Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Mei 2019 - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
28 Januari 2020
​Asesmen Perkembangan Ekonomi Makro
 
Kinerja ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan I 2019 mengalami sedikit perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan I 2019 sebesar 6,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018 yang tumbuh sebesar 6,41% (yoy). Namun, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan I 2019 masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,07% (yoy).
 
Sumber pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan I 2019, dari sisi penawaran, utamanya berasal dari 3 (tiga) lapangan usaha (LU), yaitu LU, pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 8,44% (yoy), LU konstruksi yang tumbuh 7,99% (yoy), LU perdagangan yang tumbuh 7,98% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh komponen Konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh 8,82% (yoy), komponen konsumsi Rumah Tangga (RT) yang tumbuh 7,37% dan komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) yang tumbuh 5,46% (yoy).
 
Memasuki triwulan II 2019, pertumbuhan ekonomi Maluku diperkirakan tetap tumbuh positif namun terbatas dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan II 2019 diperkirakan tumbuh positif dalam rentang 5,95 – 6,35% (yoy). Dari sisi permintaan, kinerja ekonomi Maluku pada triwulan II 2019 diperkirakan akan tertahan oleh konsumsi RT yang terbatas. Hal tersebut diperkirakan disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi Maluku yang cukup tinggi sejak bulan April 2019, terutama pada komoditas bumbu, sayuran, ikan segar serta tiket angkutan udara.
 
Asesmen Keuangan Pemerintah
 
Anggaran belanja pemerintah daerah di Provinsi Maluku bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD 2-Kota (Ambon dan Tual), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Maluku, pada triwulan I 2019 yang secara total mencapai Rp13,02 triliun, meningkat 8,68% (yoy) dibandingkan anggaran belanja pada periode yang sama di tahun 2018 yaitu sebesar Rp11,98 triliun.
 
Sementara itu, realisasi anggaran belanja pemerintah di Maluku pada triwulan I 2019 mencapai 12,20% dari target realisasi, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2018 yang sebesar 13,98%. Lebih rendahnya realisasi anggaran belanja pemerintah pada triwulan I 2019 berasal dari realisasi belanja pada APBD 2-Kota yang tercatat relatif masih rendah. Rendahnya realisasi pada pada triwulan I tahun laporan karena sebagian besar pekerjaan atau proyek masih dalam proses pengadaan lelang maupun terkait dengan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
 
Berdasarkan komponennya, anggaran pengeluaran pemerintah Maluku tahun 2019 didominasi oleh anggaran APBN untuk Maluku dengan pangsa 60,38% atau sebesar Rp7,86 triliun, disusul APBD Provinsi Maluku dengan pangsa 24,71% atau sebesar Rp3,22 triliun, dan terendah adalah APBD 2-Kota (Ambon dan Tual) dengan pangsa 14,91% atau sebesar Rp1,94 triliun.
 
Sementara berdasarkan persentase, realisasi APBD Provinsi untuk Maluku merupakan komponen dengan persentase realisasi tertinggi yaitu sebesar 16,38% tercatat dari pagu anggaran, disusul oleh APBN sebesar 11,83%, dan terendah APBD 2-kota sebesar 6,79%. Total realisasi dari seluruh anggaran baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD 2-kota tersebut lebih rendah 5,14% dibandingkan triwulan I 2018 yang mampu mencapai realisasi hingga 26,83%. Hal ini tercermin dari arus dana milik pemerintah di perbankan pada triwulan I 2019, dana pihak ketiga (DPK) sektor pemerintah di perbankan secara tahunan mengalami kontraksi menjadi 11,96% (yoy) atau sebesar Rp1,95 triliun dibandingkan realisasi triwulan I 2018 yang tercatat sebesar Rp2,21 triliun.
 
Asesmen Inflasi Daerah
 
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada triwulan I 2019 meningkat namun tetap terkendali serta berada pada kisaran sasaran 3,5±1%. Pada triwulan I 2019, IHK Maluku tercatat mengalami inflasi sebesar 3,74% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2018 yang tercatat inflasi sebesar 3,35% (yoy). IHK pada periode laporan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,89% (yoy). Inflasi IHK pada Maret 2019 terutama dipengaruhi oleh inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan dan inflasi kelompok sandang. Sementara itu, deflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau menjadi faktor penahan inflasi pada periode laporan. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan 2019, inflasi IHK Provinsi Maluku tercatat sebesar 1,26% (ytd), atau berada pada kisaran sasaran pengendalian inflasi yang disusun oleh Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku yaitu sebesar 3,5±1%.
 
inflasi Maluku pada triwulan II 2019 diprakirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2019 yang sebesar 3,74% (yoy), namun masih berada dalam sasaran inflasi yang telah disepakati oleh TPID Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga. Adapun strategi pengendalian inflasi di Maluku difokuskan pada kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.
 
Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
 
Stabilitas sistem keuangan Maluku triwulan I 2019 tetap terjaga berdasarkan kinerja dari sektor korporasi, sektor rumah tangga, sektor perbankan, maupun sektor UMKM. Selanjutnya, proporsi penyaluran kredit di Maluku pada triwulan I 2018 masih didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 52,23%, sedangkan korporasi dan UMKM masing-masing sebesar 18,09% dan 29,68%.
 
Secara umum, kinerja korporasi sektor utama Maluku masih terjaga selama triwulan I 2019. Peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha dalam PDRB Maluku dibandingkan triwulan IV 2018, yaitu, LU Perdagangan Besar dan Eceran dari 6,65% (yoy) menjadi 7,98% (yoy), dan LU Konstruksi dari 7,19% (yoy) menjadi 7,99% (yoy). Sementara itu, menguatnya pertumbuhan kredit korporasi terpantau dari yang semula tumbuh 22,58% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi tumbuh sebesar 46,24% (yoy) di triwulan I 2019.
 
Sementara itu, perkembangan sektor rumah tangga di triwulan I 2019 juga tetap terjaga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti kinerja PDRB konsumsi RT Maluku. Kinerja PDRB Konsumsi RT Maluku pada triwulan I 2019 meningkat dari 4,11% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 7,37% (yoy).
 
Selanjutnya, kinerja perbankan di Maluku juga tetap terjaga meskipun melambat. Pada triwulan I 2019 Pertumbuhan DPK tercatat tumbuh melambat dari 3,41% (yoy) di triwulan IV 2018 menjadi 1,55% (yoy) di triwulan I 2019. Pertumbuhan kredit tumbuh lebih baik dari 11,11% (yoy) menjadi 14,82% di triwulan I 2019. Aset perbankan juga tercatat mengalami pertumbuhan dari 3,50% (yoy) menjadi 6,28% (yoy) di triwulan I 2019. Risiko kredit tetap terjaga di bawah batas threshold meskipun meningkat dari 1,60% di triwulan IV 2018 menjadi 3,60% pada triwulan I 2019.
 
Dari sisi pengembangan akses keuangan dan UMKM, proporsi kredit UMKM secara agregat terhadap total kredit perbankan di Maluku mencapai 29,68%. Pertumbuhan kredit UMKM di triwulan I 2019 terpantau tumbuh meningkat menjadi 23,81% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,39%% (yoy). Hal ini didukung oleh peningkatan pada kredit UMKM untuk kredit modal kerja pada triwulan I 2019. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses keuangan dan daya saing UMKM, di antaranya melalui pembentukan klaster, monitoring rasio kredit UMKM, sosialisasi program kewirausahaan, identifikasi dan pengembangan potensi usaha unggulan, dan penyelenggaraan diskusi dengan dinas terkait serta kelompok masyarakat.
 
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
 
Perkembangan sistem pembayaran tunai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Maluku selama triwulan I 2019 menunjukan net intflow sebesar Rp1,200 triliun. Angka net intflow tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang mengalami net intflow sebesar Rp615,54 miliar atau mengalami kenaikan 95,02% (yoy).
 
Arus uang masuk ke KPwBI Provinsi Maluku pada triwulan I 2019 secara tahunan tercatat mengalami kenaikan. kenaikan tersebut terlihat dari penerimaan setoran uang kartal yang meningkat sebesar 115,78% (yoy) dengan nominal Rp1.472 triliun. Arus uang kartal yang keluar dari KPwBI Provinsi Maluku pada triwulan I 2019 juga mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2019.
 
Perkembangan sistem pembayaran non-tunai dapat ditinjau dari perkembangan transaksi RTGS (Real-Time Gross Settlement) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Selama triwulan I 2019, total transaksi RTGS mencapai Rp3,02 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 3.823 transaksi. Secara nominal, transaksi RTGS pada triwulan I 2019 turun sebesar 10,81% (yoy) meskipun jumlah transaksi yang mengalami peningkatan sebesar 9,42% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.
 
 
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
 
Angka pengangguran Maluku pada Februari 2019 menurun. Jumlah pengangguran yang tercermin dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Februari 2019 mencapai 52.821 orang atau sebesar 6,91% terhadap total angkatan kerja sebanyak 764.939 orang, lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 54.891 orang atau 7,27% terhadap total angkatan kerja sebanyak 755.034 orang. Dengan kondisi tersebut, maka angka pengangguran Maluku mengalami penurunan sebesar 7,26% (yoy). Namun, penurunan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat menurun sebesar 16,50% (yoy).
 
Dari sisi pendapatan masyarakat, Nilai Tukar Petani Gabungan triwulan I 2019 mengalami penurunan. Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan Provinsi Maluku pada Triwulan I 2019 tercatat sebesar 100,70, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018 yang tercatat sebesar 101,74. Namun, angka NTP pada triwulan I 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2018. Turunnya angka NTP gabungan disebabkan karena adanya penurunan pada indeks terima, sedangkan indeks bayar mengalami peningkatan. Turunnya indeks terima ini sejalan dengan deflasi kelompok bahan makanan di Maluku yang terjadi pada triwulan I 2019. Seluruh angka NTP mengalami penurunan, mulai dari NTP tabama, NTP, hortikultura, NTP perkebunan, NTP peternakan dan NTP perikanan. Dengan turunnua NTP, khususnya indeksi terima, maka pada petani dan nelayan di Maluku cenderung mengalami oenurunan pendapatan selama triwulan I 2019.
 
Perkembangan kesejahteraan penduduk Provinsi Maluku tercatat mengalami peningkatan. Peningkatan kesejahteraan tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin yang terdapat di Provinsi Maluku. Penduduk miskin di Maluku pada bulan September 2018 sebanyak 317.840 jiwa lebih rendah dibandingkan bulan September 2017 yang sebanyak 320.420 jiwa. Ketimpangan kesejahteraan di Maluku meningkat. Angka gini ratio Maluku pada bulan September 2018 sebesar 0,326, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bulan September 2017 yang sebesar 0,321. Kondisi ini menunjukan bahwa walaupun penduduk miskin Maluku berkurang, namun ketimpangan kesejateraan antara penduduk miskin dan bukan penduduk miskin meningkat.
 
Prospek Ekonomi dan Inflasi
 
Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III 2019 diperkirakan berada pada rentang 5,85% - 6,25% (yoy). Terbatasnya pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III 2019 dari sisi Permintaan akan disebabkan oleh komponen konsumsi RT, konsumsi Pemerintah dan konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT). Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian Maluku diperkirakan akan dibatasi oleh LU pertanian, kehutanan dan perikanan serta LU pertambangan dan penggalian.
 
Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi Maluku untuk keseluruhan tahun 2019 diperkirakan dalam rentang 5,95% - 6,35% (yoy), meningkat dari tahun 2018. Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian Maluku akan didorong oleh konsumsi domestik, yaitu konsumsi RT dan PMTDB. Kinerja sisi Lapangan Usaha (LU) sepanjang tahun 2019 masih akan didorong oleh LU PKP, LU perdagangan dan LU pengadaan listrik dan gas.
 
Inflasi Provinsi Maluku untuk triwulan III 2019 diperkirakan meningkat namun tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi Provinsi Maluku 2019 sebesar 3,5±1% (yoy). Inflasi Maluku pada triwulan III 2019 diperkirakan meningkat atau berada dalam kisaran 4,10% (yoy) – 4,50% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi Maluku pada triwulan III 2019 akan disebabkan oleh 3 (tiga) kelompok utama, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok sandang dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan.
 
Tingkat inflasi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2018 dan berada dalam sasaran target inflasi sebesar 3,5% ± 1% (yoy). Inflasi Maluku tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,71% (yoy) – 4,11% (yoy). Inflasi Maluku keseluruhan tahun 2019 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh 4 kelompok utama, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok sandang dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan.
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel