Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Februari 2019​​ - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
13 Desember 2019

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 tercatat tumbuh sebesar 5,13% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,11% (yoy). Akselerasi pertumbuhan terutama disebabkan oleh melambatnya impor antar daerah untuk barang-barang konsumsi maupun kebutuhan konstruksi, sementara ekspor antar daerah meningkat terutama didorong peningkatan pengiriman sapi ternak. Berdasarkan lapangan usaha (LU), konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta administrasi pemerintahan menjadi pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2019 diperkirakan melambat pada kisaran 4,8-5,2% (yoy), disebabkan oleh melambatnya konsumsi rumah tangga seiring usainya momen Hari Besar Keagamaan Nasional dan libur akhir tahun, konsumsi pemerintah yang melambat seiring realisasi belanja yang masih cukup rendah pada awal tahun, serta impor antar daerah yang meningkat.

Secara persentase, realisasi pendapatan APBN Pemerintah Pusat di Provinsi NTT menjadi yang tertinggi yakni sebesar 877,98% atau Rp 2,8 triliun, terutama diperoleh dari pajak penghasilan (PPh) sebesar 43,89%. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 41,01 triliun atau 90,02% dari pagu belanja tahun 2018 sebesar Rp 45,56 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 33,55 triliun (89,31%) didorong oleh peningkatan realisasi belanja konsumsi di tengah penurunan realisasi belanja modal. Upaya pemerintah dalam merealisasikan anggaran sejak paruh pertama tahun 2018 dinilai cukup efektif sehingga secara kumulatif realisasi APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2018, stabilitas sistem keuangan Provinsi NTT relatif terjaga. Bank umum di Provinsi NTT pada triwulan IV 2018 mencatat pertumbuhan aset hingga 11,67% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 yaitu 9,58% (yoy). Adapun pada periode laporan tercatat perlambatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), dari 10,34% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 8,36% (yoy) serta penurunan penyaluran kredit dari 15,44% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -0,02% (yoy). Perlambatan DPK utamanya dikarenakan penurunan giro di akhir tahun sbeagaimana pola siklus historis, mengingat pada akhir tahun banyak kewajiban korporasi/pemerintah yang harus dibayar. Sementara, perlambatan kredit disebabkan terutama oleh melambatnya penyaluran kredit rumah tangga terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diikuti dengan perbaikan kualitas kredit secara keseluruhan menjadi 1,8% seiring konsolidasi kinerja perbankan. Sementara itu, penyaluran kredit UMKM pada akhir tahun 2018 mampu tumbuh 19,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan dan tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 13,31% (yoy) dan 16,21% (yoy) dengan kualitas kredit juga tercatat membaik.

Pada tahun 2018, aktivitas sistem pembayaran tunai di Provinsi NTT mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Jumlah uang yang beredar di masyarakat atau net outflow pada tahun 2018 mencapai Rp 1,44 triliun atau menurun sebesar 32,64% (yoy) dibandingkan tahun 2017. Pada triwulan IV 2018, net outflow transaksi tunai Provinsi NTT mencapai Rp 1,97 triliun atau menurun 14% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2017. Sementara itu, sistem pembayaran non tunai mengalami kenaikan. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi NTT pada tahun 2018 secara nominal mencapai Rp 12,17 triliun atau mengalami kenaikan 9,72% (yoy) dibandingkan tahun 2017.

Indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan Provinsi NTT mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari penurunan persentase penduduk miskin, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Persentase penduduk miskin per September 2018 tercatat sebesar 21,03% dari total penduduk di Provinsi NTT. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan bulan Maret 2018 yang sebesar 21,35%. Persentase penduduk miskin ini berada di atas nasional yang sebesar 9,66% dan berada pada peringkat tiga tertinggi di Indonesia, di bawah Provinsi Papua (27,43%) dan Provinsi Papua Barat (22,46%). NTP pada triwulan IV 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 107,02 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 107,35, namun meningkat dibandingkan triwulan II 2017 sebesar 101,2. Dari sisi tenaga kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2018 tercatat sebesar 3,01% atau sebanyak 76,3 ribu jiwa dibandingkan bulan Februari 2018 sebesar 3,21% atau 80,25 ribu jiwa.

Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2019 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,20%-5,60% (yoy). Sementara secara keseluruhan tahun 2019 ekonomi diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,00%-5,40% (yoy), atau meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,13% (yoy). Berdasarkan pengeluaran, perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2019 diperkirakan didorong oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi. Sementara dari dari sisi lapangan usaha, perekonomian didorong terutama oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, administrasi pemerintahan serta jasa pendidikan. Di sisi lain, berdasarkan data tren historis dan trackinghingga bulan Februari 2019, inflasi pada triwulan II 2019 diperkirakan berada pada kisaran 2,50%-2,90% (yoy), dengan keseluruhan tahun 2019 diperkirakan 2,40%-2,80% (yoy). Proyeksi inflasi 2019 yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya disebabkan oleh kemungkinan peningkatan pasokan kelompok komoditas bahan makanan serta kebijakan akomodatif terhadap kelompok komoditas yang diatur pemerintah.

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel