Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
25 Oktober 2020
Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM Tanggal 31 Maret 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang
Berlaku : 31 Maret 2008

Ringkasan :

I. MEKANISME LELANG SBIS

  1. Bank Indonesia (BI) mengumumkan rencana lelang SBIS paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang SBIS, antara lain meliputi :
    1. BUS atau UUS yang dapat mengikuti lelang SBIS (FDR > 80% dan tidak sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS);
    2. jangka waktu SBIS;
    3. tingkat imbalan, yang mengacu kepada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu sama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SBIS dengan ketentuan sbb :
      1. dalam hal lelang SBI menggunakan metode fixed rate tender, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.
      2. dalam hal lelang SBI menggunakan metode variable rate tender, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.
    4. tanggal transaksi, dan
    5. tanggal setelmen.
  2. Pada hari pelaksanaan lelang SBIS (hari Rabu pukul 10.00-12.00WIB), BUS atau UUS atau Pialang mengajukan penawaran kuantitas SBIS yang akan dibeli kepada BI cq. DPM-BOpM melalui BI-SSSS.
  3. BI cq DPM-BOpM mengumumkan hasil lelang SBIS setelah window time SBIS ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada pemenang lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS dan sistem LHBU.
  4. BI menetapkan kuantitas pemenang lelang SBIS berdasarkan jumlah penawaran kuantitas yang diterima atau berdasarkan perhitungan kuantitas secara proporsional.
  5. BI cq. DPM-PTPM melakukan setelmen hasil lelang SBIS pada hari kerja yang sama dengan hari pelaksanaan lelang SBIS (same day settlement) dengan cara :
    1. mendebet rekening giro pemenang lelang dalam rangka setelmen dana; dan
    2. mengkredit rekening surat berharga pemenang lelang dalam rangka setelmen surat berharga; masing-masing sebesar nilai nominal SBIS yang dimenangkan.
  6. Dalam hal BUS atau UUS tidak memiliki saldo rekening giro yang mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban setelmen dana sebagaimana dimaksud pada butir 1.a sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS, maka hasil lelang SBIS yang dimenangkan BUS atau UUS yang bersangkutan dinyatakan batal.
  7. BI juga dapat membatalkan hasil lelang SBIS antara lain dalam hal penawaran yang masuk dinilai berada di luar kewajaran dari perkiraan potensi likuiditas. Pembatalan tersebut diumumkan oleh BI setelah window time SBIS ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada peserta lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS dan sistem LHBU.
II. SANKSI
  1. Terhadap pembatalan hasil lelang SBIS karena saldo rekening giro yang tidak mencukupi, BUS atau UUS dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nominal SBIS yang dibatalkan atau paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk setiap pembatalan;
  2. Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, BUS atau UUS telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka selain mendapatkan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar, BUS atau UUS juga dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS sampai dengan lelang minggu berikutnya dan larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
  3. Penghitungan 3 (tiga) kali teguran tertulis tersebut memperhitungkan juga Repo SBIS oleh BUS atau UUS yang dinyatakan batal.
III. PENUTUP
Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2008. DPM
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel