Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
18 April 2019
RINGKASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANK INDONESIA
 
Peraturan
:
Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
Tanggal mulai berlaku
:
30 Desember 2016
Ringkasan
:
 
1.         Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa perlu diatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).
2.         Hal-hal yang diatur dalam SEBI ini meliputi;
a.      penyelesaian transaksi jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) terhadap Rupiah;
b.      kriteria pembelian UKA dengan dokumen underlying transaksi;
c.       larangan bagi Penyelenggara untuk mengenakan biaya dalam melakukan jual dan beli UKA kepada Nasabah;
d.      tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah;
e.      persyaratan dokumen dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara;
f.       masa berlaku dan tata cara pengajuan perpanjangan izin;
g.      materi pelatihan atau sertifikasi bagi Direksi
h.      pencantuman logo, sertifikat dan nama dagang;
i.        proses pembukaan kantor cabang dan gerai, pemindahan alamat dan penutupan kantor cabang;
j.        penghentian kegiatan usaha;
k.       tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak selain Penyelenggara; dan
l.        persyaratan jual dan beli UKA dikawasan perbatasan.
3.         Kewajiban Penyelenggara dalam penerapan prinsip perlindungan konsumen, yaitu prinsip keadilan dan keandalan, prinsip transparansi, prinsip perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara efektif.
4.         Tahapan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pemrosesan izin adalah:
a.       penelitian pemenuhan persyaratan kelembagaan dan kondisi keuangan;
b.       penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara;
c.       pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara; dan
d.       penyuluhan ketentuan.
5.         Dalam hal Penyelenggara telah memperoleh izin wajib melaksanakan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan.
6.         Izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara kepada Bank Indonesia
7.         Pencabutan izin usaha KUPVA BB bisa dilakukan oleh Bank Indonesia apabila:
a.       Penyelenggara tidak lagi beroperasi atau melakukan kegiatan usaha;
b.       Penyelenggara tidak lagi memiliki pengurus aktif yang bertanggungjawab; dan/atau
c.       Penyelenggara melakukan pemindahan alamat lokasi usaha tanpa persetujuan Bank Indonesia.
8.         Apabila terdapat perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, maka calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
9.         Anggota Direksi penyelenggara KUPVA BB harus mengikuti pelatihan/sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA BB, antara lain materi mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pengelolaan keuangan (bisnis), manajemen umum, manajemen risiko, atau materi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
10.       Penyelenggara KUPVA BB dalam menjalankan kegiatan usaha wajib mencantumkan:
a.       logo Penyelenggara KUPVA BB berizin;
b.       sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
c.       papan nama yang bertuliskan "Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin” atau ”Authorized Money Changer”, nama Perseroan Terbatas Penyelenggara dan nama dagang, dan nomor dan tanggal Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU).
11.       Penyelenggara KUPVA BB yang akan menyelenggarakan pembukaan kantor cabang harus menjalankan kegiatan usahanya paling sedikit 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin dan memenuhi persyaratan modal disetor.
12.       Pembukaan gerai (counter) dapat dilakukan dengan persyaratan untuk mendukung kegiatan tertentu antara lain pameran atau kegiatan internasional, dilakukan di wilayah kantor pusat dan/atau di wilayah kantor cabang Penyelenggara dan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
13.       Penyelenggara KUPVA BB wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia berupa:
a.       Laporan Berkala, yang terdiri atas:
1)       Laporan Kegiatan Usaha (LKU)
Laporan Kegiatan Usaha (LKU) yaitu laporan transaksi penjualan dan pembelian UKA, dan laporan transaksi pembelian Cek Pelawat; dan
2)       Laporan Keuangan
Laporan Keuangan yaitu Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas akhir tahun.
b.       Laporan Insidental yang antara lain terdiri atas:
1)       laporan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau perubahan pemegang saham;
2)       laporan keikutsertaan anggota Direksi dalam pelatihan/sertifikasi;
3)       laporan pelaksanaan pembukaan kantor cabang;
4)       laporan rencana pembukaan gerai (counter);
5)       laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor;
6)       laporan perubahan nama Perseroan Terbatas;
7)       laporan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor;
8)       laporan gangguan dalam kegiatan usaha penukaran valuta asing termasuk upaya yang telah dilakukan untuk menanggulanginya;
9)       laporan terjadinya force majeure yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara yang menyebabkan kegiatan usaha tidak dapat dilakukan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia;
10)    laporan pelaksanaan kerjasama dengan hotel atau badan usaha sejenis hotel; dan
11)    laporan lainnya yang sewaktu-waktu diminta Bank Indonesia seperti laporan kurs valuta asing tanggal tertentu, laporan transaksi keuangan tertentu, dan laporan rencana kerja sama.
14.       Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara secara langsung dengan cara pemeriksaan atas kegiatan usaha Penyelenggara untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan Penyelenggara terhadap ketentuan dan secara tidak langsung yang merupakan tindakan pemantauan yang dilakukan dalam bentuk analisis terhadap laporan yang disampaikan Penyelenggara atau informasi dari pihak lain.
15.       Penyelenggara KUPVA BB bisa melakukan kerja sama dengan pihak selain Penyelenggara KUPVA BB (hotel atau badan usaha di bidang penyediaan jasa akomodasi) untuk melakukan kegiatan pembelian UKA dengan persetujuan Bank Indonesia.
16.       Pihak selain Penyelenggara KUPVA BB yang melakukan jual dan beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia harus berupa badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan perbatasan Indonesia dan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
17.       Penyelenggara KUPVA BB yang melanggar ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa:
a.       teguran tertulis;
b.       kewajiban membayar;
c.       penghentian kegiatan usaha; dan/atau
d.       pencabutan izin.
18.       Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
 
 
-------ooOoo------
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel