KEKR Provinsi Lampung Periode Agustus 2018​ - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
27 Januari 2020
 

Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan kuatnya permintaan domestik, ekonomi Lampung pada triwulan II 2018 mampu mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi yakni sebesar 5,35% (yoy). Pencapaian ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi di periode yang sama selama 4 (empat) tahun kebelakang, maupun pertumbuhan ekonomi Sumatera dan Nasional masing-masing sebesar 5,08% (yoy), 4,65% (yoy) dan 5,27% (yoy). Sesuai dengan pola seasonalnya, pertumbuhan ekonomi di periode laporan juga tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2018 sebesar 5,10% (yoy).

Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Lampung yang tinggi pada triwulan II 2018 ini ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga serta perbaikan net ekspor, disamping investasi yang cukup solid. Di sisi penawaran, motor penggerak perekonomian Lampung bersumber dari sektor industri pengolahan, sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor.

Memasuki triwulan III 2018 ekonomi Lampung diperkirakan masih dapat tumbuh kuat meski lebih lambat dibandingkan triwulan laporan. Di sisi permintaan, konsumsi swasta diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan, meskipun tidak sekuat periode sebelumnya yang ditopang faktor musiman perayaan hari besar keagamaan. Pendorong pertumbuhan lainnya diperkirakan bersumber dari perbaikan net ekspor yang didukung kenaikan produksi perkebunan meskipun harga komoditas utama ekspor seperti CPO diprakirakan cenderung stagnan atau bahkan turun.

Secara sektoral, siklus produksi optimal komoditas perkebunan seperti kopi, tebu dan nanas memasuki musim kemarau diperkirakan menjadi penopang kinerja sektor pertanian, juga sektor perdagangan dan sektor transportasi-pergudangan. Sektor industri pengolahan diperkirakan juga tetap tumbuh solid sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Pada sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil-sepeda motor, pertumbuhan diperkirakan akan sedikit lebih lambat seiring kembali normalnya permintaan bersamaan dengan berlalunya momentum kenaikan musiman.

Keuangan Pemerintah

Anggaran belanja fiskal pemerintah di Lampung untuk tahun 2018 mencapai Rp31,75 triliun yang meliputi belanja APBD Provinsi Lampung sebesar Rp8,11 triliun dengan pangsa 25,54%, APBD kabupaten/kota sebesar Rp23,62 triliun atau memiliki pangsa 74,39%, dan selebihnya APBN. Struktur anggaran belanja masih didominasi belanja pegawai terutama pada APBD Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, komitmen pemerintah daerah terhadap pengeluaran yang bersifat produktif semakin tinggi yang ditunjukkan dengan meningkatnya pangsa anggaran belanja modal.

Sejalan dengan konsumsi pemerintah yang tumbuh lebih rendah di triwulan II 2018, realisasi pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Lampung tercatat melambat pada periode laporan. Sampai dengan triwulan II 2018, pencapaian pendapatan daerah Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp1,59 triliun, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp2,34 triliun). Secara persentase, realisasi pendapatan sebesar 21,18% juga tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan II 2017 sebesar 34,87% seiring dengan belum terealisasinya pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan pos Dana Alokasi Khusus (DAK). Sejalan dengan hal tersebut, realisasi belanja daerah Provinsi Lampung sampai dengan triwulan II 2018 menunjukkan pencapaian sebesar Rp1,89 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (Rp2,15 triliun) seiring dengan berlangsungnya Pilkada serentak di pertengahan tahun 2018 yang membutuhkan alokasi dana cukup besar sehingga mendorong kehati-hatian Pemerintah Daerah dalam merealisasikan komponen belanja daerah.

Inflasi

Secara tahunan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung triwulan II 2018 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni dari 3,23% (yoy) pada triwulan I 2018 menjadi sebesar 2,80% (yoy) pada triwulan II 2018. Meski di bulan puasa terpantau kenaikan harga-harga seiring dengan pola seasonalnya, perkembangannya cenderung lebih terkendali, tercermin dari lebih rendahnya pencapaian inflasi kelompok bahan makanan di triwulan II 2018 (3,57%;yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,83% (yoy). Hal ini dapat dicapai seiring dengan upaya Tim Kerja Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang intensif dalam melakukan pengendalian harga.

Lebih lanjut, inflasi IHK Provinsi Lampung secara tahunan tercatat masih berada di bawah level inflasi Sumatera dan Nasional yang masing-masing sebesar 3,38% (yoy) dan 3,12% (yoy). Berdasarkan kota perhitungan IHK, pencapaian inflasi Kota Metro terpantau lebih rendah dibandingkan Kota Bandar Lampung, dan rata-rata inflasi kota-kota perhitungan IHK di Sumatera. Tantangan pengendalian inflasi Provinsi Lampung kedepan masih cukup besar yang bersumber dari kelompok bahan makanan serta transportasi dan komunikasi.

Memasuki triwulan III 2018, tantangan pengendalian inflasi Provinsi Lampung kedepan masih cukup besar seiring dengan tingginya risiko tekanan inflasi baik dari kelompok bahan makanan maupun pendidikan, rekreasi dan olahraga sejalan dengan masuknya musim tanam dan tahun ajaran baru untuk anak sekolah. Oleh karena itu, langkah TPID Provinsi Lampung dalam mengendalikan harga-harga perlu terus dipacu dalam rangka menjaga pencapaian inflasi sesuai sasaran 3,5±1%.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM

Sejalan dengan akselerasi pemulihan perekonomian domestik, ketahanan sektor rumah tangga sebagai penopang perekonomian Lampung relatif terjaga, didukung pertumbuhan konsumsi yang tetap tinggi, kondisi keuangan termasuk keyakinan atas penghasilan serta profil kredit yang membaik. Sejalan dengan hal tersebut, ketahanan korporasi di Provinsi Lampung juga tergolong stabil termasuk dari sisi kualitas kredit yang diterima. Namun dari sisi permintaan kredit kepada perbankan lokal masih cenderung menurun, termasuk dari sektor pertanian yang terus berada pada tren pertumbuhan rendah yang kedepan berpotensi meningkatkan kerentanan eksposur bank dan lembaga keuangan pada sektor tersebut.

Sedikit berbeda dari perkembangan kinerja sektor rumah tangga dan sektor korporasi, indikator utama kinerja perbankan Lampung pada triwulan laporan menunjukkan gejala penurunan meskipun dari sisi pengelolaan risiko juga masih terjaga. Perlambatan pertumbuhan terutama terjadi pada aset dan kredit atau pembiayaan. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum masih menunjukkan pertumbuhan yang meningkat sekaligus mendukung peningkatan kemampuan mitigasi risiko likuiditas, meskipun pada Bank Syariah dan BPR pertumbuhan DPK masih mengalami perlambatan. Adapun kinerja pengelolaan risiko kredit terpantau tidak mengalami perubahan yang berarti dari triwulan sebelumnya. Pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan, termasuk dukungan pembiayaan kepada UMKM juga terpantau berjalan optimal seiring menguatnya permintaan domestik sekalipun ditengah ruang ekspansi pembiayaan yang makin terbatas khususnya pada Bank Syariah dan BPR.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah

Sesuai dengan pola historisnya di periode lebaran, kondisi net outflow terjadi di wilayah Provinsi Lampung pada triwulan II 2018. Transaksi pembayaran tunai tercatat meningkat tercermin dari peningkatan frekuensi kas keliling, serta nominal kas titipan. Begitu halnyas dengan transaksi pembayaran non tunai melalui RTGS yang masih tumbuh positif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya baik dari sisi nominal maupun volume. Meski demikian, transaksi pembayaran non tunai melalui SKNBI tercatat sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya diperkirakan sebagai dampak dari mulai berkembang dan diterimanya berbagai jenis instrumen sistem pembayaran yang berbasis teknologi internet di masyarakat.

Sejalan dengan solidnya transaksi pembayaran tunai dan non tunai tersebut, penggunaan uang elektronik terus mengalami peningkatan. Sampai dengan triwulan II 2018, terdapat penambahan jumlah uang elektronik (unik) serta agen Layanan Keuangan Digital (LKD) di Provinsi Lampung tercermin dari peningkatan rasio unik dibanding agen, dari 2,21% menjadi 2,45% seiring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Kota Metro pada triwulan II 2018. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dalam melakukan sosialisasi dan memperluas edukasi terkait elektronifikasi dan keuangan inklusif kepada masyarakat di Provinsi Lampung, bekerjasama dengan instansi terkait. Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung juga senantiasa terus mendorong clean money policy melalui peningkatan intensitas kegiatan kas keliling, perluasan kerjasama penukaran uang dengan pihak Perbankan, serta edukasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah guna meningkatkan soil level yang lebih baik untuk pecahan kecil (UPK) dan pecahan besar (UPB).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada Februari 2018 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut tercermin dari meningkatnya penduduk yang diserap pasar tenaga kerja Lampung ditengah penambahan angkatan kerja yang mencapai 124,7 ribu orang. Peningkatan angkatan kerja tersebut hampir seluruhnya terserap pasar, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan. Namun demikian kenaikan penawaran pekerjaan tersebut belum diikuti perbaikan sisi produktivitas. Per periode laporan, produktivitas angkatan kerja diperkirakan turun seiring meningkatnya pekerja dalam kategori setengah pengangguran. Disamping itu, dominasi pekerjaan sektor informal tercatat sedikit meningkat yang secara struktural konsisten dengan kualitas tenaga kerja Lampung yang mayoritas (65,70%) memiliki pendidikan tertinggi pada jenjang SMP.

Sementara itu, kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja di kawasan pedesaan khususnya pada sektor pertanian diperkirakan mengalami peningkatan. Kondisi ini ditandai oleh perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan II 2018 yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, termasuk NTP subsektor padi dan palawija yang banyak menyerap tenaga kerja. Sejalan dengan hal ini, jumlah penduduk miskin provinsi Lampung khususnya di kawasan pedesaan memperlihatkan penurunan. Namun dengan persentase penduduk miskin yang mencapai 13,14%, jauh diatas tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,82%, efektivitas program pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat, termasuk dengan upaya mengurangi kerentanan penduduk miskin terhadap fluktuasi harga komoditas utama yang dikonsumsi.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2018 diperkirakan berada pada kisaran 5,1%-5,5% (yoy) dengan potensi bias kebawah, sehingga dapat menurunkan pertumbuhan beberapa basis poin dari capaian triwulan sebelumnya. Konsumsi swasta diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan, didorong oleh berlangsungnya pola seasonal libur Natal dan Tahun Baru serta percepatan realisasi anggaran Pemerintah Daerah di akhir tahun. Sedangkan net ekspor berpotensi mengalami koreksi dibandingkan triwulan III seiring kemungkinan berlanjutnya depresiasi harga komoditas ekspor seperti CPO, kopi dan lada, serta berkurangnya produksi perkebunan, serta downward bias proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama. Secara sektoral, peningkatan kinerja sektor perdagangan diperkirakan menjadi pendorong pertumbuhan triwulan IV sejalan dengan pola musiman realisasi anggaran dan pelaksanaan hari besar keagamaan serta libur akhir tahun, sedangkan pertumbuhan sektor pertanian sedikit termoderasi seiring siklus penurunan produksi pangan memasuki musim hujan. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2018 diperkirakan akan sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Berbagai indikator tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2018 diperkirakan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya pada kisaran 5,1%-5,5% (yoy).

Inflasi

Prospek inflasi triwulan IV 2018 dan keseluruhan tahun 2018 diperkirakan akan tetap terkendali pada kisaran 3,5%±1% (yoy) meski berpotensi mencatatkan level yang lebih tinggi dari tahun 2017. Faktor risiko yang mempengaruhi tekanan inflasi pada periode tersebut diantaranya upside risk dari kelompok bahan makan yang mengalami penurunan hasil panen, maupun gangguan produksi bersamaan dengan masuknya musim penghujan, meski dukungan kebijakan pengendalian harga pemerintah terus dilakukan. Kondisi ini perlu diantisipasi TPID dengan fokus pada upaya menjaga stabilitas inflasi pangan di level yang cukup rendah guna mempertahankan daya beli masyarakat.

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel