BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 5,00% Memperkuat Momentum Pertumbuhan, Mempertahankan Stabilitas - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
29 September 2020

No. 22/ 4 /DKom
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Januari 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,75%. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta turut mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).

Prospek pemulihan ekonomi dunia di 2020 mulai terlihat dan mendukung berlanjutnya penurunan ketidakpastian pasar keuangan global. Perbaikan ekonomi global terutama didukung oleh perkiraan pertumbuhan di sejumlah negara berkembang yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Beberapa indikator dini global terkait indeks manufaktur, indeks pemesanan ekspor, indeks produksi, dan indeks keyakinan membaik dalam dua bulan terakhir 2019, didorong stimulus kebijakan yang ditempuh di banyak negara serta optimisme pasca kesepakatan phase 1 trade deal AS-Tiongkok. Perkembangan tersebut positif mendukung pertumbuhan ekonomi negara maju seperti AS, Jepang, dan Eropa, sejalan dengan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh otoritas di masing-masing negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga berpotensi lebih tinggi, termasuk di Tiongkok, India, dan Brazil, meskipun masih terdapat sejumlah permasalahan domestik di negara tersebut yang sedang diatasi otoritas negara yang bersangkutan. Secara keseluruhan, optimisme perbaikan ekonomi global berdampak pada menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan mendorong peningkatan aliran modal asing ke negara berkembang. Prospek pemulihan global tersebut memperkuat momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing, meskipun risiko geopolitik perlu terus dicermati.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan ditopang perbaikan ekspor dan konsumsi rumah tangga yang tetap baik. Perbaikan ekspor didorong kenaikan permintaan mitra dagang dan harga beberapa komoditas ekspor utama. Produk ekspor seperti ekspor batubara, kendaraan bermotor, besi dan baja, serta biji logam dan sisa logam mencatat pertumbuhan positif pada triwulan IV 2019. Secara spasial, ekspor biji nikel dari Sulawesi dan ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat juga meningkat. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga, ditopang keyakinan konsumen yang mulai meningkat dan faktor musiman jelang akhir tahun. Sementara itu, investasi terus membaik, termasuk secara spasial didorong investasi terkait hilirisasi nikel di Sulawesi. Beberapa indikasi kenaikan investasi tercermin pada peningkatan Purchasing Manager Index Manufaktur dan indikator dini lain terkait penjualan ekspor dan penjualan domestik. Peningkatan investasi diprakirakan berlanjut didorong pembangunan infrastruktur serta kenaikan keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha sejalan dengan kebijakan Pemerintah termasuk implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 dapat mencapai sekitar 5,1% dan meningkat dalam kisaran 5,1-5,5% pada tahun 2020.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan IV 2019 diprakirakan terus membaik sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. NPI yang membaik ditopang naiknya aliran masuk modal asing dan terkendalinya defisit transaksi berjalan. Aliran masuk investasi portofolio asing ke pasar keuangan domestik pada triwulan IV 2019 tercatat neto 6,36 miliar dolar AS, lebih tinggi dari perkembangan triwulan III 2019 sebesar neto 4,88 miliar dolar AS. Sementara itu, defisit transaksi berjalan yang terkendali didukung oleh membaiknya neraca perdagangan, yang pada Desember 2019 tercatat defisit 0,03 miliar dolar AS, menurun tajam dibandingkan dengan defisit bulan sebelumnya sebesar 1,39 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, defisit transaksi berjalan 2019 diprakirakan sekitar 2,7% PDB dan pada 2020 tetap terkendali dalam kisaran 2,5-3,0% PDB. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2019 meningkat menjadi 129,2 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal, termasuk berupaya mendorong peningkatan PMA.

Nilai tukar Rupiah terus menguat didukung kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang membaik. Pada 22 Januari 2020, Rupiah menguat 1,74% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Desember 2019. Perkembangan ini melanjutkan penguatan pada 2019 yang tercatat 3,58% (ptp) atau 0,76% secara rerata. Penguatan Rupiah didorong pasokan valas dari para eksportir serta aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda. Struktur pasar valas juga semakin kuat yang ditandai dengan meningkatnya volume transaksi dan kuotasi yang lebih efisien, serta makin berkembangnya pasar DNDF yang kemudian mendukung peningkatan efisiensi pasar valas. Bank Indonesia memandang bahwa penguatan nilai tukar Rupiah sejalan dengan kondisi fundamental, semakin baiknya mekanisme pasar dan keyakinan para pelaku pasar terhadap kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Secara keseluruhan, penguatan nilai tukar Rupiah memberikan dampak positif terhadap momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah tetap stabil sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar yang terjaga. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar valas.

Inflasi 2019 tetap rendah dan terkendali sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi IHK 2019 tercatat 2,72% (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi 2018 sebesar 3,13% dan berada dalam kisaran sasarannya sebesar 3,5%±1%. Perkembangan ini menunjukkan inflasi selama lima tahun terakhir konsisten berada dalam kisaran sasarannya. Inflasi yang terus menurun dan terkendali dalam sasaran dipengaruhi beberapa perbaikan struktural seperti peran ekspektasi inflasi yang makin besar dan terjangkar kepada sasaran inflasi, pengaruh nilai tukar, dan harga impor yang menurun, serta dampak rambatan kenaikan inflasi volatile food dan inflasi administered prices kepada inflasi inti yang berkurang. Tekanan inflasi volatile food juga berkurang dipengaruhi sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) sehingga dapat mengurangi tekanan gejolak harga pangan saat terjadi kenaikan permintaan dan/atau penurunan pasokan. Sementara itu, inflasi administered prices tercatat rendah sejalan minimalnya kebijakan terkait tarif dan harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah. Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga sehingga inflasi IHK 2020 tetap terjaga dalam kisaran sasarannya sebesar 3,0±1%.

Transmisi pelonggaran kebijakan moneter tetap berjalan baik dengan kecukupan likuiditas perbankan yang terjaga. Likuiditas di pasar uang dan perbankan memadai, tercermin pada rerata harian volume PUAB Desember 2019 tetap tinggi sebesar Rp17,60 triliun serta rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap besar yakni 21,10% pada November 2019. Transmisi suku bunga ke pasar uang berjalan cukup baik, tercemin pada penurunan suku bunga PUAB tenor 1 minggu sebesar 111 bps menjadi 5,06% dan suku bunga JIBOR tenor 1 minggu sebesar 117 bps menjadi 5,07% sejak akhir Juni 2019. Selain itu, transmisi ke suku bunga perbankan juga berlanjut, meskipun belum optimal. Rerata tertimbang suku bunga deposito pada Desember 2019 tercatat 6,31%, turun 52 bps sejak akhir Juni 2019 sebelum BI7DRR mulai diturunkan pada bulan Juli 2019. Suku bunga kredit modal kerja turun 33 bps sejak akhir Juni 2019 atau 47 bps sejak Januari 2019 menjadi 10,09% pada Desember 2019. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2019 bergerak sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi, yakni masing-masing 10,52% (yoy) dan 7,11% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi di pasar uang, serta memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan terus menjadi perhatian. Stabilitas sistem keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan November 2019 yang tinggi yakni 23,66%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tetap rendah yakni 2,77% (gross) atau 1,24% (net). Sementara itu, pertumbuhan kredit belum kuat, meskipun pada November 2019 sedikit meningkat dari 6,53% (yoy) pada Oktober 2019 menjadi 7,05% (yoy) dipengaruhi pola musiman permintaan kredit akhir tahun. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga belum kuat, meskipun sedikit naik dari pertumbuhan Oktober 2019 sebesar 6,29% (yoy) menjadi 6,72% (yoy) pada November 2019. Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pertumbuhan kredit perbankan 2019 sebesar 6,08% sedangkan pertumbuhan DPK sebesar 6,54%. Di tengah pertumbuhan kredit yang belum kuat, sumber pembiayaan ekonomi lain seperti penerbitan baru obligasi korporasi dan Fintech tumbuh tinggi masing-masing sebesar 7,6% dan 141,5%. Pada tahun 2020, berbagai sumber pembiayaan diprakirakan membaik sejalan prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan kredit dan pertumbuhan DPK yang masing-masing dalam kisaran 10-12% dan 8-10%. Ke depan, Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait sehingga dapat tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan.

Kelancaran Sistem Pembayaran tetap terjaga baik tunai maupun nontunai. Posisi Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) per Desember 2019 tumbuh 5,95% (yoy). Sementara itu, transaksi nontunai menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) posisi Desember 2019 tumbuh 2,45% (yoy), didominasi oleh transaksi nontunai menggunakan Kartu ATM/Debit dengan pangsa 92,92%. Transaksi UE kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi mencapai 188,31% (yoy) sejalan dengan terus menguatnya preferensi masyarakat kepada penggunaan uang digital. Ke depan, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan, termasuk di dalamnya penguatan inklusi ekonomi, melalui implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Akseptasi QRIS terus diperluas mulai dari transaksi di pasar-pasar tradisional, perguruan tinggi, hingga transaksi lintas negara. BI-FAST sebagai salah satu solusi infrastruktur sistem pembayaran ritel yang cepat, real-time, tersedia setiap saat, aman, dan murah akan mulai dibangun. Koordinasi dengan pemerintah untuk perluasan akseptasi transaksi nontunai dilakukan dengan percepatan elektronifikasi transaksi pada penyaluran bantuan sosial, sektor transportasi, dan transaksi keuangan pemerintah khususnya di daerah.

Jakarta, 23 Januari 2020
DEPARTEMEN KOMUNIKASI

Onny Widjanarko
Direktur Eksekutif

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel