Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku November 2018 - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
27 Januari 2020

Asesmen Perkembangan Ekonomi Makro

Perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan III 2018 tercatat mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan III 2018 mencapai 6,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2018 yang tumbuh sebesar 5,51% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III 2018 juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,17% (yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh komponen Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 10,26% (yoy), komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto yang tumbuh 10,28% dan komponen Konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh 9,52% (yoy). Kinerja komponen Konsumsi Pemerintah didorong oleh meningkatnya realisasi belanja APBD seiring dengan pembayaran gaji ke-13 dan pembayaran gaji ke-14 (Tunjangan Hari Raya) kepada pegawai yang belum dibayarkan pada bulan sebelumnya. Sedangkan kinerja komponen investasi masih didorong oleh investasi bangunan, terutama infrastruktur umum. Kinerja komponen Konsumsi LNPRT meningkat seiring dengan pelaksanaan beberapa kegiatan besar di Maluku, yaitu perayaan HUTRI, perayaan HUT Kota Ambon dan perayaan HUT Gereja Protestan Maluku.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Maluku hampir didukung oleh semua sektor lapangan usaha (LU), kecuali LU Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi 5,27%. Tiga LU utama pendorong pertumbuhan ekonomi Maluku adalah LU Administrasi Pemerintahan yang tumbuh 9,82% (yoy), LU Jasa Keuangan yang tumbuh 9,12% (yoy), dan LU Industri Pengolahan yang tumbuh 7,32% (yoy). Kinerja LU Administrasi Pemerintahan didorong oleh meningkatnya realisasi belanja APBD, khususnya untuk belanja tidak langsung pegawai seiring dengan pembayaran gaji ke-13. Selain itu, kinerja LU Administrasi Pemerintahan juga didorong oleh meningkatnya alokasi belanja pada APBD dan APBN Maluku, sehingga Pemerintah Daerah memiliki ruang untuk melakukan realisasi pembangunan infrastruktur. Pada LU Jasa Keuangan, kinerja didorong oleh meningkatnya kredit di Maluku, terutama kredit investasi seiring dengan meningkatnya ekspektasi investor pasca Pilkada serentak di Maluku. Kinerja LU Industri Pengolahan masih didorong oleh olahan komoditas laut, olahan komoditas rempah dan olahan kayu yang merupakan komodtas utama ekspor non migas Maluku.

Memasuki triwulan IV 2018, pertumbuhan ekonomi Maluku diperkirakan tetap tumbuh positif namun sedikit melambat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan IV 2018 diperkirakan tumbuh positif dalam rentang 5,43% - 5,83% (yoy). Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian Maluku pada triwulan IV 2018 diperkirakan ditopang oleh faktor konsumsi dan kinerja ekspor luar negeri. Sedangkan dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian Maluku akan didorong oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Transportasi dan Pergudangan.

Pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2018 diperkirakan tetap posiif namun sedikit melambat dibandingkan tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2018 diperkirakan berada pada rentang 5,52% - 5,92% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2018, kinerja perekonomi Maluku dari sisi permintaan akan tertahan oleh melambatnya Konsumsi RT dan kinerja ekspor luar negeri. Namun, peningkatan kinerja Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah serta PMTDB mampu memacu pertumbuhan ekonomi tetap positif. Selain itu, impor barang luar negeri juga diperkirakan lebih rendah dibanding tahun 2017. Dari sisi lapangan usaha, kinerja ekonomi Maluku tahun 2018 akan tertahan oleh menurunnya kinerja pada 2 LU utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PKP) dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Di sisi lain, peningkatan kinerja LU Adminsitrasi Pemerintahan, LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan mampu mendorong ekonomi Maluku untuk tetap tumbuh positif.

Asesmen Keuangan Pemerintah

Total anggaran belanja pemerintah di Maluku tahun 2018 mencapai Rp13,56 triliun, meningkat 9,39% (yoy) dibandingkan tahun 2017. Anggaran APBN di Maluku mendominasi dengan pangsa 60,52% (Rp8,21 triliun), disusul APBD Provinsi Maluku dengan pangsa 25,70% atau sebesar Rp3,48 triliun, dan terendah adalah APBD 2-Kota (Ambon dan Tual) dengan pangsa 13,78% atau sebesar Rp1,87 triliun.

Pada triwulan III 2018, persentase realisasi APBD Provinsi Maluku merupakan komponen dengan persentase realisasi tertinggi yaitu tercatat sebesar 57,38% dari pagu anggaran, disusul oleh APBN untuk Maluku sebesar 56,59%, dan terendah adalah APBD 2-Kota sebesar 56,36%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang tercermin pada arus dana milik pemerintah di perbankan. Pada triwulan III 2018, dana pihak ketiga (DPK) sektor pemerintah di perbankan secara tahunan turun menjadi 15,29% (yoy) atau sebesar Rp2,26 triliun dibandingkan realisasi triwulan III 2017 yang tercatat sebesar Rp2,41 triliun.

Realisasi belanja APBD Provinsi Maluku sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp1,999 triliun atau sebanyak 57,38% dari pagu anggaran. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan III 2017 yang sebesar 47,91% dari pagu anggaran dengan nominal Rp1,52 triliun. Kondisi tersebut dididorong oleh meningkatnya realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung pada triwulan II 2018 adalah sebesar 69,20% dengan nominal Rp687,61 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang sebesar 40,53% dengan nominal Rp392,53 miliar.

Realisasi belanja APBD 2-Kota di Maluku sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp1,05 triliun atau sebanyak 56,36% dari pagu anggaran. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan III 2017 yang sebesar 51,82% dari pagu anggaran dengan nominal Rp1,03 triliun. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi komponen Belanja Barang dan Belanja Modal. Realisasi komponen Belanja Barang pada triwulan III 2018 adalah sebesar 51,36% dengan nominal Rp306,15 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 42,62% dengan nominal Rp248,29 miliar. Realisasi komponen Belanja Modal pada triwulan III 2018 adalah sebesar 42,72% dengan nominal Rp155,76 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang sebesar 38,78% dengan nominal Rp177,34 miliar.

Realisasi belanja APBN di Maluku sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp4,64 triliun atau sebanyak 56,59% dari pagu anggaran. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan III 2017 yang sebesar 57,37% dari pagu anggaran dengan nominal Rp4,15 triliun. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya realisasi komponen Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi komponen Belanja Barang pada triwulan III 2018 adalah sebesar 53,53% dengan nominal Rp1,74 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 55,69% dengan nominal Rp1,39 triliun. Realisasi komponen Belanja Modal pada triwulan III 2018 adalah sebesar 42,06% dengan nominal Rp957,06 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 44,79% dengan nominal Rp973,93 miliar. Sementara itu, realisasi komponen Belanja Bantuan Sosial pada triwulan III 2018 mencapai 52,06% dengan nominal Rp7,78 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 65,18% dengan nominal Rp12,62 miliar.

Asesmen Inflasi Daerah

Pada triwulan III 2018, IHK Maluku tercatat mengalami deflasi sebesar 0,59% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2018 yang yang juga tercatat deflasi sebesar 0,11% (yoy). IHK pada periode laporan juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 3,85% (yoy). Deflasi IHK pada September 2018 terutama dipengaruhi oleh deflasi kelompok Bahan Makanan dan deflasi kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Sementara itu, inflasi pada kelompok Makanan Jadi dan kelompok Sandang menjadi faktor penahan deflasi pada periode laporan. Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan September 2018, inflasi IHK Provinsi Maluku tercatat sebesar 0,82% (ytd), atau berada di bawah kisaran sasaran pengendalian inflasi yang disusun oleh Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku yaitu sebesar 4±1%.

Inflasi Maluku pada triwulan IV 2018 diperkirakan masih rendah dan terkendali, yaitu pada kisaran 3,40% - 3,80% (yoy). Inflasi Maluku masih akan dipengaruhi oleh kelompok Bahan Makanan, kelompok Makanan Jadi dan kelompok Sandang. Inflasi Maluku untuk keseluruhan tahun 2018 diperkirakan meningkat, namun tetap pada level yang terkendali. Inflasi Maluku hingga Oktober 2018 secara tahun berjalan tercatat sebesar 1,30% (ytd), lebih tinggi dari inflasi periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 1,13% (ytd).

Beberapa upaya pengendalian inflasi yang diperkirakan mampu menahan laju inflasi pada tahun 2018 adalah melalui peningkatan produksi tanaman bahan makanan. Upaya Pemerintah Daerah untuk dapat menghasilkan komoditas bahan makanan dengan merk lokal dapat mencegah kenaikan harga bahan makanan yang harus didatangkan dari luar Maluku. Selain itu, Pemerintah Daerah juga menggalakkan kerjasama antar Daerah untuk dapat mengurangi biaya impor beberapa komoditas yang didatangkan dari luar Provinsi Maluku. Koordinasi TPID dan Satgas Pangan yang secara intensif dilakukan dapat menjadi upaya yang cukup baik untuk mencegah inflasi, khususnya inflasi bahan makanan. TPID juga selalu bersinergi dengan media tv, radio dan digital untuk menghimbau kepada masyarakat agar dapat berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Sementara Satgas pangan juga bersinergi dengan OPD Provinsi Maluku, untuk dapat memantau ketersediaan stok dan pasokan bahan makanan. Beberapa program utama pengendalian ini diperkirakan mampu menahan tekanan inflasi.

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas sistem keuangan Maluku triwulan III 2018 tetap terjaga berdasarkan kinerja dari sektor korporasi, sektor rumah tangga, sektor perbankan, maupun sektor UMKM. Selanjutnya, proporsi penyaluran kredit di Maluku pada triwulan III 2018 masih didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 55,79%, sedangkan korporasi dan UMKM masing-masing sebesar 17,20% dan 27,01%.

Secara umum, kinerja korporasi sektor utama Maluku masih terjaga selama triwulan III 2018. Beberapa indikator terkait hal tersebut adalah seperti peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha dalam PDRB Maluku dan menguatnya pertumbuhan kredit korporasi dibandingkan triwulan II 2018. Peningkatan kinerja lapangan usaha dimaksud seperti LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari 3,28% (yoy) menjadi 5,38% (yoy) dan LU Administrasi Pemerintahan dari 8,13% (yoy) menjadi 9,82% (yoy). Sementara itu, menguatnya pertumbuhan kredit korporasi terpantau dari yang terkontraksi 11,40% (yoy) pada triwulan II 2018 menjadi tumbuh sebesar 14,41% (yoy) di triwulan III 2018.

Sementara itu, perkembangan sektor rumah tangga di triwulan III 2018 juga tetap terjaga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti kinerja PDRB konsumsi RT Maluku, tingkat inflasi, dan kinerja sektor ekonomi utama Maluku. Kinerja PDRB Konsumsi RT Maluku pada triwulan III 2018 meningkat dari 3,27% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 3,59% (yoy). Kemudian, pada triwulan III 2018, inflasi di Maluku tercatat menurun dari deflasi 0,11% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi deflasi 0,59% (yoy). Selanjutnya, berdasarkan hasil Survei Konsumen KPwBI Provinsi Maluku, mayoritas rumah tangga menilai adanya perbaikan kondisi ekonomi pada triwulan mendatang. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Ekspektasi Konsumen dari 153,3 di triwulan sebelumnya menjadi 165,8.

Untuk perkembangan sektor perbankan, pertumbuhan total aset dan DPK terpantau menurun di tengah meningkatnya kredit yang disalurkan. Namun demikian, risiko kredit tetap terjaga di bawah batas threshold dan intermediasi perbankan tetap tumbuh tinggi. Pada triwulan III 2018, total aset perbankan tercatat tumbuh 3,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,30% (yoy). DPK tumbuh 0,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,48% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan total kredit yang disalurkan di Maluku pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 11,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,05% (yoy).

Dari sisi pengembangan akses keuangan dan UMKM, proporsi kredit UMKM secara agregat terhadap total kredit perbankan di Maluku mencapai 27,01%. Namun demikian, pertumbuhan kredit UMKM di triwulan III 2018 terpantau menurun menjadi 11,31% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,02% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pada kredit UMKM untuk kredit modal kerja dan kredit investasi pada triwulan III 2018. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses keuangan dan daya saing UMKM, di antaranya melalui pembentukan klaster, monitoring rasio kredit UMKM, sosialisasi program kewirausahaan, identifikasi dan pengembangan potensi usaha unggulan, dan penyelenggaraan diskusi dengan dinas terkait serta kelompok masyarakat.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan sistem pembayaran tunai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Maluku selama triwulan III 2018 menunjukan net inflow sebesar Rp100,10 miliar. Angka net inflow tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang juga mengalami net inflow sebesar Rp29,88 miliar, dan juga lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2018 yang mengalami net outflow sebesar Rp260,10 miliar. Kondisi net inflow selama triwulan III 2018 sesuai dengan pola tahunan masyarakat Maluku yang pada umumnya mengurangi transaksi tunai sejalan dengan berakhirnya periode Hari Raya Idul Fitri.

Arus uang masuk ke KPwBI Provinsi Maluku secara tahunan tercatat mengalami penurunan. Penurunan tersebut terlihat dari penerimaan setoran uang kartal yang terkontraksi sebesar 26,04% (yoy) dengan nominal Rp334,41 pada triwulan III 2018, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 89,79% (yoy) dengan nominal Rp476,63 miliar. Sementara itu, arus uang kartal yang keluar dari KPwBI Provinsi Maluku juga tercatat mengalami kontraksi. Tarikan uang kartal selama triwulan III 2018 terkontraksi sebesar 44,51% (yoy) dengan nominal Rp234,31 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 22,30% (yoy) dengan nominal Rp736,73 triliun. Kondisi lebih tingginya kontraksi pertumbuhan arus uang yang keluar dibandingkan arus uang yang masuk ke Bank Indonesia selama triwulan III 2018 dipengaruhi oleh penurunan transaksi tunai yang dilakukan masyarakat sejalan dengan telah berakhirnya periode Hari Raya Idul Fitri.

Transaksi RTGS pada triwulan III 2018 secara nominal tumbuh sebesar 8,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,35% (yoy) dengan nominal transaksi sebesar Rp3,14 triliun. Sejalan dengan nominal, pertumbuhan jumlah transaksi RTGS juga mengalami peningkatan. Pada triwulan III 2018, jumlah transaksi RTGS tumbuh 11,29% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,25% (yoy) dengan jumlah transaksi sebanyak 3.911 transaksi.

Transaksi kliring pada triwulan III 2018, baik secara nominal maupun jumlah transaksi, tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara nominal, transaksi kliring pada triwulan III 2018 tumbuh 5,98% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,08% (yoy) dengan nominal sebesar Rp1,39 triliun. Sementara itu dari jumlah transaksi, transaksi dengan menggunakan kliring pada triwulan III 2018 tumbuh 2,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,03% (yoy) dengan jumlah transaksi sebanyak 32,06 ribu transaksi.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Angka pengangguran Maluku pada Agustus 2018 menurun. Jumlah pengangguran yang tercermin dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Agustus 2018 mencapai 54.891 orang atau sebesar 7,27% terhadap total angkatan kerja sebanyak 755.034 orang, lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2017 yang tercatat sebesar 65.735 orang atau 9,29% terhadap total angkatan kerja sebanyak 707.796 orang. Pertumbuhan angka pengangguran di Maluku menurun sebesar 16,50% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan angka pengangguran pada bulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 25,54% (yoy).

Dari sisi pendapatan masyarakat, Nilai Tukar Petani Gabungan triwulan III 2018 mengalami penurunan. Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan Provinsi Maluku pada Triwulan III 2018 tercatat sebesar 100,06, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2018 yang tercatat sebesar 101,79. Angka NTP pada triwulan III 2018 juga masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2017. Penurunan signifikan terjadi pada indeks terima, dari 135,63 pada triwulan II 2018 menjadi 133,13 pada triwulan III 2018. Di sisi lain, indeks bayar juga mengalami penurunan, tercatat sebesar 133,25 pada triwulan II 2018, menjadi 133,06 pada triwulan II 2018. Menurunnya NTP Gabungan pada triwulan III 2018 disebabkan oleh NTP Tabama dan NTP Perkebunan.

Perkembangan kesejahteraan penduduk Provinsi Maluku tercatat mengalami peningkatan. Peningkatan kesejahteraan tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin yang terdapat di Provinsi Maluku. Penduduk miskin di Maluku pada bulan Maret 2018 sebanyak 320.080 jiwa lebih rendah dibandingkan bulan Maret 2017 yang sebanyak 320.510 jiwa. Penurunan penduduk miskin terbesar terjadi di kota, yaitu dari 51.240 orang pada Maret 2017 menjadi 45.890 orang pada Maret 2018 2018. Namun jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan justru mengalami peningkatan seiring dengan menurunnya pendapatan penduduk desa akibat turunnya harga komoditas perkebunan dan pertanian.

Prospek Ekonomi dan Inflasi

Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan I 2019 diperkirakan berada pada rentang 5,15% - 5,55% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan I 2019 akan didorong oleh komponen Konsumsi Pemerintah, Konsumsi LNPRT dan Konsumsi Rumah Tangga (RT).

Kinerja pada komponen Konsumsi Pemerintah akan didorong oleh pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan dilaksanakan pada bulan April 2019. Meskipun pelaksanaannya baru dilakukan pada triwulan II 2019, namun persiapan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak triwulan I 2019. Selain itu, kinerja komponen Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan akan didorong oleh potensi meningkatnya alokasi anggaran belanja pada APBD dan APBN Maluku seiring juga kenaikan pada gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada komponen Konsumsi LNPRT, kinerja diperkirakan akan sangat dipengaruhi oleh persiapan pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Instansi dan orgranisasi sosial akan melakukan persiapan dalam rangka mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung. Sementara itu pada komponen Konsumsi Rumah Tangga (RT), kinerja pada triwulan I 2019 masih akan didorong oleh pelaksanaan Pilkada dan Pileg, utamanya pada konsumsi makanan, konsumsi pakaian dan konsumsi telekomunikasi. Kinerja komponen Konsumsi RT juga akan didorong oleh meningkatnya gaji ASN dan UMP Maluku tahun 2019. Pada komponen investasi kinerja masih akan didorong oleh investasi bangunan dibanding non bangunan. Salah satu proyek infrastruktur pemerintah daerah yang akan dimulai pada awal tahun 2019 adalah pengembangan infrastruktur bandara di pulau Banda.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian Maluku akan didorong oleh LU Administrasi Pemerintahan dan LU Perdagangan. Kinerja LU Administrasi Pemerintahan pada triwulan I 2019 diperkirakan akan didorong oleh persiapan Pilpres dan Pileg, terutama pada belanja barang dan belanja tidak langsung. Selain itu, kinerja lapangan usaha ini juga akan didorong oleh perkiraan adanya kenaikan alokasi anggaran belanja pada APBD dan APBN Maluku. Sementara itu, kinerja LU Perdagangan diperkirakan tetap tumbuh positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap barang konsumsi habis pakai maupun barang tahan lama menjelang Pilpres dan Pileg. Selain itu, kenaikan UMP dan gaji ASN diperkirakan akan mendorong konsumsi RT. Kinerja LU Konstruksi diperkirakan tumbuh positif seiring dengan dimulainya proyek pengembangan infrastruktur bandara Pulau Banda. Selain itu, beberapa proyek multi years masih terus berlanjut hingga tahun 2019, seperti pembangunan jalan trans Maluku, fasilitas pengolahan ikan, pelabuhan ekspor ikan serta pembangunan pasar Arumbai di Kota Ambon.

Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi Maluku untuk keseluruhan tahun 2019 diperkirakan dalam rentang 5,57% - 5,97% (yoy). Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian Maluku akan didorong oleh konsumsi domestik, yaitu Konsumsi RT dan Konsumsi LNPRT. Selain itu, kinerja ekspor luar negeri diperkirakan menguat. Kinerja sisi Lapangan Usaha (LU) sepanjang tahun 2019 masih akan didorong oleh LU Administrasi Pemerintahan, LU PKP dan LU Perdagangan.

Inflasi Provinsi Maluku untuk triwulan I 2019 diperkirakan melambat dan tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi Provinsi Maluku 2019 sebesar 4±1% (yoy). Inflasi Maluku pada triwulan I 2019 diperkirakan melambat atau berada dalam kisaran 3,32% (yoy) – 3,72% (yoy). Penurunan tekanan inflasi Maluku pada triwulan I 2019 akan disebabkan oleh 4 kelompok utama, yaitu kelompok Bahan Makanan, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau, kelompok Sandang dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Pada kelompok bahan makanan, penurunan tekanan inflasi diperkirakan akan disebabkan oleh subkelompok ikan segar, bumbu-bumbuan serta subkelompok padi dan hasilnya. Berdasarkan pola historis, penurunan tekanan inflasi bahan makanan pada triwulan I disebabkan oleh menurunnya konsumsi masyarakat pasca perayaan Natal dan Tahun Baru.

Tingkat inflasi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan lebih rendah dari tahun 2018 dan berada dalam sasaran target inflasi sebesar 4% ± 1% (yoy). Inflasi Maluku sepanjang tahun 2019 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh 4 kelompok utama, yaitu kelompok Bahan Makanan, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau, kelompok Sandang dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Tekanan inflasi sepanjang tahun 2019 diperkirakan akan dipicu oleh adanya potensi kenaikan harga BBM seiring dengan naiknya harga minyak dunia.

Dalam menghadapi potensi inflasi pada tahun 2019, TPID Provinsi Maluku selalu berkoordinasi dengan pihak terkait. Peningkatan produktivitas tanaman bahan makanan akan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar. Selain itu, pengawasan rutin akan tetap dilaksanakan untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Selanjutnya, TPID Provinsi bersama dengan TPID Kota dan Kabupaten dakan menggalakan penggunaan alat ukur yang standar dalam proses jual beli di pasar. TPID Provinsi Maluku juga akan tetap bersinergi dengan media televisi, media radio, media online dan media cetak dalam mengkomunikasikan himbauan kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan.

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel