Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 perihal Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
20 Februari 2020
RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 
Peraturan
:
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 perihal Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia
Tanggal
:
21 Agustus 2018
Berlaku
:
21 Agustus 2018
 
        I.      Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari aturan pelaksanaan dari PBI Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 16/19/PBI/2014, yang semula diatur dalam bentuk format Surat Edaran Bank Indonesia.
      II.       Materi pengaturan meliputi:
1.          Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah transaksi swap beli Bank dalam valuta asing terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia.
2.          Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Underlying Transaksi adalah kegiatan yang mendasari Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
3.          Dokumen Underlying Transaksi yang digunakan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia terdiri dari dokumen Underlying Transaksi milik Bank dan dokumen Underlying Transaksi milik nasabah.
4.          Dokumen Underlying Transaksi milik Bank berupa:
a.      perjanjian kredit (loan agreement) antara Bank dengan kreditur Bank, dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit;
b.      laporan penjualan surat utang, termasuk yang dikeluarkan oleh global custody, dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk penerbitan surat utang; dan
c.       dalam hal Underlying Transaksi berupa dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) maka dokumen Underlying Transaksi berupa:
1)       surat dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) dari kantor pusat Bank atau dari Bank kepada otoritas yang berwenang untuk dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) yang tidak mengalami perubahan; atau
2)       surat persetujuan otoritas yang berwenang atas perubahan dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) yang disampaikan kantor pusat Bank atau Bank untuk dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) yang mengalami perubahan.
5.          Dokumen Underlying Transaksi milik nasabah berupa:
a.      perjanjian kredit (loan agreement) antara nasabah dengan kreditur nasabah, dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk perjanjian kredit;
b.      laporan penjualan surat utang, termasuk yang dikeluarkan oleh global custody, dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk penerbitan surat utang;
c.       dokumen terkait dengan realisasi investasi, dalam hal Underlying Transaksi berupa Investasi Langsung;
d.      dokumen Underlying Transaksi terkait devisa hasil ekspor, berupa:
1)      authenticated Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) message MT910 yang berisi informasi penerimaan devisa hasil ekspor;
2)      bank guarantee; atau
3)      dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor yang meliputi:
a)      kontrak antara eksportir dengan importir; dan
b)      surat pernyataan dari eksportir didukung dengan bukti kepemilikan valuta asing dalam bentuk fotokopi tabungan atau fotokopi bilyet deposito atau dokumen lain yang menyatakan bahwa valuta asing yang telah dimiliki oleh eksportir adalah sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan ekspor;
e.          dokumen Underlying Transaksi dalam hal Underlying Transaksi berupa investasi pada infrastruktur pembangunan sarana umum dan/atau produksi:
1)      dokumen berupa persetujuan proyek dari instansi yang berwenang, dalam hal pemilik proyek infrastruktur adalah pemerintah;
2)      dokumen berupa persetujuan proyek dari lembaga pemilik proyek, dalam hal pemilik proyek infrastruktur adalah lembaga nonpemerintah; dan
f.           rencana investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau bukti realisasi investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah,  dalam hal Underlying Transaksi berupa investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
6.          Bank Indonesia dapat menetapkan penambahan dokumen Underlying Transaksi yang terkait dengan dokumen milik Bank dan/atau milik nasabah.
7.          Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan bertanggung jawab untuk menatausahakan kelengkapan dokumen Underlying Transaksi milik Bank dan milik nasabah.
8.          Dokumen yang digunakan untuk Underlying Transaksi milik nasabah dalam rangka Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah berupa dokumen transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah dalam bentuk deal ticket atau kontrak.
9.          Dalam hal dokumen Underlying Transaksi adalah milik nasabah maka fotokopi dokumen Underlying Transaksi diterima oleh Bank paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
10.       Pelaksanaan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan melalui Transaksi Swap Beli Bank kepada Bank Indonesia dalam valuta asing (baik dolar Amerika Serikat maupun non-dolar Amerika Serikat) terhadap rupiah.
11.       Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan pada setiap hari kerja dan dapat memiliki jangka waktu 3, 6 atau 12 bulan, yang dihitung sejak 1 hari setelah tanggal valuta atau tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu.
12.       Tanggal valuta atau tanggal setelmen yaitu paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
13.       Jenis valuta asing dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sesuai dengan jenis valuta asing yang diumumkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum window time transaksi dibuka.
14.       Nilai nominal minimum penawaran yang diajukan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan kelipatannya diumumkan oleh Bank Indonesia melalui Sistem LHBU dan/atau sarana informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan nilai nominal penawaran paling banyak sebesar nilai Underlying Transaksi.
15.       Kurs spot yang digunakan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia:
a.      kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal transaksi, untuk valuta asing dalam dolar Amerika Serikat;
b.      kurs tengah transaksi Bank Indonesia valuta asing terhadap rupiah pada tanggal transaksi, untuk valuta asing selain dolar Amerika Serikat.
16.       Window time Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17.       Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
18.       Kontrak Lindung Nilai berlaku efektif pada tanggal valuta atau tanggal setelmen.
19.       Bank hanya dapat mengajukan 1 kali koreksi untuk setiap Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang diajukan dalam window time.
20.       Bank bertanggung jawab atas kebenaran data Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang disampaikan.
21.       Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia tidak dapat dibatalkan oleh Bank.
22.       Kontrak Lindung Nilai berakhir apabila Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan oleh Bank.
23.       Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
24.       Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan konfirmasi atas pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dilakukan oleh Bank melalui sarana transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
25.       Setelmen first leg Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
26.       Nilai setelmen first leg dihitung sebesar nilai nominal dolar Amerika Serikat yang diajukan dikalikan dengan:
a.      kurs spot JISDOR dalam hal valuta asing yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat; atau
b.      kurs tengah transaksi Bank Indonesia dalam hal valuta asing yang digunakan adalah selain dolar Amerika Serikat.
27.       Kurs setelmen second leg adalah kurs spot saat tanggal transaksi ditambah premi swap yang dibayarkan Bank kepada Bank Indonesia.
28.       Bank dapat mengajukan perpanjangan Kontrak Lindung Nilai dan/atau perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, sebagai berikut:
a.      perpanjangan Kontrak Lindung Nilai paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi, dengan perpanjangan kontrak paling lama 3 tahun;
b.      perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan.
29.       Perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia atau perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diajukan pada 2 hari kerja sebelum Kontrak Lindung Nilai atau Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia jatuh waktu.
30.       Window time pengajuan perpanjangan Kontrak Lindung Nilai dan/atau Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia  adalah pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
31.       Bank Indonesia dapat menolak pengajuan perpanjangan Kontrak Lindung Nilai dan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
32.       Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
33.       Bank Indonesia dapat meniadakan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, kecuali dalam rangka perpanjangan Kontrak Lindung Nilai dan/atau perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
34.       Pengumuman peniadaaan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia akan diumumkan Bank Indonesia paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal peniadaan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui LHBU atau sarana informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
35.       Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada Bank yang melanggar kewajiban persyaratan pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berupa:
a.          teguran tertulis; dan
b.          kewajiban membayar sebesar 0,1% dari nilai Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam denominasi rupiah.
Kewajiban membayar sebesar 0,1% tersebut dihitung dengan menggunakan:
a.          kurs JISDOR untuk Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah; dan/atau
b.          kurs tengah transaksi Bank Indonesia untuk Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah,
pada tanggal transaksi.
36.       Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada Bank yang melanggar ketentuan terkait kelengkapan dokumen dan/atau kewajiban pencantuman nama referensi pada pengajuan perpanjangan.
37.       Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada Bank yang melanggar ketentuan setelmen Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berupa:
a.          teguran tertulis; dan
b.          kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
1)       rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 bps dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360, untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat;
2)       rata-rata Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate yang berlaku ditambah margin sebesar 350 bps dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360, untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah; atau
3)       rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 bps dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360, untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non-dolar Amerika Serikat.
38.       Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan mendebet rekening giro rupiah atau rekening giro valuta asing Bank yang ada di Bank Indonesia.
39.       Bank Indonesia Indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
40.       Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mencabut ketentuan yaitu:
a.          Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DPM tanggal 28 Januari 2014 perihal Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia;
b.          Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/19/DPM tanggal 28 November 2018 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DPM tanggal 28 Januari 2014 perihal Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia; dan
c.          Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/13/DPM tanggal 24 Mei 2016 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DPM tanggal 28 Januari 2014 perihal Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia. 
     III.       Pemberlakuan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel