Laporan Perekonomian Provinsi Banten Agustus 2019 - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
06 Juni 2020
​​​

Perkembangan ekonomi Banten pada triwulan II 2019 kembali menunjukkan perlambatan yang dikontribusikan dari menurunnya pertumbuhan ekspor dan investasi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan II 2019 tumbuh 5,35% (yoy). Realisasi pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,44% (yoy). Namun, komponen konsumsi baik rumah tangga, Pemerintah, maupun swasta tercatat meningkat. Terkendalinya inflasi di Banten diharapkan akan terus dapat menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten ke depan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan tetap mengutamakan kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia pada bulan Juli 2019 menurunkan tingkat suku bunga BI 7-day Reverse Repo Rate. Kebijakan tersebut konsisten dengan adanya ruang pelonggaran kebijakan moneter dengan realisasi dan prakiraan inflasi tahun 2019 dan 2020 di dalam kisaran sasaran, sehingga dapat terus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Berbagai faktor tersebut diharapkan dapat semakin mendorong optimisme masyarakat sehingga perekonomian nasional dan perekonomian Banten dapat kembali tumbuh tinggi dan tumbuh berkualitas.

Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Sementara itu, sampai dengan triwulan II 2019, realisasi baik pendapatan maupun belanja Provinsi Banten masih terbilang rendah yaitu masing-masing hanya mampu terealisasi sebesar 38,7% dan 32,9% dari total target 2019 meskipun untuk belanja terhitung lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2018. Sama halnya dengan APBD Provinsi Banten, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Provinsi Banten pada tahun 2019 juga belum optimal yaitu sebesar 38,6%. Berbagai kendala menjadi penyebab tidak optimalnya realisasi anggaran pendapatan di Provinsi Banten antara lain seperti menurunnya angka penjualan kendaraan yang berimbas pada penerimaan pajak. Sementara itu, rendahnya realisasi belanja terutama terjadi pada belanja modal disebabkan oleh kendala saat proses pembebasan lahan dan adanya kebijakan efisiensi yang dilakukan terkait perjalanan dinas para pegawai di lingkup pemerintah daerah.

Inflasi IHK di Provinsi Banten pada triwulan II 2019 tercatat meningkat yaitu sebesar 3,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan I 2019 yang tercatat 2,97% (yoy). Meskipun demikian, laju inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata historisnya selama tiga tahun terakhir yang tercatat sebesar 3,77% (yoy). Inflasi di Provinsi Banten tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi regional Jawa dan Nasional yaitu masing-masing sebesar 3,22% (yoy) dan 3,28% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan II 2019 didorong oleh inflasi pada kelompok bahan makanan seiring dengan momen Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Secara spasial, meningkatnya laju inflasi terjadi di seluruh kota sampel IHK di Provinsi Banten yaitu Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

Inflasi pada bulan Juli 2019 tercatat mengalami penurunan tekanan sebesar 3,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2019. Melihat perkembangan tersebut, tekanan inflasi Provinsi Banten pada triwulan III 2019 diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan II 2019 yaitu berada di rentang 3,1 - 3,6% (yoy) meskipun terdapat potensi peningkatan tekanan pada kelompok bahan makanan akibat musim kemarau yang berkepanjangan.

Stabilitas keuangan di Provinsi Banten pada triwulan II 2019 dalam kondisi yang baik sebagaimana tercermin dari pertumbuhan indikator utama perbankan. Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit tercatat berada dalam kondisi positif meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019, juga tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan melambatnya perekonomian Provinsi Banten yang terjadi sejak triwulan I 2019. Ketahanan keuangan korporasi terpantau dalam kondisi yang baik, tercermin dari beberapa indikator finansial korporasi dan eksposur perbankan terhadap korporasi. Kondisi stabilitas keuangan rumah tangga juga terpantau cukup baik yang terlihat dari DPK dan kredit yang tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sementara itu, intermediasi perbankan di Provinsi Banten tercatat mengalami peningkatan yang dicerminkan oleh Loan to Deposit Ratio (LDR). Peningkatan LDR yang terjadi di tengah melambatnya penyaluran kredit tersebut lebih diakibatkan oleh lebih tingginya pertumbuhan kredit dibandingkan pertumbuhan DPK.  Di sisi risiko pembiayaan, ada peningkatan pada risiko kredit secara total seiring meningkatnya NLP kredit kepada korporasi, rumah tangga, dan juga UMKM. Namun tingkat risiko tersebut masih berada di bawah threshold 5%.

Kinerja transaksi Sistem Pembayaran (SP) di Provinsi Banten pada triwulan II 2019 tercatat dalam kondisi baik, baik dari sisi tunai maupun non tunai. Meskipun demikian, beberapa indikator tercatat megalami penurunan dari periode sebelumnya, seperti transaksi RTGS dan SKNBI dari sisi SP non tunai. Penurunan ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan I dan II tahun 2019.

Di sisi lain, transaksi e-commerce meningkat signifikan pada triwulan II 2019  seiring dengan meningkatnya komponen Konsumsi Rumah Tangga di momen bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Hal ini didukung dengan meningkatnya penghasilan masyarakat dan banyaknya promosi yang diberikan penyelenggara e-commerce. Sementara itu, penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN maupun APBD secara non tunai tercatat terus mengalami peningkatan dan perluasan wilayah. 

Dari sisi SP tunai, perputaran uang di Provinsi Banten tercatat mengalami net outflow setelah sebelumnya net inflow. Hal ini terjadi seiring momen lebaran dan Idul Fitri di triwulan II 2109. Aliran uang tunai pada triwulan III tahun 2019 diperkirakan akan mengalami net inflow seiring dengan telah selesainya momen hari raya Idul Fitri.

Di tengah melambatnya perekonomian Provinsi Banten, kondisi ketenagakerjaan dilaporkan mengalami perbaikan sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja disertai dengan menurunnya jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Februari 2019 dibandingkan posisi Februari 2018. Namun demikian, secara spasial, angka TPT Provinsi Banten masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional dan berada di posisi tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya dari sisi kesejahteraan masyarakat terlihat adanya peningkatan sebagaimana tergambar dari  IPM Provinsi Banten secara konsisten menunjukkan tren peningkatan dan selalu lebih tinggi dari IPM Nasional. Peningkatan kesejahteraan juga dicerminkan dari menurunnya angka kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan serta dari angka gini ratio pada Maret 2019 yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya ke level terendah sejak tahun 2010. Dibutuhkan upaya khusus untuk meningkatkan pemerataan di Provinsi Banten  karena secara spasial terlihat masih adanya kesenjangan kualitas hidup masyarakat antara wilayah Banten Utara dengan Banten Selatan yang ditunjukkan oleh lebarnya perbedaan antara IPM di Tangerang Raya dengan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Kesenjangan kualitas hidup dimaksud juga tercermin dari meningkatnya nilai Gini Ratio terutama di perdesaan.

Dengan memerhatikan kondisi terkini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2019 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi terutama akan disumbang oleh komponen konsumsi rumah tangga, investasi serta ekspor luar negeri yang juga diprakirakan melambat. Selain itu, cukup tingginya ketidakpastian kondisi perekonomian global dan kondisi perdagangan global diprakirakan akan menahan kinerja konsumsi dan industri secara umum.

Di sisi harga, tekanan inflasi pada tahun 2019 diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun tetap terkendali dan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional tahun 2019. Hal ini diperkirakan sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk tetap menjaga harga-harga komoditas energi, serta dengan optimalisasi peran TPID guna membawa tingkat inflasi Banten sesuai dengan sasaran.

 

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel