Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Utara November 2017 - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
23 Mei 2019
​​Perkembangan Ekonomi Makro
Perekonomian Sulawesi Utara triwulan III 2017 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan II 2017 dari 5,80% (yoy) menjadi 6,49% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi bila baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang tumbuh sebesar 6,02% (yoy) maupun rata-rata pertumbuhan triwulan III selama 5 tahun terakhir (2012-2016) yakni sebesar 6,27% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulut tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,06% (yoy) pada triwulan III 2017.
Memasuki triwulan IV 2017, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara diperkirakan masih kuat, meskipun sedikit melambat dalam kisaran 6,1 – 6,5% (yoy) dibandingkan triwulan III 2017. Berdasarkan jenis penggunaannya, perlambatan pertumbuhan triwulan IV 2017 dibandingkan triwulan sebelumnya diperkirakan disebabkan oleh peningkatan impor yang cukup signifikan seiring dengan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh pertumbuhan sektor konstruksi yang tidak setinggi triwulan sebelumnya. Sepanjang tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh meningkat dalam kisaran 6,1%-6,5% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,17% (yoy).

 
Keuangan Pemerintah
Pada triwulan III 2017, realisasi anggaran pendapatan Sulawesi Utara cukup baik yakni sebesar 74,13%, lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan II 2017. Pada triwulan III 2016 realisasi anggaran pendapatan sebesar 70,44%. Adapun nominal realisasi pendapatan pada triwulan III 2017 sebesar Rp2,76 trilyun. Pencapaian realisasi tersebut didorong oleh realisasi seluruh sumber pendapatan terutama pendapatan transfer dan pendapatan PAD.
Disisi lain, realisasi anggaran belanja APBD Provinsi Sulawesi Utara triwulan III 2017 (53,6%) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016 (63,4%) maupun dibandingkan triwulan III 2015 (54,8%). Adapun realisasi belanja triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp2,06 trilyun. Berdasarkan posnya, belanja non-modal (termasuk transfer) terealisasi sebesar 59,1%, lebih rendah dari triwulan II 2016 sebesar 65,6%.
Adapun penyerapan alokasi anggaran APBN di Sulawesi Utara tercatat sebesar 57,13%, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 57,2%. Rendahnya pencapaian tersebut disebabkan oleh belanja modal dan belanja pegawai yang realisasinya lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016.

 
Perkembangan Inflasi Daerah
Inflasi Sulawesi Utara pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 3,42% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya (3,59%). Inflasi Sulawesi Utara triwulan III 2017 berada dalam rentang target inflasi tahun 2017 yakni 4%±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, inflasi tahunan pada triwulan III 2017 disumbang oleh inflasi kelompok AP sebesar 1,62%, kelompok core sebesar 1,20%, dan kelompok VF sebesar 0,61%.
Memasuki awal triwulan IV 2017, IHK bulan Oktober 2017 tercatat deflasi sebesar -0,06% (mtm) dan secara tahunan tercatat sebesar 3,35% (yoy). Capaian tahunan Oktober tersebut lebih rendah dibandingkan bulan September 2017 (3,42% yoy). Inflasi tersebut tetap berada dalam rentang target inflasi tahun 2017 yakni 4±1% (yoy).
Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi risiko kenaikan harga volatile food menjelang Lebaran dan Natal serta Tahun Baru. Ke depan, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pengendalian inflasi di tahun 2017. Pada paruh kedua tahun 2017, upaya pengendalian inflasi difokuskan pada pengendalian harga komoditas strategis seperti Tomat Sayur dan Cabai Rawit. Program pengendalian inflasi tersebut telah dilakukan melalui “Gerakan Barito – Batanang Rica dan Tomat” tahap ke 2 dengan penyaluran sekitar 35 ribu bibit kepada Kelompok-Kelompok PKK di wilayah Kota Manado dan sekitarnya, sebagai antisipasi lonjakan harga komoditas tersebut di akhir tahun. 

 
Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan Sulawesi Utara pada triwulan III 2017 relatif terjaga. Ketahanan sektor korporasi dan rumah tangga masih relatif baik seiring dengan berkurangnya tekanan dan potensi risiko pada kedua sektor tersebut. Ketahanan sektor korporasi ditopang oleh permintaan Negara mitra dagang yang relatif stabil meskipun mengalami perlambatan dibanding periode sebelumnya, di sisi lain potensi kerentanan yang bersumber dari penurunan harga CNO sejalan dengan arah kinerja ekspor minyak nabati Sulut yang didominasi oleh CNO yang juga tercatat mengalami penurunan, perlu diwaspadai. Optimisme Rumah tangga juga masih menunjukkan peningkatan yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada level 128 yang masih berada diatas titik optimis (100) serta lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 126. 
Di sisi perkembangan indikator utama perbankan juga menunjukan perbaikan. DPK terus tumbuh membaik, disertai pertumbuhan kredit yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan DPK pada triwulan III 2017 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 2,64% (yoy). Dari sisi pembiayaan, Kredit tumbuh  10,3% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,9% (yoy). Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2017 menjadi 147,2% dari 146,3% pada triwulan sebelumnya. Rasio NPL menunjukkan perbaikan menjadi 3,69% pada periode laporan dari sebelumnya 3,97%. Sejalan dengan peningkatan kredit secara agregat, penyaluran kredit UMKM juga mengalami peningkatan. Kredit UMKM di Sulawesi utara tumbuh sebesar 11% (yoy) dari yang semula tumbuh sebesar 7,53% (yoy). 

 
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah di Sulawesi Utara
Nominal transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Sulawesi Utara pada triwulan III 2017 tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan III 2017. Secara pertumbuhan, transaksi kliring masih mengalami penurunan yaitu sebesar 22% (yoy) pada triwulan III 2017, namun penurunan tersebut tidak sedalam penurunan yang terjadu pada triwulan II 2017 yang tercatat menurun sebesar 32% (yoy).
Dalam rangka mendukung upaya Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), Bank Indonesia berupaya memperluas implementasi LKD dan mendorong elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah melalui KASDA Online. Sampai dengan Juni 2017, agen LKD di Sulawesi Utara tercatat sejumlah 1.953 agen, serta pemberlakuan KASDA Online telah dilakukan diseluruh Kab/Kota di Prov. Sulut.
Dari sisi pengelolaan uang rupiah, pergerakan aliran masuk uang kartal dari masyarakat ke kas Bank Indonesia pada triwulan III 2017 masih mengikuti pola historisnya yaitu menunjukkan adanya peningkatan net-inflow. Permintaan masyarakat akan uang kartal mulai mereda sejalan dengan berakhirnya momentum hari raya dan periode libur. Hal ini tercermin dari aktivitas setoran-bayaran uang tunai yang tercatat net-inflow sebesar Rp 1,1 triliun.
Seiring dengan kebijakan clean money policy, kegiatan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE) terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada triwulan III 2017, sejalan dengan lebih banyaknya aliran uang kartal yang keluar dari kas Bank Indonesia dibandingkan uang kartal yang masuk ke kas Bank Indonesia, jumlah UTLE yang dimusnahkan secara nominal mengalami peningkatan, namun secara rasio terhadap inflow mengalami penurunan.

 
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara mengalami penurunan pada periode November 2017. Penurunan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara tersebut tercermin dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada periode Agustus 2017 yang sebesar 7,18%, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di level 6,18%. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 mengalami kontraksi sebesar -6,3% (yoy) dibandingkan periode Agustus 2016 yang tercatat meningkat 11,1% (yoy). Hal ini mengakibatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulawesi utara juga mengalami perlambatan yaitu sebesar 60,85%, menurun dari tahun sebelumnya yang berada di level 65,11%. Berdasarkan lapangan usahanya, peningkatan tingkat pengangguran disebabkan oleh penurunan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian.
Ditengah perlambatan keadaan ketenagakerjaan, kondisi kesejahteraan di Sulawesi Utara secara umum mengalami peningkatan yang tercermin penurunan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk  miskin  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  pada periode Maret 2017 sebesar 8,10%, turun dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebesar 8,34%. Hal ini didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat yang menyebabkan tingkat kemiskinan menurun. Sejalan dengan Tingkat Kemiskinan yang menurun, Garis Kemiskinan naik sebesar 5% yaitu dari Rp. 317.478 per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp333.510 per kapita per bulan pada Maret 2017.

 
Prospek Perekonomian Daerah
Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan I 2018 diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan perkiraan pertumbuhan triwulan IV 2017. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara diperkirakan berada pada kisaran 6,2-6,6% (yoy) di triwulan I 2018, lebih tinggi dibandingkan perkiraan triwulan IV 2017 yaitu 6,1-6,5% (yoy).
Sementara itu, sepanjang keseluruhan tahun 2018, perekonomian Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan tahun 2017. Ekonomi Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,4-6,8% (yoy).
Pada triwulan I 2018, tekanan inflasi Sulawesi Utara diperkirakan menurun dibandingkan perkiraan inflasi triwulan IV 2017, dan berada dalam rentang target inflasi tahun 2018 4±1%. Inflasi triwulan I 2018 secara tahunan diperkirakan sebesar 2,0-2,4% (yoy). Sepanjang tahun 2018, inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,5%±1% (yoy), namun perlu dicermati karena terdapat beberapa faktor risiko inflasi yang harus diwaspadai.
 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel