Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
21 Oktober 2020

Ringkasan Peraturan Bank Indonesia​

 

Peraturan
:
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter
Berlaku
 
:
17  Desember 2018
 
        I.   Latar Belakang dan Tujuan
Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter antara lain melalui penerbitan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) sebagai salah satu instrumen Operasi Moneter (OM).
 
      II.    Materi Pengaturan
1.      SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
2.      SukBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut menggunakan akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik, yaitu kontrak syirkah 2 (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi (hishshah) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau jatuh waktu.
3.      SukBI juga dapat digunakan sebagai agunan transaksi repo dalam Standing Facilities yaitu penyediaan dana rupiah dalam Standing Facilities Konvensional (financing facility) maupun penyediaan dana rupiah dalam Standing Facilities Syariah (lending facility).
4.      Karakteristik SukBI yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
a.       menggunakan underlying asset berupa SBSN;
b.       berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
c.       diterbitkan tanpa warkat (scripless);
d.       dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
e.       hanya dapat dibeli oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di pasar perdana;
f.        dapat diperdagangkan (tradable) di pasar sekunder; dan
g.       hanya dapat dimiliki oleh Bank.
5.      Bank dilarang melakukan transaksi SukBI di pasar sekunder dengan pihak selain Bank, namun larangan ini tidak berlaku untuk transaksi SukBI oleh Bank dengan Bank Indonesia.
6.      SukBI ditatausahakan oleh Bank Indonesia dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank Indonesia yang mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SukBI yang dilakukan secara scripless. Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SukBI.
7.      Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SukBI wajib menatausahakan SukBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan larangan transaksi SukBI dengan pihak selain Bank.
8.      Bank Indonesia melunasi SukBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal.
9.      Bank Indonesia membayar imbalan SukBI pada saat jatuh waktu atau sebelum jatuh waktu (dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajiban repo SukBI).
10.    Bank yang melakukan transaksi SukBI dengan pihak selain Bank di pasar sekunder dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SukBI yang menatausahakan SukBI milik nasabahnya yang melanggar ketentuan larangan transaksi SukBi dengan pihak selain Bank, dikenakan sanksi berupa:
a.       teguran tertulis; dan
b.       kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SukBI yang tidak memenuhi persyaratan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.
11.    Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 17 Desember 2018.
 
 
 
 
 
 
 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel