Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 - Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
11 Juli 2020
Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
Berlaku : 25 September 2008

Ringkasan :

  1. Dalam rangka mendorong berkembangnya inovasi produk bank syariah dan UUS, perlu diimbangi dengan adanya mekanisme pengeluaran dan penghentian produk yang lebih sesuai dengan semangat pengembangan perbankan syariah, serta dalam rangka implementasi kerangka mitigasi risiko dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
  2. Adanya pendefinisian dari Produk Bank dan Produk Non Bank.
  3. Kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia atas pengeluaran Produk Bank baru yang memenuhi kriteria tertentu yaitu memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum Produk Bank baru dikeluarkan.
  4. Kewajiban Bank untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal Produk Bank baru yang akan dikeluarkan tidak termasuk dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.
  5. Bank wajib memberikan penjelasan (termasuk melakukan presentasi) atas Produk Bank baru yang wajib mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Sedangkan terhadap produk, sbb : (1) Produk baru yang wajib dilaporkan, (2) Produk Bank yang telah dikeluarkan dan (3) Produk Non Bank, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penjelasan (termasuk presentasi).
  6. Bank Indonesia dapat menghentikan kegiatan Produk Bank dimana penghentian tersebut dapat bersifat sementara atau tetap.
  7. Penghentian Produk Bank dilakukan apabila : (1) tidak memenuhi ketentuan pelaporan dan persetujuan kepada Bank Indonesia, (2) tidak sesuai dengan prinsip syariah dan (3) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Bank dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, apabila melanggar ketentuan.
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel