PADG No.22/20/PADG/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Jepang menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
22 Oktober 2020
RINGKASAN PENGATURAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 
                                             Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank
Tanggal Berlaku                  :  28 Agustus 2020
Ringkasan                           :
I.         Latar Belakang
Kementerian Keuangan Jepang dan Bank Indonesia bersepakat mengimplementasikan kerangka kerja untuk mendorong penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Jepang. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.
Untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank. Sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan tersebut diperlukan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan dan transaksi keuangan melalui skema LCS Rupiah dan Yen antara lain mencakup pembukaan rekening khusus dalam rupiah dan Yen, pelaksanaan transaksi rupiah atau valuta asing terhadap Yen, dan pemberian fasilitas pembiayaan dalam rupiah dan Yen.
 
II.          Materi Pengaturan
1. Bank ACCD Indonesia
a.      Kriteria penunjukan Bank ACCD Indonesia:
1)     Kondisi kesehatan Bank;
2)     Kemampuan Bank dalam memfasilitasi kegiatan keuangan dan transaksi keuangan antara Indonesia dan Jepang;
3)     Kemampuan Bank dalam menjalin hubungan bisnis dengan perbankan di Jepang;
4)     Akses jaringan kantor Bank di Indonesial dan
5)     Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama otoritas Jepang.
b.      Mekanisme penunjukan Bank ACCD Indonesia dilakukan dengan tahapan paling kurang:
1)     calon Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia;
2)     Bank Indonesia melakukan pemrosesan permohonan;
3)     Bank Indonesia memberikan persetujuan penunjukan.
 
2. Kegiatan Keuangan untuk Kepentingan Pelaksanaan LCS
a.      Pembukaan SNA Rupiah dan SNA Yen;
b.      Pembukaan Sub-SNA Yen;
c.      Pengelolaan Saldo SNA Yen;
d.      Pengelolaan Saldo Sub-SNA Yen dan Sub-SNA Rupiah;
e.      Transfer dana; dan
f.       Pembiayaan.
 
3. Transaksi Keuangan
a.      Transaksi rupiah terhadap yen berupa:
1)     transkasi spot;
2)     transaksi forward;
3)     transaksi swap; dan/atau
4)     transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Jepang.
b.      Transaksi rupiah terhadap yen tersebut dapat dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan:
1)     Bank ACCD Indonesia lainnya;
2)     Bank ACCD Jepang;
3)     Nasabah LCS Indonesia;
4)     non-Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia; dan/atau
5)     non-Bank ACCD Jepang untuk kepentingan squaring position.
c.      Bank ACCD Indonesia dapat melakukan Transaksi Keuangan dengan:
1)     Bank ACCD Indonesia;
2)     Bank ACCD Jepang;
3)     non-Bank ACCD Jepang yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia; dan/atau
4)     non-Bank ACCD Jepang atas dasar Underlying Transaksi yang dilakukan Nasabah LCS Indonesia,
untuk kepentingan pelaksanaan squaring position.
d.      Transaksi rupiah terhadap yen dapat dilakukan penyesuaian berupa:
1)     perpanjangan transaksi;
2)     percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
3)     pengakhiran transaksi,
yang hanya dapat dilakukan:
1)     pemindahan pokok secara netting;
2)     paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi;
3)     sesuai jangka waktu Underlying Transaksi; dan
4)     dengan Bank ACCD Jepang atau non-Bank ACCD Jepang yang sama sesuai kontrak transaksi awal.
 
4. Transakdi NDF, Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transaksi NDF sebagaimana ketentuan BI mengenai DNDF.
 
5. Underlying Transaksi:
a.      Jenis Undelying Transaksi, mencakup:
1)     transaksi berjalan;
2)     seluruh kegiatan investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Jepang berupa:
                              i.         Investasi antara Nasabah LCS Idnonesia dan Nasabah LCS Jepang, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen); atau
                             ii.         Pinjaman antar perusahaan dalam satu grup yang sama; atau
3)     Underlying Transaksi lainnya.
b.      Dokumen Underlying Transaksi, berupa:
1)     dokumen Underlying Transaksi bersifat final; atau
2)     dokumen Underlying Transaksi bersifat perkiraan yang hanya diperbolehkan untuk transaksi berjalan dan dihitung berdasarkan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
c.      Dokumen Underlying Transaksi untuk transaksi rupiah terhadap yen:
1)     Transaksi berupa spot antara Bank ACCD Indonesia dengan Nasabah LCS Indonesia atau non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia wajib didukung oleh dokumen Underlying Transaksi bersifat final.
2)     Transaksi berupa forward dan swap antara Bank ACCD Indonesia dengan Nasabah LCS Indonesia atau non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia wajib didukung oleh dokumen Underlying Transaksi bersifat final atau perkiraan.
3)     Dokumen Underlying Transaksi bersifat final atau perkiraan wajib diterima oleh Bank Indonesia paling lambat pada tanggal penyerahan (settlement date).
d.      Dokumen Underlying Transaksi untuk Pembiayaan, menjelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia dibuktikan dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dari Nasabah LCS Indonesia dan dipastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan tujuan Pembiayaan.
 
6. Kuotasi Harga, dalam melaksanakan transaksi spot dan forward, Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan kuotasi harga yen terhadap rupiah pada sarana informasi paling kurang 1 (satu) kali setiap Hari dengan kuotasi harga yang merefleksikan harga wajar dan dapat ditransaksikan.
 
7. Evaluasi dan Pengakhiran Penunjukan Bank ACCD Indonesia:
a.      Bank ACCD Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia yang dilakukan:
1)     Berdasarkan hasil evaluasi bersama otoritas Jepang;
2)     Dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas berwenang;
3)     Dalam hal Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil Aksi Korporasi; atau
4)     Berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
b.      Bank ACCD Indonesia yang sedang dalam proses pencabutan izin usaha atau berencana melakukan Aksi Korporasi wajib menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia.
 
8. Tata Cara Pelaporan:
a.      Bank ACCD Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental terkait kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen kepada Bank Indonesia.
b.      Laporan berkala mencakup 7 formulir, yaitu:
1)     transaksi valuta asing;
2)     posisi terbuka transaksi yen pada SNA Yen;
3)     posisi salso SNA Yen;
4)     transfer dana;
5)     posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Yen;
6)     posisi Pembiayaan; dan
7)     saldo dan mutasi SNA Rupiah milik Bank ACCD Jepang,
yang merupakan data selama 1 (satu) periode laporan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
c.      Laporan insidental berupa:
1)     saldo dan mutasi Sub-SNA Rupiah milik Nasabah LCS Jepang pada Bank ACCD Jepang; dan
2)     laporan lainnya dalam hal diperlukan.
 
9. Korespondensi:
a.      Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait penunjukan Bank ACCD Indonesia, pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen, dan pengakhiran penunjukan Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada DPPK; dan
b.      Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan disampaikan kepada DPKL.
 
10. Tata Cara Pengenaan Sanksi, Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan dan dapat ditembuskan kepada otoritas terkait.
 
11. Ketentuan penutup, Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 
 
 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel