Profil - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
27 Januari 2020
Profil Provinsi Nanggroe Aceh D.
Pilih Provinsi    
​Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Nominal NAD tahun 2008 tercatat sebesar Rp75,05 triliun yang merupakan total pendapatan atau produksi barang dan jasa yang dihasilkan provinsi Aceh selama setahun. Nilai tersebut merupakan 1,5% dari total PDB nasional yang berjumlah sekitar Rp4.954,03 triliun.
 
PDRB Per Kapita. Dengan penduduk sekitar 4,3 juta, PDRB per kapita Aceh diperkirakan mencapai Rp17,5 juta, masih dibawah rata-rata nasional yang PDB perkapitanya sebesar Rp21,7 juta.

Struktur Ekonomi.  Dilihat dari sektor ekonomi, NAD ditunjang oleh sektor pertanian (27,8%), sektor migas (sektor pertambangan dan penggalian (16,4%) dan sektor industri pengolahan(12,6%)) dan sektor perdangangan (13,8%). Dalam perjalanannya, sektor migas terus mengalami penurunan seiring menipisnya cadangan gas alam di Arun, Aceh. Selain sektor-sektor tersebut, beberapa sektor ekonomi mulai membesar, seperti sektor konstruksi seiring kegiatan rehab-rekon pasca tsunami Aceh dan sektor-sektor tersier lainnya. Sedangkan bila dilihat dari komponennya, ekonomi Aceh masih ditopang oleh pengeluaran konsumsi baik pemerintah maupun rumah tangga Aceh. Sedangkan pengeluaran investasi di Aceh masih kecil, namun seiring iklim usaha yang kondusif pasca konflik, diprediksi investasi Aceh akan meningkat signifikan dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi. Secara umum perekonomian Aceh menunjukkan pertumbuhan positif tiap tahunnya. Meskipun penurunan drastis produksi migas di Aceh membuat PDRB Aceh pada tahun 2008 anjok sampai minus 8,3%, namun pertumbuhan non-migas masih bertahan pada level 1,9%.

Sektor Unggulan. Dilihat dari pembentukan PDRB dan tingkat penyerapan tenaga kerja, secara umum sektor unggulan di 23 kabupaten/kota di Aceh adalah sektor pertanian yang terdiri atas pertanian tanaman bahan makanan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

A.    SEKTOR PERTANIAN

Sektor pertanian merupakan sektor utama bagi perekonomian NAD. Kontribusi terhadap PDRB tahun 2008 sekitar 28% dengan sumbangan terbesar dari pertanian tanaman bahan makanan sebesar 11% terutama tanaman padi.

Serapan tenaga kerja sektor pertanian NAD mencapai 35% dari total angkatan kerja yang berjumlah 2.487.426 orang. Hal ini adalah serapan tenaga kerja yang paling besar di antara sektor-sektor yang lain. Bahkan, di kawasan perdesaaan sekitar 70% rumah tangga perdesaan umumnya bergantung kepada sektor pertanian khususnya sub-sektor tanaman pangan. Berdasarkan luas lahan budidaya, sektor pertanian didominasi oleh sub sektor perkebunan ketimbang subsektor tanamaan pangan. Total luas lahan perkebunan mencapai  1.103.803 ha sedangkan luas lahan persawahan hanya sebesar 390.366 (Aceh dalam Angka 2006). Namun demikian, berdasar sumbangan terhadap PDRB sektor pertanian, maka yang terjadi adalah sebaliknya didominasi oleh sub-sektor tanaman pangan (41%), disusul oleh sub-sektor perkebunan (19%), peternakan (17%), perikanan (16%) dan Kelautan-perikanan (7%).

PDRB pertanian per kabupaten/kota di NAD menunjukkan bahwa kinerja pertanian tumbuh pesat pada kabupaten/kota di kawasan pesisir utara NAD, mulai dari Aceh Besar, Pidie, Bireuen hingga Aceh Tamiang di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Bencana Tsunami 26 Desember 2004 telah menyebabkan kerusakan lahan sawah seluas 20.000 ha, jika dihitung kerusakan lahan sawah, kebun dan ladang maka kerusakan mencapai lebih dari 88.000 ha. Sedikit banyak hal ini mempengaruhi kinerja sektor pertanian secara keseluruhan.

B.    SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Pertambangan yang ada di Provinsi NAD hanya pertambangan minyak bumi dan gas alam. Meskipun di kawasan NAD banyak terdapat barang tambang lainnya namun belum diusahakan secara komersial. Walau demikian, sektor pertambangan merupakan sektor terpenting di Provinsi NAD mengingat peranan sektor tersebut dalam pembentukan PDRB yang mencapai 30,95 persen pada tahun 2000. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir (2000- 2008) peranan sektor ini terus menurun dari tahun ke tahun. Namun demikian hingga tahun 2008, pertambangan masih merupakan sektor dengan kontribusi kedua terbesar dalam PDRB, yaitu mencapai 16 persen. Penggalian yang terdapat di propinsi NAD umumnya penggalian golongan C. Peranan Pertambangan Umum khususnya Batubara, Emas, Bijih Besi, Timah Hitam sebarannya cukup luas dalam Prov. NAD dan pada saat ini masih dalam tahap eksplorasi.

Potensi Bahan Galian Golongan C. 
Bahan Galian Golongan C yang terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam antara lain meliputi: Batuan fosfat, talk, mika, magnesit, oker, pasir kwarsa, kaolin, gipsum, trass, marmer, gamping, dolomit, granit, granodiorit, diorit, andesit, basal, kwarsit, serpih, lempung, felspar dan juga bentonit. Batuan sirtu (pasir dan batu) dan yang sejenisnya terdapat secara menyebar diseluruh kabupaten dan pengolahannya telah sampai tahap produksi.

Potensi energi. 
Potensi energi di wilayah Provinsi NAD cukup banyak, akan tetapi beberapa potensi belum termanfaatkan secara optimal. Adapun potensi energi yang ada adalah sebagai berikut :
  • ​Potensi Batubara
  • Potensi Energi Panas Bumi
  • Potensi Air
  • Potensi Tenaga Matahari
Sebagai salah satu sumber energi, potensi minyak dan gas bumi (migas), terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik didaratan dan lepas pantai Aceh Bagian Utara dan Timur serta diperkirakan terdapatnya di Lepas Pantai Bagian Barat dan Selatan. Daerah operasi minyak dan gas dibagian Utara dan Timur meliputi daratan seluas 8.225,19 km2 dan dilepas pantai Selat Malaka 38.122,68 km2, Perusahaan migas yang melakukan usahanya berdasarkan kontrak bagi hasil (production sharing) saat ini adalah Gulf Resources Aceh, Mobil Oil-B, Mobil Oil-NSO dan Mobil Oil-Pase.

Endapan batubara ditemukan terkonsentrasi ditemukan pada “Cekungan Meulaboh” (Meulaboh Embayment) di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Terdapat 15 (lima belas) perlapisan batubara hingga kedalaman ± 100 meter dengan ketebalan lapisan berkisar antara 0,5 – 9,5 meter. Jumlah cadangan terunjuk hingga kedalaman 80 m. yaitu ± 500 juta ton, sedangkan cadangan hipotesis batubara ±1,7 milyar ton.

C.    SEKTOR INDUSTRI

Sektor industri di Provinsi NAD ditunjang oleh keberadaan 4 pabrik besar, yakni Pabrik Pupuk PT. Iskandar 
Muda dan PT. ASEAN Aceh Fertilizer, PT. Semen Andalas dan PT. Kertas Kraft Aceh. Pabrik-pabrik tersebut menempati kawasan industri di Lhokseumawe dan Aceh Besar. Namun, konflik keamanan dan tsunami membuat industri-industri tersebut berhenti produksi atau berkurang produksinya. Dari 4 pabrik besar tersebut, yang masih bertahan meskipun dalam kapasitas rendah hanyalah PT. PIM dan PT. Semen Andalas.

Jenis industri kecil yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam antara lain: kerajinan kulit, kerajinan kayu, kerajinan logam, kerajinan keramik, kerajinan kain/tenun dan kerajinan makanan. Industri kerajinan yang paling banyak adalah kerajinan makanan sebanyak 11.688, kerajinan keramik ada 7.983 dan kerajinan kain/tenun ada 2007.

Sentra utama industri kerajinan keramik, kain/tenun dan makanan terdapat di Kabupaten Pidie disusul kemudian oleh Kabupaten Aceh Utara dan Bireun.

D.    SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

Listrik di Provinsi NAD sebagian besar dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagian kecil swadaya dengan menggunakan genset. Sedangkan air bersih 100% dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sumbangan sub sektor listrik, gas dan air bersih terhadap pembentukan PDRB di Provinsi NAD masih sangat kecil, yaitu sekitar 0,3%

Saat ini Aceh mengalami krisis listrik yang mulai mengganggu roda perekonomian. Defisit listrik Aceh mencapai 30MW. Dengan kurangnya pasokan listrik tersebut menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya di Aceh, selain itu pengusaha yang saat ini telah beroperasi juga terbebani dengan harus menyediakan bahan bakar genset pengganti listrik PLN.

Air Bersih perpipaan tahun 2004 menjangkau 116.771 pelanggan, meliputi 15 kabupaten/kota. Pelanggan terbanyak ada di Bireun, Banda Aceh dan Aceh Timur, sedang 6 daerah belum tersedia layanan PDAM adalah Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya dan Lhokseumawe. Sumbangan air bersih, masih terkendala pada keterbatasan PDAM untuk menjangkau konsumen air bersih perpipaan yang lebih luas.

Potensi pengembangan pembangkit listrik di Aceh cukup besar mengingat melimpahnya sumber-sumber potensial seperti batubara, panas bumi maupun pembangkit listrik tenaga air.

E.     SEKTOR BANGUNAN

Sumbangan sektor bangunan atau konstruksi terhadap PDRB (dengan Migas) meningkat signifikan pasca tsunami. Bila pada tahun 2004, kontribusi sektor bangunan hanya sebesar 4,2% maka pada tahun 2008 telah membesar mencapai 8,3%. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan rehab-rekon di Aceh yang dimotori oleh BRR Aceh-Nias selama tahun 2005 – 2008.

Pasca rehab-rekon diperkirakan pertumbuhan sektor ini tidak sepesat selama rehab-rekon, namun akan tetap tumbuh positif mengingat kebutuhan bangunan perumahan maupun pertokoan akan terus meningkat seiring ekonomi Aceh yang terus menggeliat pasca konflik dan tsunami.

F.     SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN (PHR)

Pada tahun 2008, PDRB nominal sektor PHR sekitar Rp 10,3 Trilyun. Jika dibandingkan antara kondisi sebelum (2002 - 2004) dan setelah tsunami (2004 – 2008), maka dapat disimpulkan bahwa setelah tsunami pertumbuhan sektor perdagangan mulai menunjukkan pemulihan. Jika dalam periode sebelum tsunami, pertumbuhan sektor perdagangan sekitar -0,3%, maka setelah tsunami pertumbuhan sektor perdagangan meningkat diatas 10% tiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh pemulihan yang mulai berlangsung di sub sektor perdagangan besar dan eceran.

Kinerja sektor perhotelan sebenarnya menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2005 justru menunjukkan penurunan sekitar 10%. Hal ini jika dikembalikan pada kondisi pasca tsunami maka didapatkan beberapa hotel memang berhenti beroperasi karena terkena dampak langsung atau menjadi korban tsunami. Sukarelawan dan pekerja bantuan darurat yang jumlahnya ribuan, banyak menempati rumah-rumah sewa – yang nota bene hal tersebut tak tercatat sebagai kinerja perhotelan. Kinerja perhotelan dipastikan pada tahun 2009 membaik, mengingat banyak hotel yang telah beroperasi kembali. Pada tahun 2008 tercatat terdapat 5 hotel bintang baru yang sedang dalam tahap konstruksi. Hotel bintang di NAD (bintang satu hingga empat) sebanyak 15 buah dengan jumlah kamar 823 buah. Hotel melati sebanyak 25 buah dengan jumlah kamar 627 buah.

Kinerja sektor restaurant menunjukkan kinerja yang terus meningkat, paska tsunami melonjak sebesar 81%, sekali lagi paska tsunami, NAD banjir sukarelawan tanggap darurat, yang semuanya memerlukan makanan. Hingga saat ini kinerja restauran diperkirakan akan terus meningkat. Paska tsunami dan juga suasana keamanan yang kondusif telah memberi dampak postif bagi aktivitas restauran, dimana warung makan, warung kopi, cafe hingga restauran-restauran franchise telah tumbuh subur, khususnya pada kawasan perkotaan.

G.    SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

Peranan sektor Pengangkutan dan Komunikasi dalam PDRB Provinsi NAD tidak banyak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2000-2004, yaitu sekitar 4% (dengan migas) atau 7% tanpa migas. Peranan sektor ini terus meningkat pasca tsunami dengan share pada tahun 2008 mencapai 8,6%.
Kontribusi terbesar berasal dari sektor pengangkutan khususnya angkutan jalan raya yang mencapai 93% dari PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi tersebut. Pasca tsunami, sektor tersebut tumbuh dengan pesat dengan adanya kebutuhan untuk mengangkut barang kebutuhan yang hampir seluruhnya dipasok dari Sumatera Utara.

Sektor komunikasi meskipun nilainya tidak sebesar sektor pengangkutan, namun pertumbuhannya sangat mengesankan, sejalan dengan pertumbuhan bisnis operator selular.

H.    SEKTOR KEUANGAN

Pada dasarnya sumbangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam pembentukan PDRB Provinsi NAD tidak begitu signifikan. Pada tahun 2008 hanya berkisar 2%. Meskipun demikian pasca MoU Helsinki dan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami, peranan bank terhadap pembentukan PDRB terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan salah satu indikasi semakin menggeliatnya perekonomian Provinsi NAD yang mendorong lembaga bank meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor riil di Provinsi NAD.

Indikasi perkembangan perekonomian Provinsi NAD juga terlihat dari peningkatan jumlah bank dan jumlah kantor bank selama kurun waktu 2003-2008. Kondisi tersebut berlangsung baik pada Bank Umum atau BPR yang beroperasi secara konvensional atau syariah, khususnya setelah periode konflik berakhir dan sejalan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami. Beberapa Bank Umum baru mulai membuka cabangnya di Aceh, meskipun masih terkonsentrasi di kota Banda Aceh. Namun seiring tumbuhnya sektor riil di Aceh, maka pertumbuhan perbankan akan meningkat sejalan dengan prinsip follow the trade.

I.      SEKTOR JASA-JASA

Terdapat 2 sub sektor yang menjadi komponen dalam pembentuk PDRB sektor jasa-jasa, yaitu: sub sektor jasa pemerintahan umum dan sub sektor jasa swasta. Baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan 2000, peranan sub sektor jasa pemerintah umum sangat dominan, sekitar 94% terhadap pembentukan PDRB sektor jasa-jasa. Kondisi ini merupakan salah satu indikasi bahwa dalam 8 tahun terakhir, perkembangan sektor swasta dalam perekonomian Provinsi NAD sebagai penyedia jasa bagi masyarakat belum berkembang. Dengan perkataan lain, masyarakat masih sangat tergantung kepada jasa-jasa yang disediakan oleh lembaga-lembaga yang dimiliki oleh pemerintah atau yang berafiliasi dengan pemerintah.

Dari 3 sub sektor yang termasuk jasa swasta, baik dari pertumbuhan PDRB maupun kontribusi terhadap PDRB sektor jasa-jasa, sub sektor sosial kemasyarakatan memiliki peranan yang paling dominan. Dua kegiatan sosial kemasyarakatan yang penting bagi perekonomian Provinsi NAD adalah ketersediaan sarana pendidikan dan rumah sakit yang dimiliki oleh Swasta. Dari jumlah sarana pendidikan yang dimiliki oleh sektor swasta, terlihat bahwa sarana pendidikan yang berada dalam pembinaan Departemen Agama lebih dominan dibandingkan sarana pendidikan yang berada dalam pembinaan Departemen Pendidikan Nasional. Meskipun sarana rumah sakit swasta sudah tersedia, tetapi jika dibandingkan dengan sarana rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka terlihat jelas peranan pemerintah masih sangat dominan sebagai penyedia jasa kesehatan
Show Left Panel