Peraturan Bank Indonesia No 19/11/PBI/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement) Melalui Bank - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
25 Mei 2019
RINGKASAN PENGATURAN PERATURAN BANK INDONESIA
 
Peraturan                                : Peraturan Bank Indonesia No 19/ 11 /PBI/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement) Melalui Bank
Tanggal Berlaku                  : 2 Januari 2018
Ringkasan                             :

I.           Latar Belakang

Dominasi USD dalam pasar keuangan domestik masih sangat tinggi tercermin dari penggunaan mata uang dalam transaksi perdagangan bilateral Indonesia dengan berbagai negara masih didominasi oleh USD. Tingginya ketergantungan terhadap USD tersebut berpotensi berdampak pada peningkatkan kerentanan perekonomian Indonesia terhadap shock yang bersumber dari global yang pada akhirnya berpotensi memberikan dampak negatif bagi stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi.
Dalam rangka memitigasi risiko tersebut, dipandang perlu untuk mendorong upaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan USD dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral. Salah satu alternatif adalah penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral Indonesia dengan negara kawasan (Local Currency Settlement – LCS). Dengan mekanisme ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi upaya Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. Selain itu, pengunaan mata uang lokal juga berperan dalam (i) mendorong diversifikasi eksposur mata uang, (ii) berpotensi mengurangi biaya transaksi perdagangan karena terjadinya direct quotation antara mata uang lokal, (iii) mendorong pengembangan pasar keuangan domestik berbasis mata uang lokal, dan (iv) membuka akses (partisipasi pelaku)

II.          Materi Pengaturan

1.          Penunjukan Bank ACCD
Bank Indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra menunjuk Bank sebagai Bank Appointed Cross Currency Dealer (Bank ACCD) dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Dalam rangka penunjukkan Bank ACCD tersebut, BI bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra juga melakukan evaluasi pada Bank ACCD dan dapat melakukan pengakhiran penunjukan bank sebagai Bank ACCD.
2.          Kegiatan dan Transaksi Keuangan Bank ACCD
a.        Bank ACCD Indonesia dapat melakukan kegiatan dan transaksi keuangan tertentu meliputi:
1)     pembukaan SNA Rupiah (Rekening khusus Rupiah yang dibuka oleh Bank ACCD Negara Mitra pada Bank ACCD Indonesia) dan SNA Mitra (Rekening Khusus dalam mata uang negaa mitra yang dibuka oleh Bank ACCD Indonesia pada Bank ACCD Negara Mitra ;
2)     pembukaan Sub-SNA Mitra (Rekening khusus dalam mata uang negara mitra yang dibuka oleh Importir/Eksportir Indonesia pada Bank ACCD Indonesia); 
3)     transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra;
4)     pembiayaan perdagangan;
5)     pengelolaan saldo SNA dan saldo Sub-SNA; dan
6)     transfer dana.
b.        Dalam melakukan transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra, Bank ACCD wajib menerbitkan kuotasi harga rupiah terhadap mata uang negara mitra.
c.        Pembukaan SNA Rupiah dan SNA Mitra
1)     Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan SNA Rupiah dan dapat melakukan pembukaan SNA Mitra.
2)     Pengelolaan saldo SNA Rupiah dan SNA Mitra:
i.    Saldo SNA Rupiah dan SNA Mitra dibatasi sampai dengan jumlah nominal tertentu pada akhir Hari.
ii.   Saldo SNA Rupiah dan SNA Mitra dapat melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir Hari dengan persyaratan tertentu.
d.        SNA Rupiah tidak diperhitungkan sebagai pinjaman luar negeri jangka pendek bank.
e.        Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan Sub-SNA Mitra untuk Importir/Eksportir di Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS.
f.         Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra melalui transaksi spot, forward, swap dan transaksi lainnya dengan:
1)   Bank ACCD Indonesia atau Bank ACCD Negara Mitra, tanpa Underlying Transaksi.
2)   Importir/ Eksportir di Indonesia, wajib didukung underlying transaksi.
3)   Non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Importir/ Eksportir, wajib didukung underlying transaksi
4)   Non-Bank ACCD Negara Mitra untuk kepentingan pelaksanaan squaring position, dan wajib dilakukan secara gross basis, wajib didukung Underlying Transaksi
g.        Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ACCD Negara Mitra tanpa Underlying. Transaksi dimaksud meliputi transaksi spot, forward, swap dan transaksi lainnya.
h.        Nominal transaksi dan jangka waktu transaksi yang dilakukan Bank ACCD Indonesia dengan Importir/Eksportir di Indonesia atau dengan Non Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk  kepentingan Importir/Eksportir  dilarang melebihi nominal underlying transaksi dan dilarang melebihi jangka waktu Underlying Transaksi.
i.         Penyelesaian transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra antara Bank ACCD Indonesia dengan
1)   Bank ACCD Indonesia,
2)   Bank ACCD Negara Mitra,
3)   Importir/ Exportir Indonesia, dan
4)   non-Bank ACCD Indonesia
dapat dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh atau secara netting.
j.         Penyelesaian secara netting dapat dilakukan dalam rangka:
1)   perpanjangan transaksi (rollover);
2)   percepatan penyelesaian transaksi (early termination);
3)   pengakhiran transaksi (unwind/ cancel up)
dimana penyelesaian transaksi secara netting antara Bank ACCD dengan Importir/Eksportir Indonesia dan dengan Non Bank ACCD Indonesia wajib disertai dengan dokumen pendukung.
k.        Penyelesaian transaksi secara netting harus dilakukan dengan Bank ACCD yang sama dimana transaksi awal dilakukan.
l.         Bank ACCD dapat melakukan pembiayaan perdagangan kepada nasabah Importir/Eksportir Indonesia dalam mata uang negara mitra dan wajib didukung dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment)
1)   Sumber pendanaan Pembiayaan perdagangan dalam mata uang negara mitra dilakukan melalui transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra berupa transaksi spot, forward, dan swap; dan/atau pinjaman langsung (direct borrowing).
2)   Nominal dan jangka waktu pinjaman langsung dilarang melebihi nominal Underlying Transaksi dan dilarang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dan jangka waktu Underlying Transaksi.
3)   Pinjaman langsung (direct borrowing) yang berasal dari Bank ACCD Negara Mitra tidak diperhitungkan sebagai pinjaman luar negeri jangka pendek Bank.
m.      Untuk kepentingan pemberian Pembiayaan Perdagangan dalam rupiah oleh Bank ACCD Negara Mitra kepada Importir/Eksportir negara mitra, Bank ACCD Indonesia dapat:
1)   menerima transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi spot, forward, dan swap; dan/atau
2)   melakukan penempatan rupiah kepada Bank ACCD Negara Mitra.
n.        Jumlah nominal dan jangka waktu atas penempatan dalam rupiah Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD negara mitra dilarang melebihi nominal Underlying Transaksi dan dilarang melebihi 1 (satu) tahun dan jangka waktu Underlying Transaksi.
o.        Pengelolaan SNA, yaitu:
1)     Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi spot, forward, dan swap rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra dengan Bank ACCD Indonesia dan/ atau Bank ACCD Negara Mitra.
2)     Bank ACCD Indonesia dapat menerima transaksi spot, forward, dan swap mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah dari Bank ACCD Negara Mitra.
3)     Dalam pengelolaan saldo SNA Mitra, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan:
                                              i.       investasi pada aset keuangan dalam mata uang negara mitra di negara mitra
                                             ii.       transaksi swap mata uang negara mitra terhadap rupiah dan/atau valuta asing dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Negara Mitra; dan/atau
                                            iii.       konversi ke berbagai mata uang.
4)     Pokok dan hasil dari investasi pada aset dalam mata uang negara mitra dikreditkan kembali ke SNA Mitra.
p.        Pengelolaan Sub-SNA, yaitu:
1)     Eksportir Indonesia dapat menginvestasikan saldo Sub-SNA Mitra pada aset keuangan dalam mata uang negara mitra di negara mitra
2)     Investasi dilarang dalam bentuk penempatan pada bank berupa deposito dan tabungan.
3)     Dalam hal Eksportir Indonesia melakukan investasi pada aset dalam mata uang negara mitra, pokok dan hasil dari investasi tersebut tidak dapat dikreditkan kembali ke Sub-SNA Mitra.
4)     Importir Indonesia tidak dapat menginvestasikan saldo Sub-SNA Mitra.
5)     Pelaksanaan transaksi investasi didukung oleh dokumen pendukung.
q.        Penyetoran dan penarikan dana
Importir/Eksportir di Indonesia dilarang melakukan penyetoran dan penarikan secara tunai dalam mata uang negara mitra pada Sub-SNA Mitra.
r.         Transfer dana
Transfer mata uang negara mitra dan transfer rupiah dapat dilakukan dalam rangka penyelesaian transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra,  pembiayaan perdagangan, penyelesaian Underlying Transaksi dan penyelesaian investasi pada aset keuangan di negara mitra.
s.        Penyelesaian transaksi secara tunai untuk rupiah dan mata uang negara mitra hanya dapat dilakukan di masing-masing negara.
t.         Saldo pada rekening Sub-SNA Mitra milik Importir/Eksportir di Indonesia dilarang dipindahbukukan atau ditransfer ke rekening Sub SNA Mitra lainnya pada Bank ACCD Indonesia.
u.        Kuotasi harga
1)   Bank ACCD Indonesia wajib menampilkan kuotasi harga.
2)   Transaksi mata uang negara mitra terhadap rupiah yang dilakukan wajib menggunakan kuotasi harga.
v.        Posisi terbuka transaksi mata uang negara mitra terhadap rupiah atau valuta asing dilarang melebihi jumlah tertentu pada setiap akhir Hari.
3.          Dokumen Underlying Transaksi
Dokumen underlying terdiri dari:
a.   Dokumen Underlying Transaksi dapat berupa dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment); atau dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan (anticipatory basis).
b.   Dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan (anticipatory basis) dapat menggunakan perkiraan secara gross (gross basis) maupun secara neto (net basis).
4.          Standar Operating Procedure
Bank ACCD Indonesia wajib memiliki pedoman berupa standard operating procedure untuk kepentingan pelaksanaan LCS.
5.          Pelaporan
a.   Bank ACCD Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan untuk kepentingan pelaksanaan LCS kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
b.   Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan pada tanggal berakhirnya penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan pada Hari berikutnya setelah gangguan teknis dapat diatasi.
6.          Pengawasan
Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan transaksi keuangan Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS, meliputi:
a.      pengawasan tidak langsung (off site); dan/atau
b.      pemeriksaan (on site).
7.          Sanksi
a.   Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
b.   Pengenaan sanksi tidak menghilangkan kewajiban bagi Bank ACCD Indonesia untuk menyampaikan laporan
c.   Selain dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi terkait pengenaan sanksi kepada otoritas yang berwenang.
8.          Ketentuan Penutup
Sanksi terkait pelaporan mulai diberlakukan bagi pelapor baru setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.
9.          Tanggal efektif berlakunya PBI
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
 
 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel