Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi DKI Jakarta Februari 2019 - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
27 Januari 2020

Perekonomian DKI Jakarta tetap berkinerja baik dengan pertumbuhan di atas 6%, yang mengindikasikan tetap terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi ibukota. Meskipun demikian, investasi belum dapat tumbuh melebihi tahun sebelumnya, seiring dengan investasi bangunan yang tidak semasif tahun 2017. Hal tersebut berdampak pada realisasi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2018 yang sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Stabilitas harga terjaga pada level inflasi yang ditargetkan sebesar 3,5 ± 1%.

Untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan dengan tetap mengutamakan kestabilan ekonomi makro dan sistem keuangan, Bank Indonesia pada Februari 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Keputusan tersebut tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas eksternal, khususnya untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Bank Indonesia juga terus menempuh strategi operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas dalam mendorong pembiayaan perbankan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat tetap menjaga kestabilan perekonomian nasional dan DKI Jakarta yang berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2018 tercatat sebesar 6,17% (yoy). Meskipun tumbuh cukup tinggi di atas 6%, realisasi tersebut sedikit di bawah tahun 2017 yang mencatat pertumbuhan 6,20% (yoy). Pertumbuhan pada tahun 2018 didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, yang didukung oleh tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah juga mencatat pertumbuhan yang tinggi, salah satunya dikontribusi oleh meningkatnya belanja pegawai, sejalan dengan peningkatan nilai Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Di sisi lain, semakin dekatnya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan presiden pada tahun 2019 mendorong pertumbuhan Konsumsi Lembaga Non-Publik yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), yang salah satunya disumbang oleh berbagai kegiatan partai politik menjelang pesta demokrasi tersebut. Hal yang menjadi faktor penahan laju pertumbuhan yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi, yang pada tahun 2018 belum mampu melampaui pertumbuhan pada tahun sebelumnya, seiring dengan kontribusi pembangunan infrastruktur pada investasi bangunan yang mulai berkurang. Kinerja perdagangan luar negeri khususnya ekspor mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yang didorong ekspor jasa melalui ajang Asian Games 2018. Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi pada impor DKI Jakarta, sejalan dengan meningkatnya impor barang modal untuk melengkapi pembangunan infrastruktur transportasi massal yang sedang berlangsung.

Pada sisi stabilitas harga, inflasi DKI Jakarta tahun 2018 tetap terkendali. Pencapaian ini sejalan dengan sasaran inflasi nasional tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 3,5 ± 1%. Tumbuhnya permintaan pada tahun 2018 tidak diikuti dengan gejolak inflasi yang berlebih. Terkendalinya ekspektasi inflasi masyarakat serta semakin solidnya program-program Pemerintah Pusat dan TPID Jakarta dalam menjaga kestabilan harga di Ibukota mampu menjaga inflasi secara keseluruhan.

Dari sisi kesejahteraan, momentum pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan kisaran yang cukup tinggi memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Jakarta. Hal tersebut tercermin dari tingkat kemiskinan ibukota pada periode September 2018 yang tercatat 3,55%, membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Terjaganya harga-harga komoditas utama yang dikonsumsi masyarakat bawah turut berkontribusi dalam menahan laju peningkatan garis kemiskinan. Besarnya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan bahan pangan yang layak dengan harga yang terjangkau berdampak positif bagi tercukupnya kebutuhan kalori harian masyarakat. Membaiknya ekonomi sosial penduduk Jakarta juga diikuti oleh lebih rendahnya ketimpangan pendapatan, yang tercermin dari Indeks Gini Rasio pada September 2018 sebesar 0,390 dan berada dalam kategori “rendah”.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta juga didukung oleh kondisi stabilitas keuangan yang terjaga pada tingkat yang aman. Aset perbankan tumbuh membaik, sedangkan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh melambat. Dari sisi risiko kredit, Non-Performing Loan (NPL) perbankan turun dan tetap berada dalam batas aman dengan rasio masih di bawah 5%. Optimisme pasar masih positif dengan terjaganya sektor-sektor utama pada perekonomian DKI Jakarta. Sementara itu, permintaan kredit dari sisi korporasi mengalami perlambatan, yang disebabkan oleh perilaku wait-and-see seiring dengan dengan semakin dekatnya pemilihan umum pada tahun 2019 dan ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi sistem pembayaran, aktivitas transaksi keuangan masyarakat DKI Jakarta, khususnya secara tunai mengalami peningkatan, yang sejalan dengan menguatnya konsumsi rumah tangga. Hal tersebut terlihat dari jumlah penarikan (outflow) yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga posisi aliran uang tunai secara keseluruhan pada tahun 2018 mengalami net outflow. Sedangkan pada sisi nontunai, jumlah transaksi yang dilakukan menggunakan sistem kliring nasional (SKN-BI) juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017.

Dengan memerhatikan kondisi ekonomi terkini, serta prospek dan tantangan ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2019 diprakirakan relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada pada kisaran 6,0%-6,4% dengan digerakkan oleh konsumsi, di tengah perlambatan investasi. Pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan anggota legislatif (pileg) tahun 2019 diprakirakan dapat memberikan dorongan tambahan terhadap pertumbuhan konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah maupun konsumsi LNPRT. Sementara itu, pertumbuhan investasi (PMTB) masih akan digerakkan oleh pembangunan berbagai infrastruktur di Jakarta, namun dengan kinerja yang tidak sekuat tahun sebelumnya, karena lebih sedikitnya aktivitas konstruksi yang dilakukan. Kinerja ekspor diprakirakan masih akan terjaga, karena kuatnya permintaan eksternal terhadap kendaraan produksi Indonesia. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2019 masih dibayangi risiko, khususnya yang bersumber dari dinamika ekonomi global. Dari sisi stabilitas harga, inflasi DKI Jakarta pada tahun 2019 diprakirakan tetap terkendali. Di tengah prospek kenaikan tekanan permintaan masyarakat akibat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan penyelenggaraan pemilu pada triwulan I dan triwulan II 2019, langkah pemerintah untuk menurunkan harga BBM nonsubsidi pada awal tahun 2019 akan menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga inflasi Indonesia dan ibukota. Namun, risiko paling besar diprakirakan berasal dari faktor eksternal, seperti rebound harga minyak dan emas internasional. Sedangkan dari dalam negeri, faktor risiko diprakirakan berasal dari gejolak harga pangan domestik. Meskipun demikian, berbagai faktor risiko tersebut diprakirakan tidak mendorong inflasi DKI Jakarta terlalu tinggi. Inflasi akan diupayakan lebih rendah dan berada pada rentang 3,5%±1 sesuai sasaran inflasi nasional.

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel