Kelancaran Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang dalam Mendukung Aktivitas Perekonomian - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
29 September 2020

 

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, dinamika perekonomian dan pasar keuangan global pada tahun 2011 turut memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Ketidakpastian ekonomi global tahun 2011 yang muncul akibat krisis utang Eropa dan kekhawatiran terhadap prospek pemulihan perekonomian Amerika Serikat telah memicu gejolak di pasar keuangan dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global. Namun demikian, fundamental ekonomi yang kuat berhasil meminimalkan dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perkonomian Indonesia.

Disamping fundamental ekonomi yang kuat, respon kebijakan yang tepat mampu menopang ketahanan perekonomian nasional. Bank Indonesia dan Pemerintah melakukan koordinasi kebijakan dalam memperkuat fundamental ekonomi sekaligus memitigasi dampak gejolak eksternal. Dari sisi Bank Indonesia, penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial secara terukur dan dalam waktu yang tepat telah berhasil menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan.

Daya tahan perekonomian Indonesia yang kuat ditunjukkan oleh kinerja perekonomian yang meningkat, yang tercermin pada terjaganya kestabilan makroekonomi dan kestabilan sistem keuangan ditengah ketidakpastian ekonomi global. Kestabilan makroekonomi didukung antara lain oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5% dan pencapaian inflasi pada level yang rendah, yaitu 3,79% (yoy). Dari sisi domestik, daya tahan ekonomi didukung oleh kuatnya daya beli karena meningkatnya pendapatan dan struktur demografi yang sebagian besar berada dalam usia produktif. Dari sisi ekternal, daya tahan perekonomian Indonesia didukung oleh diversifikasi pasar ekspor dengan meningkatnya perdagangan intraregional di kawasan Asia yang masih cukup tinggi dan semakin meningkatnya peran foreign direct investment (FDI). Sementara itu, kestabilan sistem keuangan didukung oleh sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal serta terpenuhinya kebutuhan uang kartal dalam jumlah yang cukup, baik nominal maupun pecahan untuk mendukung kelancaran aktivitas perekonomian.

Sistem pembayaran memiliki peran yang strategis untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter. Dalam kegiatan perekonomian, peran strategis sistem pembayaran terutama adalah menjamin terlaksananya berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun dunia usaha.

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2011 yang tetap kondusif di tengah berlangsungnya ketidakpastian global menjadi faktor utama meningkatnya aktivitas sistem pembayaran pada tahun tersebut. Perkembangan transaksi sistem pembayaran yang semakin meningkat merupakan gambaran dari kondisi perekonomian Indonesia yang mampu berkinerja lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi melalui sistem pembayaran selama tahun 2011 mencapai Rp71,55 ribu triliun atau meningkat 23,21% dari nilai transaksi tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp58,07 ribu triliun. Sementara itu, dari sisi volume transaksi terjadi peningkatan sebesar 22,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume transaksi sepanjang tahun 2011 mencapai 2,63 miliar transaksi.

Kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran diarahkan untuk memastikan terselenggaranya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal. Fokus kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran selama tahun 2011 adalah peningkatan keamanan, efisiensi, penguatan infrastruktur sistem pembayaran dan interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran. Hal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut adalah semakin meningkatnya transaksi pembayaran yang dilakukan melalui sistem pembayaran, baik melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), maupun saluran pembayaran lain seperti kartu kredit, kartu ATM/debet, uang elektronik, dan kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU). Kebijakan dan pengembangan sistem yang ditempuh oleh Bank Indonesia selama tahun 2011 antara lain adalah (i) tahapan pengembangan Sistem BI-RTGS dan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) Generasi II; (ii) penerapan multiple settlement pada Kliring kredit SKNBI; (iii) standardisasi kartu ATM/debet berbasis chip; (iv) penyempurnaan ketentuan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK); dan (v) peningkatan layanan pengelolaan rekening pemerintah.

Dari sisi pengawasan sistem pembayaran, penyelenggaraan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS, sampai dengan periode laporan, dapat terlaksana secara andal dilihat dari aspek ketersediaan atau tingkat availability sistem BI-RTGS yang memenuhi service level yang telah ditetapkan, serta tersedianya infrastruktur back up system. Sedangkan untuk SKNBI, secara keseluruhan, tidak terdapat gangguan yang memengaruhi kinerja SKNBI dan didukung pula dengan infrastruktur back up system. Pengelolaan likuiditas oleh peserta pada sistem BI-RTGS dan SKNBI juga dapat berjalan sesuai dengan mestinya dilihat dari aspek terpenuhinya target throughput guideline untuk Sistem BI-RTGS dan kecukupan prefund untuk SKNBI.

Selanjutnya terkait kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran ke depan akan dilakukan melalui sejumlah upaya yaitu: (i) peningkatan keamanan dan keandalan penyelenggaraan jasa pembayaran melalui penerapan mitigasi risiko termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi, penguatan kerangka hukum, penguatan pengawasan, serta peningkatan peran industri jasa pembayaran nasional; (ii) peningkatan efisiensi penyelenggaraan jasa pembayaran nasional, termasuk mendorong terciptanya interoperabilitas diantara berbagai penyelenggara jasa pembayaran; (iii) peningkatan perlindungan konsumen melalui peningkatan transparansi oleh pelaku jasa pembayaran, serta penguatan pengaturan perlindungan konsumen.

Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan melanjutkan pengembangan BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, implementasi kartu ATM/debet berbasis chip secara bertahap, pengembangan National Payment Gateway (NPG) dan persiapan standardisasi uang elektronik untuk mewujudkan interoperabilitas dalam penyelenggaraan uang elektronik, serta persiapan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Di bidang Pengedaran Uang, uang kartal sebagai alat pembayaran masih memegang peranan yang penting di masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan uang kartal yang beredar (UYD). Seiring dengan perkembangan ekonomi yang membaik sepanjang tahun 2011, pertumbuhan jumlah rata-rata UYD mencapai 16,9%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,1%.

Dalam rangka mendukung kelancaran transaksi perekonomian nasional, kebijakan Bank Indonesia di bidang pengedaran uang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang kartal baik dalam jumlah nominal maupun pecahan. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan unsur pengaman uang, ketersediaan uang layak edar secara lebih merata di seluruh Indonesia, optimalisasi manajemen kas Bank Indonesia dan perbankan, serta penanggulangan peredaran dan penyebaran uang palsu.

Penjabaran kebijakan di bidang pengedaran uang pada tahun 2011 mengacu pada tiga pilar kebijakan, sebagai berikut 1)Peningkatan kualitas uang yang beredar di masyarakat dan pemenuhan permintaan uang sesuai dengan jenis pecahan yang dibutuhkan oleh masyarakat/perbankan; 2) Peningkatan efisiensi operasional kas di Bank Indonesia dan Perbankan; serta 3) Pengembangan layanan kas Bank Indonesia dengan mengikutsertakan peran perbankan dan pihak terkait lainnya.

Pilar 1, diimplementasikan melalui pemantauan kualitas rupiah; peningkatan elemen dan unsur pengaman uang rupiah pada uang pecahan besar (Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000); perencanaan kebutuhan uang kartal yang diiringi dengan kegiatan pencetakan uang dan distribusi ke seluruh wilayah secara efisien, lancar, dan tepat waktu; serta senantiasa meningkatkan upaya penanggulangan peredaran uang palsu.

Pilar 2, untuk memperlancar penyediaan uang layak edar, upaya optimalisasi efisiensi operasional kas terus dilakukan. Strategi yang ditempuh adalah dengan melakukan penyempurnaan sistem dan prosedur layanan kas kepada perbankan, pemantauan kegiatan pengolahan uang dan layanan nasabah oleh perbankan dan perusahaan Cash in Transit (CIT), serta optimalisasi kinerja sarana operasional kas.

Pilar 3, pengembangan layanan kas sebagai upaya Bank Indonesia untuk menjamin ketersediaan uang di seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan peningkatan layanan kas Bank Indonesia yaitu layanan kas di kantor dan di luar kantor Bank Indonesia. Strategi layanan kas luar kantor Bank Indonesia antara lain dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan dan pihak terkait lainnya, dalam bentuk perluasan kerjasama penukaran uang, peningkatan layanan kas di 7 wilayah terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta penambahan 2 kas titipan baru.

Ke depan, seiring dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi, kebutuhan uang rupiah diperkirakan meningkat dengan proyeksi sebesar 14,0%. Di tengah kondisi ini, faktor strategis yang terjadi di tahun 2011 antara lain penggunaan uang kartal yang masih dominan, pengedaran uang kartal yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan peningkatan kualitas uang diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2012. Mempertimbangkan hal ini, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan terkait dengan pengedaran uang mengacu pada tiga pilar rancangan kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya.

(Ringkasan Eksekutif - Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2011)

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel