Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/19/DKMP tanggal 6 September 2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
11 Juli 2020
RINGKASAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 
Peraturan
:
Surat Edaran Bank Indonesia No.18/19/DKMP tanggal 6 September 2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
Berlaku
:
Sejak tanggal 6 September 2016
 
Ringkasan:
 
Latar Belakang Pengaturan:
Dalam rangka memberikan pengaturan lebih lanjut atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/19/DKMP tanggal 6 September 2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.   
 
Substansi Penyempurnaan:
1.      Surat Edaran Bank Indonesia mengatur lebih lanjut substansi penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal
29 Agustus 2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, yang antara lain meliputi:
a.       Perubahan rasio dan tiering dari rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti (KP) atau rasio Financing to Value (FTV) untuk Pembiayaan Properti (PP), untuk fasilitas ke-1, fasilitas ke-2, fasilitas ke-3, dan seterusnya, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
b.       Penyesuaian persyaratan Non Performing Loan (NPL) dari total Kredit atau Non Performing Financing (NPF) dari total Pembiayaan untuk penggunaan rasio LTV untuk KP dan rasio FTV untuk PP dari gross menjadi net;
c.       Kredit tambahan (top up) oleh Bank Umum dan Pembiayaan baru oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya menggunakan Rasio LTV KP atau rasio FTV PP yang sama sepanjang KP atau PP tersebut memiliki kualitas lancar. Hal yang sama juga berlaku untuk KP atau PP yang diambil alih (take over) dengan kredit tambahan (top up) atau disertai dengan Pembiayaan baru.
d.       KP atau PP untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh diperbolehkan hingga urutan fasilitas ke-2, dengan pencairan kredit atau pembiayaan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
No
Persentase Pencairan
Tahapan
Rumah Tapak, Rumah Toko atau Rumah Kantor
1
40% dari plafon
setelah penyelesaian fondasi
2
80% dari plafon
setelah penyelesaian tutup atap
3
90% dari plafon
setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)
4
100% dari plafon
setelah penandatanganan BAST yang telah dilengkapi dengan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT) atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
Rumah Susun
1
40% dari plafon
setelah penyelesaian fondasi
2
70% dari plafon
setelah penyelesaian tutup atap
3
90% dari plafon
setelah penandatanganan BAST
4
100% dari plafon
setelah penandatanganan BAST yang telah dilengkapi dengan AJB dan APHT atau SKMHT
Keterangan:
Untuk tahapan pencairan KP Rusun atau PP Rusun, Bank dapat melakukan pencairan tambahan diantara penyelesaian fondasi dan sebelum penyelesaian tutup berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan.
e.       Penyesuaian sumber data dan nilai yang digunakan dalam perhitungan NPL dan NPF.
f.        Penyempurnaan terkait penyampaian Laporan Kredit Properti dan Kredit Kendaraan Bermotor (Laporan KP dan KKB) serta Laporan Pembiayaan Properti (Laporan PP) dengan menggunakan template yang akan disediakan di website Bank Indonesia.
2.      Penyesuaian terhadap contoh-contoh perhitungan dan penetapan antara lain:
a.       Rasio LTV untuk KP dan FTV untuk PP dalam Lampiran IV;
b.       Rasio LTV untuk Kredit Tambahan (Top Up) atau Rasio FTV untuk Pembiayaan Baru Berdasarkan Properti yang Masih Menjadi Agunan dari KP atau PP Sebelumnya dan KP atau PP yang Diambil Alih (Take Over) dalam Lampiran V;
c.       Rasio LTV atau Rasio FTV untuk Pemilikan Properti yang Belum Tersedia secara Utuh dalam Lampiran VI; dan
d.       Sanksi Kewajiban Membayar dalam Lampiran VIII.
 
3.     Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 6 September 2016.
 
 
--00000--


 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel