Memahami Grey Area Otoritas Perbankan dan Otoritas Moneter oleh : Akhis R. Hutabarat - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
09 Desember 2019

Memurnikan otoritas moneter. Itulah salah satu motivasi pemerintah di sejumlah negara memindahkan otoritas perbankan dari bank sentral kepada suatu otoritas jasa keuangan. Otoritas moneter dan otoritas perbankan, dalam hal ini otoritas pengaturan dan supervisi mikro-prudensial bank, diyakini punya potensi konflik kepentingan karena masing-masing memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda dalam melaksanakan fungsinya. Konflik kepentingan ini adakalanya dianggap sebagai salah satu kambing hitam kegagalan pencapaian tujuan pengawasan perbankan. Karenanya, tak elok membiarkan kedua otoritas itu berada dalam satu institusi.

Sebelum membeli argumen itu untuk dipakai di Indonesia, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu bagaimana wujud potensi konflik itu terutama jika dikaitkan dengan kondisi khusus ekonomi Indonesia. Kita jangan menjadi bangsa yang inferior dengan menganggap suatu sistem yang berjalan baik di negara maju pasti menjadi praktek terbaik di sistem ekonomi negara kita. Juga sebaliknya, kegagalan suatu sistem di negara maju, misalnya gagalnya otoritas tripartite Inggris (FSA, Bank of England, Treasury) mencegah kasus Bank Northern Rock, tidak serta merta dijadikan alasan untuk alergi pada sistem tersebut. Yang lebih penting adalah memahami apa kelemahan suatu sistem yang akan diadopsi atau seberapa patut dan layak sistem itu menjawab permasalahan ekonomi spesifik negara kita. Paling sedikit ada tiga bentuk potensi konflik kepentingan yang perlu kita beri perhatian.

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel