Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
29 September 2020
Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Berlaku : 7 Juli 2009
Ringkasan :

  1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) dengan menggunakan akad mudharabah.
  2. Kriteria BPRS yang dapat mengajukan permohonan FPJPS adalah sebagai berikut:
    1. memiliki penilaian tingkat kesehatan paling kurang peringkat komposit 3 (PK-3) selama 2 (dua) periode terakhir;
    2. memiliki penilaian faktor manajemen paling kurang peringkat C selama 2 (dua) periode terakhir; dan
    3. memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
  3. Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen). Rasio Kebutuhan Kas dihitung berdasarkan perbandingan antara alat likuid berupa kas, dan antarbank aktiva yang tidak diblokir yaitu giro, tabungan, dan deposito jatuh tempo dengan kewajiban likuid berupa kewajiban segera, simpanan dana nasabah tidak terkait yaitu tabungan dan deposito jatuh tempo serta antarbank pasiva tidak terkait yaitu tabungan dan deposito jatuh tempo.
  4. FPJPS wajib dijamin oleh BPRS dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai berupa:
    1. Aset Pembiayaan;
    2. Surat berharga yang dimiliki pemegang saham.
  5. Agunan FPJPS harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, yang dinyatakan dalam surat pernyataan BPRS. BPRS wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJPS apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi tersebut.
  6. BPRS yang memerlukan FPJPS wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
  7. Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FPJPS dilakukan apabila BPRS memenuhi persyaratan atas permohonan FPJPS dan kelengkapan dokumen permohonan FPJPS, serta berdasarkan analisis Bank Indonesia diperkirakan bahwa BPRS tidak dapat memenuhi kewajiban pendanaan jangka pendek.
  8. Bank Indonesia dapat menolak permohonan FPJPS yang tidak sesuai dengan ketentuan, tatacara dan/atau persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
  9. Jangka waktu setiap FPJPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJPS keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
  10. Bank Indonesia memperoleh imbalan atas setiap FPJPS yang diterima oleh BPRS yang dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada BPRS yang bersangkutan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS. Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).
  11. Pada saat FPJPS jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet rekening BPRS di bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau bank umum konvensional sebesar nilai pokok FPJPS dan imbalan FPJPS. Dalam hal FPJPS jatuh tempo dan saldo rekening BPRS tidak mencukupi untuk membayar pokok dan imbalan FPJPS dan/atau BPRS tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJPS, maka agunan FPJPS dieksekusi.
  12. BPRS wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (action plan) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian pemberian FPJPS atau addendumnya ditandatangani.
  13. BPRS wajib menyampaikan laporan secara mingguan kepada Bank Indonesia, berupa perhitungan Rasio Kebutuhan Kas harian, kolektibilitas harian aset Pembiayaan yang diagunkan, dan penggunaan FPJPS harian.
  14. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus atas penggunaan FPJPS terhadap BPRS penerima FPJPS.
  15. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan perjanjian, pengikatan dan eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkin timbul dalam rangka pemberian FPJPS menjadi beban BPRS.
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel