Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/39/DPM - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
29 September 2020
Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/39/DPM tanggal 14 November 2008 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.
Berlaku : 14 November 2008

Ringkasan :
Pokok-pokok ketentuan FPJP:

  1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh Bank.
  2. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (mismatch) dalam Rupiah sehingga Bank tidak dapat memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah.
  3. Persyaratan Bank untuk mengajukan FPJP
    1. FPJP diberikan hanya untuk Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dan memiliki agunan sesuai persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
    2. Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio) paling kurang 8% (delapan per seratus).
    3. Bank dapat mengajukan permohonan atau perpanjangan FPJP pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB pada setiap hari kerja yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan Bank Indonesia.
    4. Pencairan FPJP dilakukan oleh Bank Indonesia secara harian sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM selama jangka waktu FPJP
  4. Karakteristik FPJP
    1. FPJP diberikan paling banyak sebesar plafon FPJP yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM.
    2. Jangka waktu setiap FPJP paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang hingga mencapai 90 (sembilan puluh) hari.
    3. Bank Indonesia mengenakan biaya bunga atas FPJP yang digunakan Bank dengan tingkat bunga ditetapkan sebesar BI-Rate ditambah 100 (seratus) basis poin. Biaya bunga didasarkan pada pencairan FPJP harian.
  5. Bank dapat melakukan perpanjangan FPJP yang jatuh waktu dengan ketentuan :
    1. Bank melunasi bunga FPJP jatuh waktu terlebih dahulu;
    2. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan; dan
    3. Bank memiliki agunan yang masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana sesuai persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
    4. Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio) paling kurang 8% baerdasarkan perhitungan Bank Indonesia.
    5. Penggunaan FPJP belum melampaui 90 hari secara berturut-turut.
  6. Jenis dan Persyaratan Agunan FPJP
    1. Agunan FPJP dapat berupa:
      1. SBI, SUN atau SBSN dengan persyaratan:
        • pada tanggal FPJP jatuh waktu SBI masih memiliki jangka waktu paling kurang 2 (dua) hari kerja.
        • pada tanggal FPJP jatuh waktu SUN dan SBSN masih memiliki jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) hari kerja.
      2. Obligasi Korporasi dengan persyaratan:
        • pada saat permohonan atau perpanjangan FPJP memiliki sisa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari;
        • aktif diperdagangkan
        • memiliki peringkat paling kurang 3 (tiga) peringkat (notch) teratas pada 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
      3. Aset Kredit dengan persyaratan:
        • Kolektibilitas lancar selama 12 bulan terakhir
        • Bukan merupakan kredit konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah (KPR)
        • Kredit dijamin dengan agunan yang memiliki nilai paling kurang 110% dari plafon kredit;
        • Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank
        • Kredit belum pernah direstrukturisasi.
        • Sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling cepat 3 (tiga) bulan
        • Baki debet (Outstanding) kredit tidak melebihi plafon kredit dan batas maksimum pemberian kredit.
        • Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum.
    2. Obligasi Korporasi hanya dapat dijadikan agunan FPJP dalam hal :
      1. Bank tidak memiliki SBI, SUN dan SBSN;
      2. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir 1) namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP.
    3. Aset Kredit hanya dapat dijadikan agunan FPJP dalam hal :
      1. Bank tidak memiliki SBI, SUN, SBSN dan Obligasi Korporasi;
      2. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir 1) namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP.
  7. Penilaian Agunan Dalam Rangka FPJP
    1. Persentase atas nilai agunan FPJP ditetapkan masing-masing:
      • Paling kurang 100% dari plafon FPJP yang di-cover dengan SBI;
      • Paling kurang 105% dari plafon FPJP yang di-cover dengan SUN atau SBSN
      • Paling kurang 135% untuk peringkat teratas atau 140% untuk peringkat kedua teratas atau 145% untuk peringkat ketiga teratas dari plafon FPJP yang di-cover dengan Obligasi Korporasi sesuai hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
      • Paling kurang 150% dari plafon FPJP yang di-cover dengan Aset Kredit.
    2. Harga SBI, SUN, dan SBSN ditetapkan sebagaimana harga yang tercantum BI-SSSS.
    3. Harga Obligasi Korporasi ditetapkan sebagaimana harga transaksi terkini di Bursa Efek Indonesia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir.
    4. Nilai Aset Kredit dihitung berdasarkan baki debet (outstanding) kredit.
  8. Pelunasan FPJP
    1. Pada tanggal FPJP jatuh waktu, Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia
    2. Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar biaya bunga dan/atau nominal FPJP sampai dengan cut off warning Sistem BI-RTGS akan dilakukan eksekusi agunan.
  9. Bank Indonesia akan melakukan proses eksekusi agunan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya kondisi gagal setel.
    1. Dalam hal agunan berupa SBI, eksekusi agunan dilakukan dengan cara pelunasan SBI sebelum jatuh waktu (early redemption).
    2. Dalam hal agunan berupa SUN, SBSN dan Obligasi Korporasi eksekusi agunan dilakukan dengan cara penjualan melalui Pialang
    3. Dalam hal agunan berupa Aset Kredit, eksekusi agunan dilakukan dengan cara menjual hak tagih dan/atau menjual di bawah tangan. Kelebihan atau kekurangan nilai eksekusi agunan ditambah dengan akumulasi biaya bunga FPJP dan biaya eksekusi agunan akan diperhitungkan dengan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia.
  10. Pengawasan Penggunaan FPJP
    1. Bank Indonesia menetapkan bank penerima FPJP dalam pengawasan khusus dan terhadapnya berlaku ketentuan Bank Indonesia mengenai Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.
    2. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (post audit) terhadap Bank atas penggunaan FPJP.
    3. Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (remedial action plan).
    4. Bank wajib menyampaikan laporan kondisi likuiditas Bank pada setiap akhir hari kerja.
  11. Dalam hal Bank tidak melunasi FPJP dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Surat Edaran ini dan/atau berdasarkan pemeriksaan diketahui adanya penyimpangan penggunaan FPJP, maka Bank dapat dikenakan sanksi berupa :
    1. tidak dapat menerima FPJP dalam jangka waktu tertentu; dan
    2. sanksi administratif, antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus Bank.
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel