Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/22/PADG/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PADG LTV/FTV dan Uang Muka) - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
22 November 2019
 
RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 
Peraturan
:
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/22/PADG/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PADG LTV/FTV dan Uang Muka).
Berlaku
:
Sejak tanggal ditetapkan.
 
Ringkasan:
Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia No. 20/8/PBI/2018 tentang “Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor” (PBI LTV/FTV dan Uang Muka) yang diundangkan tanggal 1 Agustus 2018, maka perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan ketentuan rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG).
 
Substansi Pengaturan:
1.          PADG LTV/FTV dan Uang Muka mengatur lebih lanjut antara lain terkait pengaturan mengenai (i) formula penghitungan rasio kredit/pembiayaan bermasalah dan rasio KP/PP bermasalah, (ii) sumber data dalam penghitungan rasio kredit/pembiayaan bermasalah dan rasio KP bermasalah, (iii) laporan lain berupa laporan PP sebagai sumber data dalam penghitungan rasio PP bermasalah, (iv) tata cara penyampaian laporan PP kepada Bank Indonesia, (v) formula penghitungan rasio kredit/pembiayaan bermasalah dan rasio KKB/PKB bermasalah, (vi) sumber data dalam penghitungan rasio kredit/pembiayaan bermasalah dan rasio KKB/PKB bermasalah, (vii) tata cara evaluasi kebijakan LTV/FTV dan uang muka, serta (viii) informasi yang tercantum dalam lampiran PADG antara lain mengenai contoh penghitungan rasio LTV/FTV, format laporan lain berupa laporan PP, dan sebagainya.
2.          Adapun, struktur pengaturan dari PADG LTV/FTV dan Uang Muka, yaitu:
a.          Ketentuan Umum
b.          Pengaturan Rasio LTV dan Rasio FTV
1)         Penghitungan Kredit, Penghitungan Pembiayaan, Nilai Agunan, dan Penilaian Agunan
a)      Penghitungan Kredit dan Nilai Agunan untuk BUK
b)      Penghitungan Pembiayaan dan Nilai Agunan untuk BUS dan UUS
c)       Tata Cara Penilaian Agunan
2)         Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP
3)         Penghitungan Rasio Kredit Bermasalah, Rasio Pembiayaan Bermasalah, Rasio KP Bermasalah, dan Rasio PP Bermasalah
4)         Sumber Data, Nilai yang Digunakan, dan Laporan Lain
5)         Kewajiban Administratif
6)         Kredit Tambahan (Top Up) atau Pembiayaan Baru Berdasarkan Properti yang Masih Menjadi Agunan dari KP atau PP Sebelumnya dan KP atau PP yang Diambil Alih (Take Over)
a)      Kredit Tambahan (Top Up) atau Pembiayaan Baru Berdasarkan Properti yang Masih Menjadi Agunan dari KP atau PP Sebelumnya
b)      KP atau PP yang Diambil Alih (Take Over)
7)         KP atau PP untuk Pemilikan Properti yang Belum Tersedia Secara Utuh
a)      Persyaratan KP atau PP untuk Pemilikan Properti yang Belum Tersedia Secara Utuh
b)      Tahapan Pencairan KP atau PP untuk Pemilikan Properti yang Belum Tersedia Secara Utuh
8)         Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian KP atau PP
c.          Pengaturan Uang Muka KKB atau PKB
1)         Uang Muka KKB atau PKB
2)         Penghitungan Rasio Kredit Bermasalah, Rasio Pembiayaan Bermasalah, Rasio KKB Bermasalah, dan Rasio PKB Bermasalah
3)         Sumber Data, Laporan Lain, dan Nilai yang Digunakan
d.          Larangan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Uang Muka
e.          Evaluasi Kebijakan Loan to Value untuk KP, Financing to Value untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB
f.           Tata Cara Pengenaan Sanksi
g.          Ketentuan Penutup
h.          Lampiran PADG
1)         Contoh penetapan penilai agunan
2)         Contoh penghitungan dan penetapan Rasio LTV untuk KP atau Rasio FTV untuk PP serta penetapan urutan fasilitas KP dan PP
3)         Rincian sumber data untuk penghitungan rasio Kredit bermasalah, penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah, dan penghitungan rasio KP bermasalah
4)         Format laporan PP dan petunjuk pengisian laporan PP
5)         Daftar alamat surat elektronik (email)
6)         Contoh penghitungan dan penetapan Rasio LTV untuk Kredit tambahan (top up) atau Rasio FTV untuk Pembiayaan baru dan pengambilalihan (take over) KP atau PP
7)         Contoh penghitungan dan penetapan Rasio LTV dan Rasio FTV untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh
8)         Contoh penghitungan dan penetapan Uang Muka KKB atau PKB
9)         Rincian sumber data untuk penghitungan rasio Kredit bermasalah, penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah, penghitungan rasio KKB bermasalah, dan penghitungan rasio PKB bermasalah
10)       Contoh larangan pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk pemenuhan Uang Muka
11)       Contoh penghitungan sanksi kewajiban membayar
3.          Memperhatikan muatan pengaturan teknis dalam PADG LTV/FTV dan Uang Muka sebagaimana diinformasikan dalam angka 1 (satu), selain pengaturan yang sifatnya merupakan penyesuaian dengan muatan pengaturan PBI, terdapat sejumlah pengaturan baru dalam PADG LTV/FTV dan Uang Muka, yang membedakan dengan pengaturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/19/DKMP tanggal 6 September 2016, antara lain sebagai berikut:
a.          Penyesuaian batas plafon KP/PP yang penilaian agunannya harus dilakukan oleh penilai independen, dari yang sebelumnya diatur sebesar di atas Rp5 miliar, menjadi di atas Rp10 miliar;
b.          Penghentian kewajiban penyampaian laporan lain berupa “Laporan KP dan KKB;
c.          Berakhirnya status KP/PP yang belum tersedia secara utuh dalam hal telah dibuktikan dengan adanya penyerahan berita acara serah terima kepada bank; dan
d.          Tata cara evaluasi kebijakan LTV/FTV dan Uang Muka KKB/PKB.   
Khusus untuk huruf a, pengaturan tersebut juga merupakan penyesuaian atas pengaturan batas plafon KP/PP yang penilaian agunannya harus dilakukan oleh penilai independen yang tercantum di PBI LTV/FTV dan Uang Muka.
4.          Dengan berlakunya PADG LTV/FTV dan Uang Muka, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/19/DKMP tanggal 6 September 2016 perihal Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
---000---
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel