Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku Februari 2018​ - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
02 Oktober 2020

Perkembangan Ekonomi Makro Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017 terpantau relatif terkendali, yang ditunjukkan oleh penurunan angka inflasi dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Realisasi inflasi Maluku tercatat sebesar 0,78% (yoy), atau menurun dibandingkan triwulan III-2017 yang tercatat sebesar 3,85% (yoy). Realisasi inflasi tersebut cukup terkendali dan masih berada di bawah sasaran inflasi Maluku tahun 2017 berdasarkan roadmap pengendalian inflasi yang disusun oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku yaitu sebesar 4,5% ± 1% yang juga dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. ​

Rendahnya laju inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017 dibandingkan triwulan sebelumnya dipicu oleh rendahnya Inflasi Kelompok Transportasi, khususnya pada subkelompok angkutan udara. Sejalan dengan meredanya inflasi pada kelompok angkutan udara, tekanan inflasi kelompok bahan makanan juga terpantau mereda. ​

Pencapaian inflasi Provinsi Maluku sepanjang tahun 2017 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2017, inflasi Maluku tercatat sebesar 0,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,26% (yoy). Tekanan inflasi sepanjang tahun 2017 cukup terkendali, khususnya pada komoditas ikan segar yang cukup terkendali seiring dengan kondisi cuaca yang semakin membaik pada akhir tahun sehingga pasokan ikan dapat tetap terjaga. Produksi ikan sepanjang tahun 2017 juga meningkat seiring dengan mulai pulihnya kegiatan penangkapan ikan selama tahun ini, pasca adanya moratorium pada akhir tahun 2014 lalu. Sementara itu, dari tekanan inflasi dari komponen administered prices juga terpantau menurun, seiring adanya penurunan harga minyak. Pada akhir tahun, tarif angkutan udara juga dapat terkendali sehingga turut menarik tekanan inflasi ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. ​

Keuangan Pemerintah ​

Realisasi belanja APBN dari Pemerintah Pusat di Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017, tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi APBN untuk Maluku mencapai 91,67% atau mencapai Rp6.834,77 miliar. Secara rasio, realisasi tersebut lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 86,48%. Secara nominal, realisasi belanja APBN tersebut sedikit lebih rendah bila dibandingkan triwulan IV-2016 yang tercatat sebesar Rp6.847,74 miliar, karena adanya penurunan pagu APBN untuk Maluku pada 2017 sebesar 8,57% (yoy) menjadi sebesar Rp7,24 triliun. ​

Realisasi belanja APBD Provinsi Maluku triwulan IV-2017 mengalami pertumbuhan yang melambat. Realisasi belanja APBD Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017 tumbuh sebesar 10,44% (yoy) dengan nominal realisasi sebesar Rp2.816,82 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu yang tumbuh hingga 19,60% (yoy) dengan nominal sebesar Rp2.550,62 miliar. Melambatnya pertumbuhan belanja pada triwulan IV-2017 dipengaruhi oleh penurunan pagu komponen pembentuk anggaran belanja, yaitu komponen Belanja Langsung hingga 1,30% (yoy). Dengan menurunnya pagu komponen dimaksud, kapasitas belanja yang dimiliki pemerintah tidak sebanyak tahun lalu untuk menopang kinerja pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kurang optimalnya realisasi penyerapan anggaran dari proyek pemerintah juga menjadi salah satu pemicu melemahnya realisasi APBD Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017. ​

Perkembangan Inflasi Daerah ​

Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017 terpantau relatif terkendali, yang ditunjukkan oleh penurunan angka inflasi dibadingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Realisasi inflasi Maluku tercatat sebesar 0,78% (yoy), atau menurun dibandingkan triwulan III-2017 yang tercatat sebesar 3,85% (yoy). Realisasi inflasi tersebut cukup terkendali dan masih berada di bawah sasaran inflasi Maluku tahun 2017 berdasarkan roadmap pengendalian inflasi yang disusun oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku yaitu sebesar 4,5% ± 1% yang juga dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. ​

Rendahnya laju inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017 dibandingkan triwulan sebelumnya dipicu oleh rendahnya Inflasi Kelompok Transportasi, khususnya pada subkelompok angkutan udara. Sejalan dengan meredanya inflasi pada kelompok angkutan udara, tekanan inflasi kelompok bahan makanan juga terpantau mereda. ​

Dengan mempertimbangkan perkembangan harga di masyarakat dan risiko-risiko inflasi pada triwulan I-2018, laju inflasi Maluku untuk keseluruhan tahun 2018 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu berada dalam rentang 3,5% - 3,9% (yoy). Berdasarkan data inflasi sampai dengan Januari 2018, inflasi tahun kalender Maluku mencapai 0,58% (ytd) atau secara tahunan mencapai 1,10% (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 0,26% (ytd). Perkembangan inflasi Maluku sampai dengan Januari 2018 lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok volatile food, terutama terkait dengan persediaan pasokan bahan makanan utama, seperti beras, ikan segar dan sayur-sayuran. Perkiraan inflasi pada tahun 2018 akan sejalan dengan tahun sebelumnya, walaupun mulai terasa adanya tekanan di awal tahun. Komoditas beras memberikan tekanan yang cukup besar, dan mulai terjadi sejak triwulan IV-2018 hingga awal triwulan I-2018. Kelangkaan beras kualitas medium menjadi pemicu utamanya. ​

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM ​

Hingga triwulan IV-2017, kondisi stabilitas keuangan daerah Provinsi Maluku secara umum masih terjaga dengan baik dengan sumber kerentanan pada kondisi keuangan rumah tangga, korporasi, maupun UMKM yang juga dapat dikelola dengan baik pula. Pembiayaan perbankan, baik kepada sektor rumah tangga, korporasi, maupun UMKM terpantau menguat disertai dengan penurunan risiko kredit pada masing-masing sektor. ​

Penyaluran kredit oleh perbankan terpantau mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan III-2017. Kredit modal kerja dan konsumsi menjadi penopang utama pertumbuhan kredit di Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017. Sementara itu, aset perbankan mengalami sedikit penurunan seiring dengan adanya pelemahan pertumbuhan aset pada kelompok Bank Pembangunan Daerah di triwulan laporan. Di sisi lain, Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Maluku terpantau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III-2017. Namun demikian, risiko kredit mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya NPL. Selain itu, perbankan terpantau mengalami peningkatan efisiensi kinerja seiring dengan rasio BOPO yang menurun. ​

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah ​

Perkembangan sistem pembayaran tunai sebagaimana ditunjukkan dari arus perputaran kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku sampai dengan akhir triwulan IV-2017 menunjukan net outflow sebesar Rp907,07 miliar. Hal ini menunjukan bahwa jumlah uang tunai yang keluar lebih banyak dibandingkan jumlah yang masuk dari Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. ​

Arus uang masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku secara tahunan tercatat mengalami kontraksi. Penerimaan setoran uang kartal mengalami kenaikan sebesar 32,27% (yoy) pada triwulan IV-2017, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 25,80% (yoy). Di sisi lain, arus uang kartal yang keluar dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku tercatat mengalami kontraksi tahunan, yaitu sebesar 2,82% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 39,36% (yoy). Kontraksi arus uang kartal keluar tersebut sejalan dengan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV-2017. ​

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Maluku pada triwulan IV-2017 secara umum mengalami tren pertumbuhan yang menurun. Pertumbuhan tahunan transaksi RTGS di Maluku pada triwulan IV-2017 mengalami penurunan, baik dari sisi maupun volume. Selain itu, pertumbuhan tahunan kliring di Maluku pada triwulan IV-2017 mengalami pertumbuhan yang terbatas ​

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan ​

Pengangguran Maluku pada Agustus 2017 tercatat mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran Provinsi Maluku per Agustus 2017 mencapai 65.735 orang atau sebesar 9,29% dibanding total angkatan kerja yang sebanyak 769.108 orang. Tingkat pengangguran tersebut mengalami peningkatan dibanding tingkat pengangguran per Februari 2017, yang sebesar 7,77% dari total angkatan kerja. Hal ini didorong oleh penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja periode Agustus 2017. ​

Dari sisi pendapatan masyarakat, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan pada Triwulan IV-2017. Peningkatan NTP secara triwulanan terjadi di beberapa subsektor, yaitu Tabama, Peternakan, dan Perikanan Tabama dan Perikanan, yang didukung oleh meningkatnya volume produksi akibat mulai turunnya curah hujan, terutama di Maluku. N Namun di sisi lain, NTP subsektor Hortikultura dan Perkebunan mengalami kontraksi selama triwulan laporan. ​

Sementara itu, dari sisi kemiskinan, perkembangan kesejahteraan penduduk Provinsi Maluku tercatat mengalami peningkatan. Peningkatan kesejahteraan tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin yang terdapat di Provinsi Maluku. Peningkatan kesejahteraan Provinsi Maluku semakin jelas terlihat, karena di saat yang bersamaan angka garis kemiskinan mengalami peningkatan. Namun demikian, potensi peningkatan penduduk miskin masih ada. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Maluku yang kembali menurun pada triwulan IV-2017. Namun demikian, ekspektasi peningkatan serapan tenaga kerja hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha dapat menjadi ekspektasi positif dalam penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku. ​

Prospek Perekonomian Daerah ​

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan II-2018 diperkirakan tumbuh stabil dalam rentang 5,86% - 6,26% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2018 didorong oleh membaiknya kinerja Lapangan usaha Pertanian dan Perikanan. Subsektor Perikanan di Provinsi Maluku diperkirakan membaik namun dengan level yang terbatas. Membaiknya Subsektor Perikanan didorong oleh kondisi cuaca yang membaik. Selain itu, harga udang internasional diperkirakan stabil dan harga tuna internasional diperkirakan meningkat pada 2018 (berdasarkan analisis Food and Agriculture Organization – FAO). Pertumbuhan ekonomi di awal 2018 juga akan cukup terdorong dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran seiring adanya arus barang masuk yang meningkat di awal tahun. Namun, pertumbuhan tersebut masih akan terbatas. Hal ini tercermin dari ekspektasi kegiatan usaha korporasi dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha yang cenderung meningkat pada akhir tahun 2017 namun sedikit menurun pada awal tahun 2018. ​

Dari sisi permintaan, stabilnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2018 lebih ditopang dari Komponen Konsumsi Rumah Tangga, walaupun diperkiranan masih terbatas. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh terbatas pada triwulan II-2018 seiring dengan meningkatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Hal tersebut tercermin dalam Survei Konsumen Bank Indonesia dimana ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi 6 (enam) bulan ke depan terus membaik. Selain itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan di beberapa kabupaten/kota di Maluku akan cukup mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku di triwulan II-2018. ​

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Maluku untuk keseluruhan tahun 2018 diperkirakan dalam rentang 5,71% - 6,11% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan keseluruhan tahun 2017 yang tumbuh 5,81% (yoy). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh terus membaiknya Sektor Perikanan seiring meningkatnya produksi dan ekspor perikanan. Investasi baru dalam sektor perikanan dan konstruksi terpantau meningkat mulai akhir tahun 2017 dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir 2018. Sementara itu, kinerja lapangan usaha perdagangan diperkirakan tetap tumbuh seiring dengan perbaikan tingkat keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, secara relatif dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, semakin membaiknya kondisi korporasi diharapkan dapat menyediakan lebih banyak lapangan kerja. Oleh karena itu, kredit perbankan juga diperkirakan akan meningkat pada semester I-2018 seiring dengan membaiknya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. ​

Laju inflasi Provinsi Maluku untuk triwulan II-2018 diperkirakan membaik, berada pada rentang -0,31%-0,09% (yoy). Inflasi komponen volatile food menjadi pendorong utama meningkatnya inflasi pada triwulan II-2018. Peningkatan diperkirakan masih terjadi pada kelompok ikan segar, sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Tingginya permintaan terhadap kelompok bahan makanan tersebut akan memicu inflasi. Namun, perkiraan perbaikan cuaca akibat rendahnya curah hujan dapat membantu suplai ikan segar dan sayur-sayuran di pasar Maluku. Dari sisi komponen inflasi administered prices, tren kenaikan harga minyak dunia berpotensi menimbulkan risiko kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi di Indonesia. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah peningkatan tarif transportasi, terutama angkutan udara yang tidak menggunakan BBM bersubsidi. Komponen inflasi inti (C) juga diprediksi akan mengalami sedikit peningkatan, terutama pada kelompok pendidikan. Subkelompok peralatan pendidikan akan mengalami peningkatan harga akibat periode awal semester genap tahun 2018. ​

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan risiko-risiko inflasi, tingkat inflasi Maluku pada tahun 2018 secara kumulatif diprediksi akan berada pada kisaran 5,4% - 5,8%. Puncak inflasi diperkirakan akan berada pada bulan Mei dan Juni 2018 yang merupakan periode bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, bulan Agustus sampai dengan Oktober juga diprediksi meningkat akibat siklus cuaca dengan curah hujan yang tinggi. Pada kedua periode tersebut, komponen inflasi volatile food diprediksi akan mengalami tekanan terbesar dibandingkan dengan komponen administered prices dan komponen inflasi inti. Tingginya permintaan dan keterbatasan stok ikan segar, sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan akan menjadi pendorong utama kenaikan harga pada kelompok bahan makanan. Komponen administered prices juga akan mengalami tekanan inflasi walaupun tidak sebesar komponen inflasi volatile food. Tekanan inflasi komponen administered prices akan meningkat pada bulan Mei hingga Juli akibat bulan Ramadhan dan hari libur sekolah serta November hingga Desember akibat hari Natal dan Tahun Baru. Pemilihan Kepala Daerah Maluku 2018 juga menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan permintaan terhadap jasa transportasi udara. Subkelompok makanan jadi menjadi pendorong inflasi pada komponen inti menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Natal.

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel