia. Lemahnya dukungan iklim investasi dan struktur pasar, belum memadainya ketersediaan infrastruktur, dan permasalahan birokrasi mengakibatkan melambatnya perkembangan investasi, rendahnya produktivitas, dan inefisiensi faktor produksi. Kondisi ini pada gilirannya mengakibatkan terjadinya kekakuan yang bersifat menetap pada sisi penawaran (supply side rigidities) dalam merespon kebijakan stimulus makro.  Di satu sisi, permasalahan struktural ini mengakibatkan kualitas pertumbuhan ekonomi masih rendah dan belum banyak dapat menyerap angkatan kerja yang terus meningkat. Pada sisi lainnya, menimbulkan implikasi berupa kerentanan dalam struktur pembiayaan baik yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri.

Sementara itu, inflasi IHK pada 2007 diperkirakan masih dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar 6+1%. Prakiraan inflasi IHK tersebut didukung oleh rendahnya tekanan kenaikan harga-harga yang diatur Pemerintah, tekanan inflasi kelompok volatile food yang diperkirakan tetap rendah, dan komitmen pemerintah dalam menjaga kelancaran pasokan makanan khususnya barang-barang kebutuhan pokok.

Mempertimbangkan kondisi obyektif perkiraan ekonomi 2007 tersebut, Dewan Gubernur berpandangan bahwa konsistensi kebijakan makroekonomi dan penajaman kebijakan struktural serta kecepatan dalam implementasinya merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, komitmen, kerja keras, dan jalinan koordinasi dari segenap elemen bangsa menjadi penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas di tahun 2007. 

Dari sisi moneter, kebijakan moneter Bank Indonesia akan terus diarahkan untuk menciptakan stabilitas makroekonomi guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan Inflation Targeting Framework (ITF) secara konsisten. Di bidang perbankan, Bank Indonesia akan terus berupaya untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi dunia usaha secara efektif. Meskipun pada tahun 2006 pelaksanaan fungsi intermediasi agak terkendala, pada tahun 2007 kredit diperkirakan tumbuh mencapai 18% seiring dengan iklim investasi yang akan membaik.

Jakarta, 4 Januari 2007
Direktorat Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat


Budi Mulya
Direktur

 Tabel Perkembangan dan Perkiraan Beberapa Indikator Makroekonomi

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel