Peraturan Bank Indonesia No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement) Melalui Bank - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
30 Oktober 2020

RINGKASAN PENGATURAN PERATURAN BANK INDONESIA

 

Peraturan Bank Indonesia No 22/ 12 /PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement) Melalui Bank

 

Tanggal Berlaku                  :  28 Agustus 2020

Ringkasan                           :

I.         Latar Belakang

Dominasi USD dalam pasar keuangan domestik masih sangat tinggi tercermin dari penggunaan mata uang dalam transaksi bilateral Indonesia dengan berbagai negara masih didominasi oleh USD. Tingginya ketergantungan terhadap USD tersebut berpotensi berdampak pada peningkatkan kerentanan perekonomian Indonesia terhadap shock yang bersumber dari global yang pada akhirnya berpotensi memberikan dampak negatif bagi stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi. Dalam rangka memitigasi risiko tersebut, Bank Indonesia dengan Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand, dan Kementerian Keuangan Jepang telah menyepakati implementasi kerangka kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi bilateral atau disebut juga Local Currency Settlement (LCS).

Transaksi LCS dalam memfasilitasi transaksi bilateral antara Indonesia dan negara mitra telah menunjukkan hasil yang positif sebagaimana ditunjukkan dari peningkatan volume transaksi, frekuensi transaksi, dan nasabah pengguna transaksi LCS. Untuk meningkatkan penggunaan transaksi LCS yang lebih luas Bank Indonesia bersama dengan otoritas keuangan negara mitra berinisiatif untuk melakukan penguatan framework LCS ACCD.

Dengan adanya penguatan mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi positif bagi upaya Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. Selain itu, pengunaan mata uang lokal juga berperan dalam (i) mendorong diversifikasi eksposur mata uang, (ii) berpotensi mengurangi biaya transaksi perdagangan karena terjadinya direct quotation antara mata uang lokal, (iii) mendorong pengembangan pasar keuangan domestik berbasis mata uang lokal, dan (iv) membuka akses (partisipasi pelaku)

 

II.          Materi Pengaturan

1. Penunjukan Bank ACCD

Bank Indonesia bersama otoritas negara mitra menyusun kriteria Bank ACCD dan kemudian menunjuk Bank sebagai Bank Appointed Cross Currency Dealer (Bank ACCD) dengan mempertimbangkan kriteria yang telah disusun tersebut. BI bersama otoritas negara mitra dapat melakukan pengakhiran penunjukan bank sebagai Bank ACCD.

2. Kegiatan dan Transaksi Keuangan Bank ACCD

a.      Untuk kepentingan pelaksanaan LCS, bank ACCD Indonesia melakukan:

1)      Kegiatan keuangan; dan

2)      Transaksi keuangan.

b.      Kegiatan keuangan yang dilakukan Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan LCS meliputi:

1)      pembukaan SNA Rupiah dan SNA Mitra;

2)      pembukaan Sub-SNA Mitra;

3)      pengelolaan saldo Special Purpose Non-Resident Account dan saldo Sub-Special Purpose Non-Resident Account;

4)      transfer dana; dan

5)      Pembiayaan.

c.      Transaksi keuangan yang dilakukan Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan LCS meliputi transaksi tod, tom dan spot, serta transaksi lainnya yang disepakati Bank Indonesia dengan otoritas negara mitra.

3. Pembukaan SNA Rupiah dan SNA Mitra

a.      Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan SNA Rupiah dan dapat melakukan pembukaan SNA Mitra.

b.      Bank ACCD Indonesia harus memonitor dan memastikan agar saldo SNA Rupiah pada Bank ACCD Indonesia tidak melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir Hari kecuali dengan persyaratan tertentu.

c.      Bank ACCD Indonesia harus memonitor dan memastikan agar saldo SNA Mitra pada Bank ACCD Mitra tidak melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir Hari.

d.      SNA Rupiah tidak diperhitungkan sebagai pinjaman luar negeri jangka pendek Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman luar negeri bank.

4. Pembukaan Rekening Sub-SNA Mitra

a.      Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan Sub-SNA Mitra dan perlu melakukan penilaian atas kesesuaian profil dan kegiatan ekonomi nasabah LCS Indonesia.

b.      Penambahan dan pengurangan saldo Sub-SNA Mitra harus dilakukan sesuai dengan kriteria tertentu.

5. Pengelolaan Saldo SNA dan Sub-SNA

a.      Bank ACCD Indonesia dapat melakukan pengelolaan saldo SNA Mitra melalui investasi pada aset keuangan dalam mata uang negara mitra di negara mitra, transaksi swap, dan konversi ke berbagai mata uang.

b.      Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan investasi dalam bentuk instrumen tertentu.

c.      Nasabah LCS Indonesia dapat menginvestasikan saldo Sub-SNA Mitra pada aset keuangan dalam mata uang negara mitra di negara mitra dalam bentuk instrumen tertentu.

d.      Bank ACCD Indonesia dilarang melaksanakan perintah investasi atas saldo Sub-SNA Mitra dalam bentuk instrumen tertentu

e.      Bank ACCD dapat melaksanakan perintah penarikan dan penyetoran secara tunai pada Sub-SNA Mitra dengan kriteria tertentu.

6. Transfer Dana

a.      Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer dana dalam rupiah baik antar-rekening SNA Rupiah dan/atau rekening SNA Rupiah ke rekening non-SNA Rupiah.

b.      Penyelesaian transaksi secara tunai untuk rupiah hanya dapat dilakukan di Indonesia.

c.      Bank ACCD Indonesia dapat melakukan pemindahbukuan atau transfer saldo antara Sub-SNA Mitra dengan kriteria tertentu.

7. Pembiayaan

a.      Bank ACCD Indonesia dapat memberikan pembiayaan berupa pembiayaan kegiatan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang negara mitra kepada Nasabah LCS Indonesia.

b.      Pemberian pembiayaan kegiatan investasi langsung harus memperhatikan ketentuan otoritas terkait mengenai kegiatan pembiayaan oleh bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

c.      Penyediaan dana dalam mata uang negara mitra dapat dilakukan melalui transaksi swap atau pinjaman langsung (direct borrowing).

d.      Untuk kepentingan pemberian pembiayaan rupiah oleh Bank ACCD Negara Mitra, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi swap dan/atau penempatan rupiah kepada Bank ACCD Negara Mitra.

e.      Jangka waktu pinjaman langsung (direct borrowing) dilarang melebihi 1 tahun dan melebihi jangka waktu underlying transaksi.

f.        Pinjaman langsung (direct borrowing) tidak diperhitungkan sebagai pinjaman luar negeri jangka pendek bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman luar negeri bank,

8. Transaksi Keuangan

a.      Transaksi keuangan meliputi spot, forward, swap, dan transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BI dan otoritas negara mitra

b.      Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD negara mitra dapat melakukan transaksi keuangan untuk kepentingan squaring position dan/atau manajemen likuiditas tanpa underlying transaksi.

c.      Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi keuangan dengan nasabah LCS Indonesia, non-bank ACCD Indonesia, dan non-bank ACCD negara mitra dengan underlying transaksi.

d.      Penyesuaian transaksi keuangan dapat dilakukan melalui rollover, early termination, atau pengakhiran transaksi (unwind/cancel up)

e.      Penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (gross) dan netting.y

f.        Posisi gross dari transaksi swap dilarang melebihi jumlah tertentu pada akhir hari.

9. Underlying Transaksi

a.      Prinsip Umum Underlying Transaksi

1)      Pembiayaan dan transaksi keuangan dengan kriteria tertentu wajib memiliki underlying transaksi yang dibuktikan dengan dokumen underlying transaksi.

2)      Nominal dan jangka waktu pembiayaan dan transaksi keuangan dilarang melebihi nominal dan jangka waktu underlying transaksi.

b.      Jenis Underlying Transaksi

1)      Underlying Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan LCS dapat berupa transaksi berjalan (current account transactioni), kegiatan investasi langsung, dan underlying transaksi lainnya.

2)      Bank ACCD dilarang memfasilitasi nasabah LCS diluar dari cakupan underlying transaksi.

c.      Dokumen Underlying Transaksi

1)      Dokumen underlying transaksi dapat bersifat final (firm commitement) atau perkiraan (anticipatory basis).

2)      Dokumen yang bersifat perkiraan (anticipatory basis) menggunakan perkiraan secara gross (gross basis) atau secara neto (net basis).

10.   Kuotasi Harga

Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan kuotasi harga mata uang negara mitra terhadap rupiah yang merefleksikan harga wajar di pasar valuta asing  dan dapat ditransaksikan (hittable)

11.   Posisi Terbuka Transaksi Mata Uang Mata Uang Negara Mitra Terhadap Rupiah dan/atau Valuta Asing

Bank ACCD Indonesia dapat memiliki posisi terbuka transaksi mata uang negara mitra pada setiap akhir Hari untuk kepentingan pelaksanaan LCS dan dilarang melebihi jumlah tertentu pada setiapakhir hari.

12.   Pelaporan

a.      Bank ACCD Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan untuk kepentingan pelaksanaan LCS kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

b.      Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan pada tanggal berakhirnya penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan pada Hari berikutnya setelah gangguan teknis dapat diatasi.

13.   Pengawasan

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan transaksi keuangan Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS, meliputi:

a.      pengawasan tidak langsung (off site); dan/atau

b.      pemeriksaan (on site).

14.   Tanggal efektif berlakunya PBI

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal xxx.

 

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel