Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
25 September 2018

Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN)

Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN)

Pembentukan TPIN didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017. TPIN dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari:

  1. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
  2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
  3. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota.


Tugas dan Fungsi

Tim Pengendalian Inflasi Pusat mempunyai tugas:

  1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
  2. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
  4. pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.


Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi mempunyai tugas:

  1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
  2. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
  3. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
  4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota; dan/ atau
  5. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.


Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

  1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
  2. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
  3. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
  4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
  5. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.


Susunan Keanggotaan

  1. Keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Pusat Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Pusat terdiri dari:
    Ketua​  ​Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    ​Wakil Ketua I 
    ​Gubernur Bank Indonesia;
    ​Wakil Ketua II  ​Menteri Keuangan;
    ​Wakil Ketua III  ​Menteri Dalam Negeri;
    ​Anggota  ​1. Menteri Perdagangan;
    2. Menteri Pertanian;
    3. Menteri Perhubungan;
    4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
    5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
    8. Sekretaris Sekretaris Kabinet;
    9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    ​Sekretaris  ​Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     
    Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dapat melibatkan kementerian/lembaga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota, serta pihak lain yang dianggap perlu. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat yang tugas dan keanggotannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (Kepmenko No.148/2017 Tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat).
  2. Keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi
    Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi. Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
  3. Keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
    Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi. Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.


Program/Agenda Kerja

Pengendalian Inflasi Pusat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sementara itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Adapun Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Sementara itu, ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi diatur oleh Menteri Dalam Negeri.  

​Tanggal Pengkinian : 31 Juli 2018

 
Show Left Panel