Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
20 Oktober 2019
RINGKASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANK INDONESIA
 
Peraturan
:
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
Tanggal terbit
:
30 Desember 2016
Ringkasan
:
 
1.         Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (SEBI PTP) diterbitkan sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran pada tanggal 9 November 2016 (PBI PTP). SEBI ini berisi pengaturan teknis atas materi ketentuan yang diatur dalam PBI PTP dalam rangka memperjelas dan memberikan pedoman terhadap penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
2.         Pokok-pokok pengaturan SEBI PTP meliputi:
a.     persyaratan, tata cara, dan pemrosesan permohonan izin sebagai Penyelenggara Switching, Penyelenggara Payment Gateway, dan Penyelenggara Dompet Elektronik;
b.     persyaratan, tata cara, dan pemrosesan permohonan persetujuan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan kerja sama;
c.     persyaratan kepemilikan saham bagi Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
d.     pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik;
e.     penyelenggaraan Dompet Elektronik yang dapat menyimpan data instrumen dan menampung dana;
f.      pengawasan dan laporan penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran;
g.     penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
h.     tata cara pengenaan sanksi administratif; dan
i.      pencabutan izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran atas permintaan sendiri.
3.         Pihak yang akan mengajukan izin sebagai Penyelenggara Switching, Penyelenggara Payment Gateway, dan Penyelenggara Dompet Elektronik wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan aspek kelayakan  sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang meliputi legalitas dan profil perusahaan, hukum, kesiapan operasional, keamanan dan keandalan sistem, kelayakan bisnis, kecukupan manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
4.         Pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 3 bagi Lembaga Selain Bank yang mengajukan izin sebagai Penyelenggara Dompet Elektronik juga mempertimbangkan kecukupan modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
5.         Bagi pihak yang mengajukan izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 80% sahamnya dimiliki oleh:
a.     WNI; dan/atau
b.     badan hukum Indonesia.
Dalam hal terdapat kepemilikan asing, maka perhitungan jumlah kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung dan kepemilikan secara tidak langsung.
6.         Perhitungan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 untuk saham perseroan terbuka hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase 5% (lima persen) atau lebih.
7.         Kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada angka 5 dihitung sebagai berikut:
a.     kepemilikan langsung dihitung berdasarkan 1 (satu) jenjang kepemilikan saham di atas calon Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir; dan
b.     kepemilikan tidak langsung dihitung berdasarkan 2 (dua) jenjang kepemilikan saham di atas calon Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
8.         Pemrosesan permohonan izin atau persetujuan Bank Indonesia melakukan:
a.     penelitian administratif berupa penelitian kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian dokumen;
b.     analisis terhadap kelayakan bisnis calon atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; dan
c.     pemeriksaan (on-site) terhadap calon atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
9.         Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin atau persetujuan Bank Indonesia wajib menyelenggarakan kegiatannya paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal surat pemberian izin atau persetujuan dari Bank Indonesia.
10.       Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik. Transaksi pembayaran yang wajib diproses secara domestik adalah transaksi pembayaran yang:
a.     menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia atau menggunakan layanan pembayaran yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; dan
b.     dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.       Dana yang ditampung dalam Dompet Elektronik hanya dapat digunakan untuk tujuan pembayaran yang mencakup:
a.     pembayaran transaksi belanja (purchasing); dan
b.     pembayaran tagihan.
12.       Batas dana yang dapat ditampung dalam Dompet Elektronik paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
13.       Penyelenggara Payment Gateway yang melakukan fungsi untuk menyelesaikan pembayaran kepada pedagang (merchant aggregator) wajib:
a.     memiliki dan menjalankan mekanisme dan prosedur mengenai:
1)     asesmen kelayakan pedagang (merchant acquisition) yang difasilitasi dengan penyediaan Payment Gateway; dan
2)     penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
b.     melakukan evaluasi terhadap kelancaran dan keamanan transaksi pembayaran yang dilakukan melalui pedagang.
14.       Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk:
a.     menilai kepatuhan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran; dan
b.     memastikan penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan secara lancar, aman, efisien, dan andal serta dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional serta mengacu pada peraturan perundang-undangan.
15.       Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara Switching, Penyelenggara Payment Gateway, dan Penyelenggara Dompet Elektronik, serta Bank yang menyelenggarakan Proprietary Channel meliputi:
a.     Laporan berkala, terdiri atas:
1)     laporan bulanan, yang paling sedikit memuat informasi mengenai nilai dan volume transaksi;
2)     laporan triwulanan, yang paling sedikit memuat informasi mengenai pencatatan dan penaganan fraud yang terjadi;
3)     laporan tahunan, yaitu laporan rencana bisnis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; dan
4)     laporan hasil audit sistem informasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
b.     Laporan insidental, terdiri atas:
1)     laporan gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran;
2)     laporan perubahan modal dan/atau perubahan susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus;
3)     laporan terjadinya force majeure;
4)     laporan perubahan data dan informasi pada dokumen perizinan; dan
5)     laporan lainnya.
16.       Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 15 berlaku juga bagi Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
17.       Dalam hal terjadi pengambilalihan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.     dalam hal pengambilalihan akan dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Bank maka Bank tersebut wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai rencana pengambilalihan tersebut kepada Bank Indonesia; dan
b.     dalam hal pengambilalihan akan dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Lembaga Selain Bank maka Lembaga Selain Bank  tersebut wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
 
-------ooOoo------
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel