Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Utara Mei 2017​​​ - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
25 Mei 2019
​​​

Perkembangan Ekonomi Makro ​​

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara triwulan I 2017 cukup tinggi yakni sebesar 6,43% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (6,49%). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara sepanjang 5 tahun terakhir, juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, namun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi. Berdasarkan sisi penggunaannya, konsumsi secara keseluruhan masih kuat terutama didukung konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT). Sementara itu, investasi jauh meningkat. Kinerja ekspor luar negeri tidak sekuat triwulan sebelumnya meskipun ekspor LN masih menjadi penopang utama pertumbuhan pada triwulan I 2017. Berdasarkan sisi sektoralnya, sektor pertanian dan konstruksi tumbuh tinggi meskipun sedikit melambat, sementara sektor perdagangan dan industri pengolahan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor transportasi tumbuh melambat cukup dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. ​​

Memasuki triwulan II 2017, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara diperkirakan sedikit meningkat dalam kisaran 6,3–6,7% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2017 didorong oleh meningkatnya daya beli dan konsumsi masyarakat seiring dengan membaiknya sumber penghasilan dari sektor pertanian dan penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) dalam rangka perayaan hari raya Idul Fitri. Sementara itu, konsumsi pemerintah dan investasi swasta juga diperkirakan meningkat pada triwulan II 2017. Kinerja perdagangan luar negeri atau ekspor Sulawesi Utara akan didorong oleh perbaikan konsumsi negara mitra dagang dan membaiknya pasokan bahan baku industri.

Keuangan Pemerintah ​​

Anggaran pendapatan APBD Sulawesi Utara tahun 2017 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang didorong oleh naiknya pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Meskipun anggaran pendapatan khususnya PAD meningkat, namun rasio kemandirian pendapatan Sulawesi Utara tahun 2017 rendah, bahkan mengalami penurunan dibandingkan sejak tahun 2015. Pada triwulan I 2017, realisasi anggaran pendapatan Sulawesi Utara cukup baik yakni sebesar 27%, lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan I 2015 dan triwulan I 2016. ​​

Dari sisi belanja, anggaran belanja APBD Sulawesi Utara tahun 2017 juga meningkat dibanding tahun sebelumnya yang terutama didorong oleh peningkatan anggaran belanja non-modal. Sementara itu, belanja modal mengalami penurunan. Selain mengalami penurunan, porsi belanja modal juga lebih kecil dibanding belanja non modal. Dalam hal penyerapannya, pada triwulan I 2017, anggaran belanja terealisasi sebesar 12,95%. ​​

Di sisi lain, alokasi APBN di Sulawesi Utara juga mengalami peningkatan anggaran belanja sebesar 1,81%. Namun demikian, peningkatan hanya terjadi pada pos belanja pegawai, sedangkan belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial mengalami penurunan. Pada triwulan I 2017, penyerapan anggaran belanja APBN di Sulawesi Utara tercatat sebesar 11,84% terutama didorong oleh realisasi belanja pegawai. ​​

Perkembangan Inflasi Daerah ​​

Secara bulanan di triwulan I 2017, angka Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Januari dan Februari mencatat inflasi yang cukup tinggi yakni berturut-turut sebesar 1,10% (mtm) dan 1,16% (mtm), kemudian menurun pada bulan Maret menjadi 0,23% (mtm). Pada triwulan I 2017, inflasi Sulawesi Utara tercatat sebesar 3,93% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (0,35%). Meski meningkat, inflasi Sulawesi Utara triwulan I 2017 berada di bawah target inflasi tahun 2017 yakni 4%±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, inflasi tahunan pada triwulan I 2017 disumbang oleh inflasi kelompok core sebesar 1,37%, kelompok VF sebesar 1,34%, dan kelompok AP sebesar 1,22%. ​​

Memasuki awal triwulan II 2017, IHK bulan April 2017 tercatat deflasi sebesar 0,02% (mtm), namun secara tahunan tercatat sebesar 4,83% (yoy) yang meningkat dibandingkan bulan Maret 2017. Meski inflasi tahunan meningkat, namun masih berada dalam rentang target inflasi tahun 2017 yakni 4±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, IHK bulanan April 2017 yang tercatat deflasi terutama disumbang oleh deflasi kelompok VF dan core. Sementara itu, kelompok AP mencatat inflasi pada bulan April 2017. Melihat realisasi inflasi April dan perkiraan inflasi pada Mei dan Juni, Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada triwulan II 2017 sebesar 4,50% (yoy). Perkiraan tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi pada triwulan sebelumnya (3,93% yoy). Naiknya inflasi tersebut secara bulanan terutama didorong oleh inflasi pada bulan Juni. ​​

Berbagai upaya dilakukan oleh TPID Sulawesi Utara untuk mencapai sasaran inflasi. Di awal tahun 2017, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) perdana pada 25 Januari 2017 dengan agenda utama menyelaraskan upaya pengendalian inflasi tahun 2017. Selanjutnya, pada Februari 2017, upaya pengendalian inflasi semakin ditingkatkan baik di level Provinsi maupun Kab/Kota. Pada bulan Maret 2017, koordinasi pengendalian inflasi terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah, dan rencana antisipasi terhadap risiko kenaikan harga volatile food menjelang Lebaran dan Natal serta Tahun Baru. ​​

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM ​​

Kondisi stabilitas keuangan daerah di Sulawesi Utara pada triwulan I 2017 relatif masih terjaga. Ketahanan sektor korporasi dan rumah tangga masih relatif baik seiring dengan berkurangnya tekanan dan potensi risiko pada kedua sektor tersebut. Ketahanan sektor korporasi ditopang oleh permintaan negara mitra dagang yang relatif stabil, peningkatan harga CNO dan perbaikan kondisi bahan baku meski pada level yang masih relatif terbatas untuk industri pengolahan. Disisi lain, kondisi sektor rumah tangga yang salah satunya tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKE) masih berada pada level yang optimis (di atas 100) meski menurun dari periode sebelumnya. Penurunan IKE sejalan dengan melambatnya pertumbuhan konsumsi RT pada triwulan I 2017 yang mengikuti pola historisnya. ​​

Di sisi perkembangan indikator utama perbankan menunjukkan perbaikan. Tekanan terhadap pertumbuhan DPK mereda meski masih mencatatkan pertumbuhan negatif disertai dengan akselerasi pertumbuhan kredit. DPK pada triwulan I 2017 tercatat tumbuh -0,14% (yoy) membaik dari -1,88% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dari sisi pembiayaan, kredit tumbuh 8,06% (yoy) meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,32% (yoy). Peningkatan penyaluran kredit ditengah pertumbuhan negatif DPK menyebabkan Rasio LDR menunjukkan peningkatan menjadi 148,8% dari 148,2% pada triwulan sebelumnya, namun demikian rasio NPL menunjukkan peningkatan menjadi 3,82% yang menunjukkan menurunnya kualitas kredit yang disalurkan. ​​

Meski kredit secara agregat meningkat, penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM masih relatif terbatas dimana pangsa kredit UMKM yang disalurkan hanya sebesar 25,4% dibandingkan pangsa unit usaha UMKM terhadap total unit usaha di Sulawesi Utara yang mencapai 98,67%. Laju pertumbuhan kredit UMKM tercatat mengalami perlambatan, dari yang semula tumbuh sebesar 9,03% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi sebesar 7,08% pada triwulan I 2017. NPL Kredit UMKM yang telah melewati threshold (>5%) sebesar 5,87% diindikasi menjadi salah satu faktor yang membuat preferensi bank menyalurkan kreditnya ke sektor lain yang dinilai lebih aman. ​​

Disisi lain, indikator akses keuangan Sulawesi Utara secara keseluruhan terutama dari sisi penghimpunan dana mengalami peningkatan, namun demikian dari sisi penyaluran pembiayaan menunjukkan penurunan. Untuk mendorong peningkatan akses masyarakat Sulawesi Utara terhadap layanan jasa keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Bank Indonesia telah melakukan berbagai bentuk langkah dan upaya diantaranya mendorong ekspansi agen LKD, sosialisasi dan edukasi akses keuangan, penciptaan aplikasi SIAPIK dan diseminasi penelitian KPJU. ​​

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah di Sulawesi Utara dan Gorontalo ​​

Pada triwulan I 2017, nilai nominal transaksi pembayaran baik non tunai menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, adapun transaksi tunai mencatatkan net inflow sesuai dengan tren historisnya. Transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan penurunan sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2017. Secara pertumbuhan, perlambatan transaksi SKNBI masih berlanjut yang merupakan dampak dari switching referensi masyarakat untuk menggunakan RTGS dalam bertransaksi akibat perubahan batas bawah nilai transaksi RTGS. ​​

Sementara itu, kebutuhan uang kartal di Sulawesi Utara juga mengalami penurunan sejalan dengan meredanya permintaan masyarakat akan uang kartal disebabkan aktivitas perekonomian yang juga mulai mereda memasuki awal tahun. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai, Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai serta pengelolaan uang tunai Rupiah Bank Indonesia telah menyusun Roadmap Elektronifikasi untuk tahun 2017-2019 yang akan menjadi panduan dalam implementasi elektronifikasi transaksi keuangan di wilayah Sulawesi Utara, melakukan pemantauan kepatuhan KPWD melalui analisis laporan berkala setiap bulan secara off-site serta pemeriksaan on-site, dan perumusan strategi penertiban KUPVA BB tidak berizin. Disamping itu, untuk mewujudkan ketersediaan Uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan kondisi yang layak edar, pada tahun Bank Indonesia berencana untuk membuka 3 (tiga) titik layanan kas titipan baru di Kab .Kep. Talaud, Kab. Kep. Sitaro, dan Kota Bitung. ​​

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan ​​

Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara mengalami perbaikan pada periode Februari 2017. Perbaikan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara tersebut tercermin dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada periode Februari 2017 yang sebesar 6,12%, menurun dari tahun sebelumnya yang berada di level 6,18%. Jumlah tenaga kerja meningkat baik secara pertumbuhan maupun jumlah jiwanya dibandingkan jumlah peningkatan angkatan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan TPT mengalami penurunan yang cukup dalam. Berdasarkan lapangan usahanya, penurunan tingkat pengangguran ditopang oleh penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian dan industri. ​​

Sejalan dengan keadaan ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara meningkat yang tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara menurun dari 8,98% menjadi 8,20% pada data terakhir bulan September tahun 2016. Selain dampak dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang rendah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga didukung oleh program pengentasan kemiskinan pemerintah daerah “ODSK” menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. ​​

Prospek Perekonomian Daerah ​​

Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan III 2017 diperkirakan tumbuh sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara diperkirakan msaih berada pada kisaran 6,3-6,7% (yoy), namun dengan kecenderungan mendekati batas atas sehingga diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan II 2017. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh peningkatan seluruh komponen utama sisi penggunaan yakni konsumsi, investasi dan ekspor. Dari sisi lapangan usaha, faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara bersumber dari 4 sektor utama yakni pertanian, perdagangan, konstruksi dan industri pengolahan, sedangkan sektor transportasi cenderung melambat. Sementara itu, sepanjang keseluruhan tahun 2017, perekonomian Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh sebesar 6,1-6,5% (yoy) dengan kecenderungan mendekati batas atas. Perkiraan tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016. ​​

Di sisi lain, tekanan inflasi Sulawesi Utara diperkirakan sedikit meningkat pada triwulan III 2017 dibandingkan triwulan II 2017, namun demikian masih berada dalam rentang target inflasi tahun 2017 4±1%. Inflasi secara tahunan diperkirakan sebesar 4,7%-5,1% (yoy) pada triwulan III 2017. Secara bulanan, inflasi terjadi di bulan Juli dan Agustus, sedangkan pada bulan September diperkirakan mengalami deflasi. Namun demikian terdapat beberapa risiko yang berpotensi menyebabkan inflasi lebih tinggi dari perkiraan.​

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel