Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
18 Oktober 2018
Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang
 
Dalam mendorong peningkatan efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan diperlukan pasar uang yang likuid, dalam, dan efisien. Pengembangan pasar dapat dilakukan salah satunya melalui pengembangan instrumen pasar uang yang diharapkan meningkatkan variasi instrumen bagi pelaku pasar. Salah satu alternatif instrumen pasar uang yang dapat dikembangkan adalah instrumen Sertifikat Deposito.
Pada bulan Maret 2017, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang. Bank Indonesia selaku otoritas di pasar uang berperan dalam mengatur, memberikan perizinan, mengembangkan dan mengawasi instrumen Pasar Uang, termasuk Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang. Selanjutnya, PBI Transaksi Sertifikat Deposito diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi pelaku pasar dalam melakukan transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.
Dalam rangka implementasi ketentuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan bagi penerbit dan pelaku pasar dalam transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang, yang terdiri dari aspek perizinan, pelaporan, dan pengawasan.
 
Adapun materi pengaturan sebagai berikut:
a.    Tata cara pengajuan Permohonan Izin bagi Bank, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang:
1)     sebagai Penerbit Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang;
2)     sebagai Perantara Transaksi Sertifikat Deposito; dan
3)     sebagai Kustodian Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.
 
b.     Pemrosesan Permohonan Izin:
1)     Bank Indonesia memberikan izin atau menolak permohonan izin secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
2)     Bank Indonesia melakukan penelitian administratif terhadap kesesuaian dokumen yang diajukan sebagaimana kriteria yang ditetapkan di dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya.
3)     Bank Indonesia dapat melakukan klarifikasi lanjutan dalam bentuk:
a)  pertemuan tatap muka dengan pihak yang mengajukan izin untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan; dan/atau
b)     meminta informasi kepada otoritas yang berwenang.
 
4)     Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen, Bank Indonesia memutuskan untuk:
a)     memberikan izin; atau
b)     menolak permohonan.
 
c.     Keterbukaan Informasi
Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang harus mencantumkan pernyataan “dapat ditransaksikan di Pasar Uang” dalam halaman depan dokumen informasi penawaran kepada investor.
 
d.     Pelaporan
1)     Bank, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri atas:
a)     laporan Transaksi Sertifikat Deposito untuk kepentingan sendiri yang dilakukan oleh Bank dan Perusahaan Efek; dan/atau
b)     laporan Transaksi Sertifikat Deposito untuk kepentingan nasabah yang dilakukan oleh Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagai perantara.
2)     Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan pengaturan sebagai berikut:
a)     bagi pelapor Bank, melalui sistem laporan harian bank umum;
b)     bagi pelapor Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang, melalui sistem laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan transaksi sertifikat deposito oleh perusahaan efek dan perusahaan pialang.
 
e.     Pengawasan
1)     Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan LPP yang terkait dengan penerbitan dan transaksi Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.
2)     Pengawasan yang dilakukan meliputi:
a)     pengawasan tidak langsung;  dan/atau
b)     pemeriksaan.
 
3)     Dalam melakukan pengawasan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.
 
Show Left Panel