Profil - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
09 Desember 2019
Profil Provinsi Jawa Tengah
Pilih Provinsi    
1. Potensi Geografis dan Sumber Daya Alam

1.1. Potensi Geografis
Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara 50 40” – 80 30” Lintang Selatan dan antara 1080 30” – 1110 30” Bujur Timur (termasuk Kepulauan Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Kepulauan Karimunjawa).

Sebagaimana provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. Dalam satu tahun ada dua musim, yaitu musim kemarau yang berkisar antara bulan April sampai dengan bulan September, dan musim penghujan yang berkisar antara  bulan Oktober sampai dengan Maret. Meskipun tidak merata, kedua provinsi tersebut dikenal sebagai daerah yang basah karena memiliki curah hujan dengan intensitas lebih dari 2.000 milimeter setahun. Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah berkisar antara 18°C sampai dengan 28°C, dengan kelembaban udara antara 77% sampai dengan  94%.  Tempat-tempat yang letaknya dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi.

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 32.544,12 km² atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa (1,70% dari luas Indonesia). Luas wilayah masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Luas Wilayah Per Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No. Kod/Kab.​ Luas (km2) No.​ Kod/Kab. Luas (km2)
​1. Kota Tegal​ ​34,49 ​19. ​Kab. Kebumen ​1.282,,74
​2. ​Kota Surakarta ​44,03 ​20. ​Kab. Brebes ​1.657,73
3. ​Kota Pekalongan ​44,96 ​21. ​Kab. Pekalongan ​836,13
​4. ​Kota Magelang ​18,12 ​22. ​Kab. Batang ​788,95
​5. ​Kota Salatiga ​52,96 ​23. ​Kab. Semarang ​946,86
​6. ​Kota Semarang ​373,67 ​24. ​Kab. Jepara ​1.004,16
​7. ​Kab. Klaten ​655,56 ​25. ​Kab. Temanggung ​870,23
​8. ​Kab. Tegal ​879,70 ​26. ​Kab. Purworejo ​1.034,82
​9. ​Kab. Sukoharjo ​466,66 ​27. ​Kab. Wonosobo ​984,68
​10. ​Kab. Kudus ​425,17 ​28. ​Kab. Demak ​897,43
​11. ​Kab. Banyumas ​1.327,59 ​29. ​Kab. Banjarnegara ​1.069,74
​12. ​Kab. Boyolali ​1.015,07 ​30. ​Kab. Cilacap ​2.138,51
​13. ​Kab. Pemalang ​1.011,90 ​31. ​Kab. Pati ​1.491,20
​14. ​Kab. Purbalingga ​777,65 ​32. ​Kab. Grobogan ​1.975,85
​15. ​Kab. Magelang ​1.085,73 ​33. ​Kab. Wonogiri ​1.822,37
​16. ​Kab. Kendal ​1.002,27 ​34. ​Kab. Rembang ​1.014,10
​17. ​Kab. Karanganyar ​772,20 ​35. ​Kab. Blora ​1.794,40
​18. ​Kab. Sragen ​946,49 Total 32.544,12
 
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2005

1.2. Sumber Daya Alam
Struktur daratan (kontur) Provinsi Jawa Tengah adalah bergunung-gunung yang membujur sejajar dengan arah panjang pulau Jawa, baik di bagian tengah maupun daerah pantai utara dan pantai selatan, dan terdapat beberapa gunung yang masih aktif. Banyaknya daerah pegunungan dengan tanah yang cukup subur tersebut sangat cocok untuk budi-daya tanaman hortikultura. Selain itu, di antara barisan pegunungan terdapat dataran subur karena dialiri oleh 7 (tujuh) sungai yang memberikan kehidupan terutama pada tanaman padi. Dengan luas lahan persawahan yang ada, produksinya mampu mendukung pemenuhan kebutuhan beras di Jawa Tengah, bahkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan beras nasional.

Meskipun demikian, ada beberapa wilayah Jawa Tengah yang memiliki tanah yang kering dan tandus, seperti daerah-daerah Jawa Tengah bagian timur serta bagian tenggara Jawa Tengah. Di beberapa daerah bahkan memiliki tanah tandus dan berkapur sehingga cocok untuk pertambangan kapur dan semen. Hasil tambang dan bahan galian antara lain adalah tanah liat, silica, marmer, dan pasir besi. Di beberapa wilayah Jawa Tengah sumber tambang relatif melimpah dan seluruhnya dapat digali dan dimanfaatkan. Bahan tambang seperti emas, tembaga, andesit dan pasir besi yang sudah diusahakan, relatif masih sedikit. Sedangkan bahan galian golongan C sudah banyak diusahakan dan telah dapat memberikan sumbangan pada penerimaan pendapatan daerah di wilayah Jawa Tengah.

Potensi air permukaan terdapat di Satuan Wilayah Sungai (SWS) Jawa Tengah terdiri atas Cimanuk, Citanduy, Pemali Comal, Serayu, Jratunseluna, dan Bengawan Solo dengan potensi air sebesar 94.752,82 ribu m3 per tahun. Di samping itu terdapat potensi air bawah tanah yang dapat digunakan untuk air minum/air bersih, irigasi, dan keperluan lainnya. Sementara itu, luas hutan di Jawa Tengah sekitar 647.596,81 ha, yang terdiri dari 573.241,63 ha hutan produksi, 73.477,88 ha hutan lindung, dan 877,30 ha merupakan hutan wisata dan suaka alam.

2.    Prasarana & Sarana, Sumber Daya Manusia, dan Pemerintahan

2.1. Prasarana & Sarana
Perhubungan darat yang terdiri dari lalu lintas angkutan jalan raya dan angkutan kereta api merupakan sarana vital dalam menunjang kelancarkan arus penumpang maupun distribusi barang di daerah Jawa Tengah. Prasarana perhubungan darat di Jawa Tengah relatif memadai, yaitu mempunyai panjang jalan sekitar 24.910 km. Menurut kondisinya jalan yang berupa aspal dan kerikil sebesar 76,78% serta 15,70% selebihnya masih berbentuk tanah. Dari sisi kualitas jalan yang ada,  tercatat 39,32% berkualitas baik, 29,38% berkualitas sedang, dan 31,30% rusak. Jalan kabupaten/kota terpanjang terdapat di Kota Semarang, yaitu 2.763 km atau 4,71% dari panjang jalan kabupaten/kota  seluruh wilayah Jawa Tengah. Jalan nasional memiliki panjang 1.297,63 km, sedangkan jalan provinsi memiliki panjang 2.589,61 km. Untuk jalur kereta api terkonsentrasi di jalur utara dan selatan dengan fungsinya sebagai alat angkut penumpang dan barang.  Jembatan sebagai sarana penunjang transportasi yang lain di Jawa Tengah, tercatat sekitar 3.307 buah dengan panjang 43,47 km, dengan rincian 1.249 jembatan milik negara dan 2.058 jembatan milik provinsi.

Prasarana perhubungan laut di Jawa Tengah terutama dilayani oleh lima pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap, Pelabuhan Tegal, Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Juwana. Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pintu gerbang kegiatan bongkar muat komoditas perdagangan baik dalam mendukung perdagangan domestik maupun internasional.

Prasarana angkutan udara dilakukan melalui lima pelabuhan udara, yaitu pelabuhan udara Ahmad Yani di Semarang, Adi Sumarmo di Surakarta, Tunggul Wulung di Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa di Jepara. Dari keempat pelabuhan udara tersebut, pelabuhan udara Adi Sumarmo dan Ahmad Yani  merupakan pelabuhan udara domestik sekaligus internasional, sedangkan pelabuhan udara Tunggul Wulung dan Karimunjawa terutama melayani angkutan barang untuk keperluan industri di daerah Cilacap dan daerah Jepara.

2.2 Sumber Daya Manusia
Jumlah penduduk Jawa Tengah menurut data Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2006 tercatat sebesar 32,00 juta jiwa (14,41 % dari seluruh penduduk Indonesia sebanyak 222,05 juta jiwa) atau meningkat 115,3 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk tahun 2005 yang tercatat 31,89 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Jawa Tengah pada tahun 2006 mencapai 980 jiwa per kilometer persegi. Guna menekan pertumbuhan penduduk, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah akseptor KB di Jawa Tengah mencapai 93,91% dari target yang diharapkan. 

2.3 Pemerintahan 
Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota, yang terdiri dari 553 kecamatan, yang meliputi 8.550 desa/kelurahan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekitar 18.860 orang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berlandaskan pada tiga azas yakni azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas perbantuan. Ketiga azas tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga pada dasarnya seluruh kegiatan pembangunan di daerah dibedakan menjadi : (1) pembangunan yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan berlokasi di daerah, (2) pembangunan yang menjadi wewenang pemerintah pusat, pengurusan dan penyelenggaraannya diserahkan kepada daerah,  (3) pembangunan yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dan (4) pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Azas dekonsentrasi merupakan konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tidak semua urusan dapat dilaksanakan atau diserahkan pada daerah. Karena itu, penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah pusat di daerah harus dilaksanakan oleh aparatnya, namun demikian urusan yang dilimpahkan tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya.

Penjabaran lebih lanjut mengenai wewenang, tugas, dan kewajiban kepala wilayah sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang  No.5 tahun 1974 adalah meliputi :

    1. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya,
    2. pembinaan ideologi negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, 
    3. penyelenggaraan koordinasi terhadap instansi vertikal, 
    4. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
    5. pembinaan tertib pemerintahan dan (f) pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan kepada Kepala Wilayah.

Show Left Panel