Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
28 Januari 2020
Peraturan :​ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan ​Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
​Tanggal berlaku :  21 Januari 2014​

 

  1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini diterbitkan dalam rangka melengkapi pengaturan mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang saat ini tersebar dalam beberapa ketentuan Bank Indonesia agar menjadi komprehensif dan lebih mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Dengan adanya peraturan yang lebih komprehensif diharapkan dapat membantu setiap konsumen pengguna jasa sistem pembayaran seperti pemegang kartu kredit atau ATM/debet untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa sistem pembayaran.
  2. Ruang lingkup pengaturan PBI ini mencakup perlindungan konsumen dalam kegiatan jasa Sistem Pembayaran yang meliputi:
    a. penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana;
    b. kegiatan transfer dana;
    c. kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu;
    d. kegiatan uang elektronik;
    e. kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah; dan
    f. penyelenggaraan Sistem Pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.
  3. Prinsip Perlindungan Konsumen yang diterapkan dalam memberikan perlindungan kepada Konsumen Jasa Sistem Pembayaran meliputi:
    a. keadilan dan keandalan;
    b. transparansi;
    c. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan
    d. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.
  4. PBI ini mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi Penyelenggara dalam melakukan kegiatan Sistem Pembayaran, antara lain sebagai berikut:
    a. Hak Penyelenggara
    1) memastikan itikad baik Konsumen; dan
    2) mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
    b. Kewajiban Penyelenggara
    1) memberikan kesetaraan akses kepada Konsumen;
    2) memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses, termasuk mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses kepada Konsumen berkebutuhan khusus;
    3) memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Konsumen jika akan memberikan jasa Sistem Pembayaran yang berdampak biaya bagi Konsumen;
    4) memiliki pedoman penetapan biaya untuk menetapkan biaya secara wajar;
    5) menyediakan sistem yang andal dalam menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran;
    6) bertanggungjawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara;
    7) memberikan informasi dan manfaat, risiko, dan konsekuensi bagi Konsumen atas penggunaan jasa Sistem Pembayaran;
    8) menyediakan sarana yang memudahkan Konsumen memperoleh informasi;
    9) menjaga kerahasiaan data dan informasi Konsumen;
    10) memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi Konsumen;
    11) memiliki kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen;
    12) memiliki sistem pengawasan aktif bagi direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan Konsumen;
    13) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait dengan penerapan Perlindungan Konsumen yang dilakukan.
    c. Larangan Penyelenggara
    1) membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian;
    2) memberikan data dan/atau informasi Konsumen kepada pihak lain.
    3) mengenakan biaya kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan yang dilakukannya; dan
    4) mengenakan biaya penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah.
  5. Khusus dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah kepada Konsumen, maka Penyelenggara:
    a. harus menyediakan uang Rupiah dalam kondisi layak edar dan jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen;
    b. wajib memastikan bahwa uang Rupiah yang disediakan merupakan uang Rupiah asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan dalam jumlah nominal yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen; dan
    c. wajib menerima penyetoran uang Rupiah dari Konsumen, dengan terlebih dahulu memeriksa keaslian uang Rupiah yang disetorkan oleh Konsumen.
  6. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada:
    a. Penyelenggara; atau
    b. Bank Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1) Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada Penyelenggara namun tidak terdapat kesepakatan antara Konsumen dengan Penyelenggara;
    2) permasalahan yang diadukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh suatu lembaga mediasi; dan
    3) Konsumen mengalami potensi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Penyelenggara dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
  7. PBI ini berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali untuk beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2014, yaitu:
    a. memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi Konsumen;
    b. memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan Konsumen;
    c. memiliki sistem pengawasan aktif bagi direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan konsumen; dan
    d. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan perlindungan konsumen.
  8. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Sistem Pembayaran dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, dan kegiatan uang elektronik, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI ini.

 

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel