Laporan Perekonomian Provinsi Bali Mei 2019 - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
13 Agustus 2020
Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2019 masih tetap tumbuh kuat, meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,94% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 7,59% (yoy) dan juga lebih tinggi dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 5,58% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan kinerja ekonomi Bali tersebut disebabkan oleh melambatnya kinerja komponen konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor luar negeri. Sementara itu, dari sisi penawaran, kinerja ekonomi Bali yang melambat disebabkan oleh perlambatan kinerja hampir semua lapangan usaha utama Bali, yaitu lapangan usaha akomodasi makan minum (akmamin), pertanian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Beberapa faktor yang menjadi penahan kinerja ekonomi Bali meliputi: i). periode low season pariwisata, ii). mundurnya periode puncak panen untuk komoditas tabama, iii) progres proyek konstruksi yang masih dalam tahap pengadaan, iv) sikap wait and see pelaku usaha menanti kebijakan presiden terpilih, v) melambatnya jumlah kunjungan wisman, vi) harga tiket pesawat udara yang tinggi dan pemberlakuan bagasi berbayar dan vii) melambatnya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali.
 
Prospek Ekonomi Triwulan II 2019
Dari berbagai prompt indikator yang ada dan hasil survei serta liaison yang telah dilakukan, kinerja ekonomi Bali pada triwulan II 2019 diprakirakan akan tetap tumbuh kuat, dengan kecenderungan meningkat. Ekonomi Bali diprakirakan akan tumbuh dalam kisaran 6,00%-6,40% (yoy). Beberapa faktor yang menjadi pendorong akselerasi tersebut meliputi: i) meningkatnya frekuensi perayaan HBKN, ii) pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif, iii) pembayaran THR dan gaji ke 14 ASN, iv) penambahan penerima BPNT dan peningkatan nilai nominal, v) akselerasi realisasi belanja pemerintah, vi) masuknya periode puncak panen komoditas padi dan masuknya periode panen komoditas perkebunan, vii) persentase realisasi fisik dan keuangan pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur yang meningkat, mendorong peningkatan kinerja komponen permintaan dan lapangan usaha utama ekonomi Bali. Dari sisi permintaan, prakiraan meningkatnya kinerja ekonomi Bali terutama didorong oleh peningkatan kinerja komponen konsumsi rumah tangga, ekspor luar negeri, konsumsi pemerintah dan investasi. Sementara itu, dari sisi penawaran meningkatnya kinerja ekonomi Bali didorong oleh akselerasi kinerja lapangan usaha akomodasi makan dan minum, pertanian, transportasi, konstruksi, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran.
 
Perkembangan Keuangan Daerah
Realisasi belanja pemerintah (APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD gabungan 9 kabupaten/kota) pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp5,23 triliun atau meningkat 11,95% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan realisasi belanja pemerintah triwulan I 2018 yang sebesar 35,50% (yoy) atau tercatat Rp4,67 triliun. Melambatnya peningkatan realisasi belanja pemerintah pada triwulan I 2019, terutama disebabkan oleh rendahnya peningkatan realisasi belanja untuk kategori APBN dan menurunnya realisasi belanja untuk kategori APBD Provinsi. Sementara itu, realisasi belanja untuk APBD kabupaten/kota tetap tumbuh lebih tinggi di triwulan I 2019 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga dapat menahan perlambatan realisasi belanja pemerintah. Capaian persentase realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di triwulan I 2019 tercatat sebesar 12,58%, meningkat dibandingkan capaian persentase realisasi triwulan I 2018 yang sebesar 11,45%. Kondisi ini terutama didorong oleh meningkatnya persentase realisasi belanja untuk kategori APBN dan APBD kabupaten/kota sebagai dua kategori dengan pangsa terbesar.
Pada sisi yang lain, realisasi pendapatan pemerintah (APBD Provinsi Bali dan APBD gabungan 9 kabupaten/kota) pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp5,47 triliun atau tumbuh 8,34% (yoy), meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 4,06% (yoy) atau Rp5,05 triliun. Kondisi ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan realisasi pendapatan baik pada tingkat provinsi maupun gabungan 9 kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut, persentase realisasi pendapatan pemerintah di triwulan I 2019 mencapai sebesar 19,49%, lebih tinggi dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 18,71%.
 
Perkembangan Inflasi
Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 1,85% (yoy), melandai dibanding triwulan IV 2018 yang sebesar 3,13% (yoy). Capaian realisasi inflasi Bali tersebut juga lebih rendah dibanding realisasi inflasi Nasional di periode yang sama sebesar 2,48% (yoy). Melandainya realisasi inflasi tersebut terjadi disebabkan oleh melandainya tekanan inflasi pada semua komponen disagregasi. Tekanan inflasi yang melandai juga terjadi pada semua kelompok pengeluaran, kecuali kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Terjaganya inflasi di Provinsi Bali tersebut, didukung oleh semakin solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
 
Prospek Inflasi Triwulan II 2019
Inflasi Bali pada triwulan II 2019 diprakirakan akan lebih tinggi dibanding triwulan I 2019, yaitu dalam kisaran 2,20% - 2,60% (yoy). Terdapat beberapa tantangan tekanan inflasi pada triwulan II 2019 seiring adanya: (i) hari besar keagamaan nasional (HBKN), yaitu ramadhan pada bulan Mei 2019 dan Hari Raya Idul Fitri pada bulan Juni 2019 yang berpotensi mendorong permintaan, (ii) kebijakan maskapai dalam mempertahankan tarif angkutan udara pada level yang relatif tinggi, serta (iii) peningkatan pendapatan seiring dengan pencairan THR pada bulan Mei 2019 juga berpotensi meningkatkan konsumsi yang dapat berdampak pada peningkatan harga komoditas kelompok inti. Menyikapi adanya risiko dan tantangan tersebut, TPID Provinsi Bali akan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan OPD terkait. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjaga inflasi Bali tahun 2019 untuk berada pada dalam sasaran inflasi Nasional sesuai PMK No.93/PMK.011/2014, yaitu sebesar 3,5%±1% (yoy).
 
Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan
Meskipun kinerja konsumsi rumah tangga (PDRB) pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh melambat, namun penyaluran kredit untuk kelompok rumah tangga (perseorangan) di periode yang sama tetap dapat tumbuh lebih tinggi (terakselerasi) yaitu sebesar 6,29% (yoy), sedikit meningkat dibanding triwulan IV 2018 sebesar 6,26% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, kualitas kredit mengalami penurunan tercermin oleh nilai NPL pada triwulan I 2019 sebesar 2,33%, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2018 sebesar 2,23%.
Sejalan dengan perlambatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2019, kinerja kredit korporasi juga menunjukkan perlambatan. Pada triwulan I 2019, kredit korporasi tercatat tumbuh sebesar 5,38% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,24% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya kinerja kredit modal kerja, sementara kredit investasi tetap tumbuh lebih tinggi. Perlambatan kredit korporasi menyebabkan terjadinya penurunan kualitas kredit korporasi menjadi 7,95% pada triwulan I 2019, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2018 yang sebesar 7,11%.
Perkembangan kredit UMKM menunjukkan perlambatan di triwulan I 2019. Kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 5,79% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 mencapai 6,81% (yoy). Meskipun tumbuh melambat, namun kualitas kredit UMKM mengalami perbaikan, tercermin dari nilai NPL pada triwulan I 2019 yang sebesar 3,13% dibanding 3,28% di triwulan IV 2018.
 
Perkembangan Sistem Pembayaran
Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan I 2019 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya net inflow (uang yang masuk ke Bank Indonesia melalui perbankan lebih besar dibanding uang yang keluar) sebesar Rp3,25 triliun. Terjadinya net inflow dalam jumlah yang signifikan tersebut, didorong oleh minimnya frekuensi HBKN dibanding triwulan sebelumnya, melambatnya pertumbuhan jumlah kunjungan wisman dan masuknya periode low season pariwisata.
Transaksi melalui SKNBI menurun dibanding triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume. Pada triwulan I 2019, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebanyak 437 ribu lembar atau terkontraksi 18,80% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2018 yang terkontraksi 10,30% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar Rp12,60 triliun atau turun sebesar 7,60% (yoy) pada triwulan I 2019, lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang menurun sebesar 3,20% (yoy).
Perkembangan nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali di triwulan I 2019 menunjukkan penurunan sebesar 37,20% (yoy) atau dengan nilai nominal sebesar Rp6,01 triliun (beli Rp2,98 triliun, jual Rp3,02 triliun), lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang meningkat sebesar 0,16% (yoy). Penurunan nilai transaksi KUPVA di triwulan I 2019 tersebut, sejalan dengan melambatnya jumlah kunjungan wisman yang berkunjung ke Bali, seiring dengan masuknya periode low season pariwisata di Bali.
 
Perkembangan Kesejahteraan
Secara umum kondisi ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Februari 2019 menunjukkan kinerja yang menurun dibandingkan Februari 2018. Jumlah angkatan kerja di Bali pada Februari 2019 mengalami penurunan menjadi 2,54 juta orang atau menurun 2,60% (yoy), lebih rendah dibanding Februari 2018 yang tumbuh 5,60%. Kondisi ini juga diikuti oleh menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi sebesar 76,68% di Februari 2019, lebih rendah dibanding Februari 2018 sebesar 79,83%. Penurunan angkatan kerja dan TPAK di periode Februari 2019 tersebut, berdampak pada meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu dari 0,89% (Februari 2018) menjadi 1,19% (Februari 2019). Prospek ketenagakerjaan Bali pada triwulan II dan III 2019 diprakirakan akan meningkat, terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan hasil Survei Konsumen (SK) periode triwulan I & II 2019.
Tingkat kemiskinan Provinsi Bali pada September 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,91%, menurun dibanding September 2017 yang sebesar 4,14%. Sejalan dengan kondisi tersebut, gini ratio Bali juga mengalami penurunan dari 0,379 pada September 2017 menjadi 0,364 pada September 2018. Sejalan dengan kondisi tersebut, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali yang menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani, menunjukkan peningkatan pada tri­wulan IV 2018 yaitu sebesar 103,87, lebih tinggi dibanding triwulan III 2018 yang sebesar 103,28. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraaan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
 
Prospek Ekonomi Bali
Dengan mencermati perkembangan ekonomi, prompt indikator dan hasil suvei serta liaison terakhir, perekonomian Provinsi Bali di tahun 2019 diprakirakan akan melambat yaitu tumbuh dalam kisaran 5,90%-6,30% (yoy). Dari sisi permintaan, melambatnya kinerja ekonomi Bali terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja komponen investasi dan ekspor luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, melambatnya kinerja ekonomi Bali disebabkan oleh perlambatan 5 lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha akmamin, pertanian, perdagangan, konstruksi dan transportasi. Sementara itu lapangan usaha industri pengolahan diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi, didukung antara lain oleh pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif.
 
Prospek Inflasi Bali
Inflasi Bali pada tahun 2019 diprakirakan akan melandai dan berada dalam kisaran 2,70%-3,10% (yoy), lebih rendah dibanding realisasi inflasi tahun 2018 yang sebesar 3,13% (yoy). Prakiraan inflasi tersebut masuk dalam rentang sasaran inflasi Nasional yang sebesar 3,5%±1% (yoy), sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi. Berdasarkan disagregasinya, melandainya tekanan inflasi pada tahun 2019 terutama bersumber dari hampir semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kecukupan pasokan komoditas strategis dan koordinasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan TPID berkontribusi terhadap melandainya tingkat inflasi 2019. Sejalan dengan itu, penurunan tarif batas atas angkutan udara sebesar 15% yang berlaku sejak Mei 2019 juga memberikan kontribusi terhadap terkendalinya inflasi 2019.
 
Tabel Indikator.jpg

 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel