Profil - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
16 Januari 2019
Profil Provinsi Nanggroe Aceh D.
Pilih Provinsi    
Geografis. Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan provinsi yang terletak di kawasan paling ujung dari bagian utara Pulau Sumatera yang sekaligus juga merupakan ujung paling barat wilayah Indonesia. Prov. NAD berbatasan dengan prov. Sumatera Utara di sebelah Selatan, sebelah barat dengan Samudera Indonesia sebelah Timur dengan Selat Malaka dan sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Benggala. Sementara itu, satu-satunya hubungan darat adalah dengan prov. Sumatera Utara. NAD terletak antara 20 – 60 LU dan 950 – 980 LS dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah NAD seluas 57.365,57 km per segi atau merangkumi 12.26% pulau Sumatra, yang terdiri atas 119 buah pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah danau.
 
Sejarah. Aceh telah dikenal sejak abad ke-6, sebagai kerajaan oleh pedagang Cina dan India. Beberapa kerajaan Islam yang pertama dikenal antara lain Kerajaan Peurelak dan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh mulai menjadi besar ketika Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada abad ke-16, dimana perdagangan yang dulunya berpusat di Malaka pindah ke Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah. Dalam perjalanannya kerajaan tersebut mencapai puncak keemasan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17, dengan wilayah kekuasaan mencapai pesisir Sumatera Barat. Selain itu, Aceh juga telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat termasuk Inggris, Ottoman dan Belanda. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemunduran yang ditandai dengan terjadinya Traktat London pada 1924, yang menyerahkan kawasan taklukan Inggris di Sumatera kepada Belanda. Meskipun mengalami kemunduran namun Aceh mampu memberikan perlawanan kepada Belanda dalam perang terlama yang dihadapi Belanda yakni Perang Aceh pada periode 1873 sampai 1942. Sejalan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia, Aceh dengan perannya yang sangat besar pada perang kemerdekaan mendapat julukan daerah modal. Namun dalam perjalanannya terjadi gejolak pemberontakan yang dimulai oleh Tgk. Daud Bereueh. Pada tahun 1976, muncul Gerakan Aceh Merdeka yang direspon pemerintah pusat dengan operasi militer yang berkepanjangan dan menimbulkan masa suram bagi rakyat Aceh. Pada tahun 2001, terbit Undang-undang no.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Setelah berbagai upaya damai, pada tahun 2005 tercapai MoU Helsinki yang mengakhiri konflik antara GAM dengan Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) UU No.11 tahun 2006, yang memberikan kewenangan yang luas bagi Aceh. Berakhirnya konflik tersebut, salah satunya merupakan hikmah bencana gempa tsunami yang terjadi pada tahun 2004 yang menimbulkan korban 130 ribu jiwa meninggal dan 37 ribu jiwa hilang. Serentak perhatian dunia tertuju pada Aceh, yang berhasil memobilisasi bantuan dana yang sangat besar mencapai US$3,5 miliar dari dalam dan luar negeri. Pemerintah RI segera membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias pada tahun 2005 yang dikepalai Kuntoro Mangkusubroto untuk mengkoordinir pembangunan kembali Aceh. Pada April 2009, BRR Aceh-Nias menyelesaikan tugasnya dan sejak itu dilanjutkan oleh pemerintahan Aceh.
 
Pemerintahan. Pasca pemilihan kepala daerah secara langsung dengan calon independen yang pertama di Indonesia, terpilihlah pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar pada tahun 2006 sebagai Gubernur Aceh pertama pasca MoU Helsinki. Pasangan tersebut merupakan calon independen dari unsur GAM dan SIRA yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah RI. Pemerintahaan Aceh, saat ini membawahi 23 kabupaten/kota yang terdiri atas 242 kecamatan. Dengan UUPA, pemerintahan Aceh memiliki keistimewaan wewenang yang antara lain kewenangan pemberlakuan syariat Islam dan kewenangan luas lainnya kecuali dibidang politik luar negeri, moneter dan fiskal, pertahanan dan keamanan, peradilan dan kewenangan lainnya yang dipegang oleh pemerintah RI.
 
Penduduk. Jumlah penduduk NAD berdasarkan hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias tahun 2005 sebanyak 2.005.763 laki-laki dan 2.025.826 perempuan, dengan 1.754.461 jiwa angkatan kerja. Mayoritas penduduknya beragama Islam dengan persentase 98,87 persen. Sedangkan 0,87 persen beragama Protestan, 0,15 persen beragama Budha, 0,09 persen beragama Katholik dan minoritas beragama Hindu sebesar 0,02 persen. Distribusi penduduk sebanyak 12,25 persen berdomisili di Kabupaten Aceh Utara  yaitu  493.670 jiwa, 11,77 persen berdomisili di Kab. Pidie atau 474.539 jiwa dan sisanya tersebar di seluruh NAD. Sedangkan sebanyak 28.597 jiwa berdomisili di Pulau Sabang, menjadikannya sebagai daerah dengan populasi terkecil. Kota Sabang yang dahulu terkenal dengan pelabuhan bebasnya (1980-an) masih mempunyai penduduk paling sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya. Status Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dengan pelabuhan bebasnya ternyata belum mampu menarik penduduk pindah ke daerah kepulauan tersebut. Kepadatan penduduk di Provinsi NAD tahun 2005 mencapai 68 orang/km2. Namun, penduduk yang menyebar di 23 Dati II berbeda kepadatannya antar daerah. Daerah terpadat adalah kota Banda Aceh yang rata-rata per kilometernya wilayahnya dihuni oleh sekitar 2.916 jiwa. Lalu kota Lhokseumawe dan kota Langsa masing-masing 854 jiwa/km2 dan 525 jiwa/km2. Sebaliknya, daerah yang paling jarang penduduknya yaitu hanya 13 jiwa/km2 adalah Kab. Gayo Lues.
Show Left Panel