Kerangka Kebijakan Moneter - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
26 Agustus 2019

Kerangka Kebijakan Moneter 

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF) dengan penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.

Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008/2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah diperlukannya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF.
 
Apa itu Flexible ITF?   |   Mengapa Flexible ITF?    |    Bagaimana Flexible ITF diterapkan?
 

Dalam implementasi kerangka flexible ITF, Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan (policy mix) dalam rangka menjaga keseimbangan internal dan eksternal.

Terkait dengan strategi penargetan inflasi (inflation targeting), Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan berbagai informasi tersedia untuk menggambarkan kondisi inflasi ke depan.

Secara reguler, Bank Indonesia menjelaskan kepada publik mengenai asesmen terhadap kondisi terkini dan outlook inflasi ke depan, keputusan yang diambil, serta arah kebijakan ke depan yang akan diambil untuk menjaga inflasi sesuai dengan sasarannya (forward guidance).

Bersamaan dengan implementasi flexible ITF, Bank Indonesia menjadikan BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran. Penggunaan BI7DRR sebagai suku bunga acuan merupakan bagian dari reformulasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Reformulasi memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat sinyal arah kebijakan moneter. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di PUAB untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

Dalam implementasinya, reformulasi memegang empat prinsip. Pertama, reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan flexible ITF. Kedua, reformulasi tidak untuk mengubah stance kebijakan moneter yang sedang ditempuh. Ketiga, reformulasi membuat suku bunga kebijakan terefleksikan di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia. Keempat, penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dapat dipengaruhi suku bunga kebijakan. Sesuai dengan prinsip kedua implementasi reformulasi, perubahan tersebut tidak mengubah stance kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan BI Rate dan BI7DRR berada dalam satu struktur suku bunga (term structure) yang sama dalam mengarahkan inflasi agar sesuai dengan sasarannya. Perbedaan hanya terlihat pada tenor instrumen, yakni BI Rate setara dengan instrumen moneter 12 bulan, sedangkan BI7DRR setara dengan instrumen moneter 7 hari.

Implementasi flexible ITF juga ditujukan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, implementasi flexible ITF didukung oleh penerapan kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang difokuskan pada interaksi antar lembaga keuangan, pasar, infrastruktur, dan ekonomi yang lebih luas, termasuk pengukuran potensi risiko ke depan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah risiko sistemik yang berpotensi menimbulkan krisis sistem keuangan akibat kondisi makroekonomi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan makroprudensial dapat dilihat pada: (Link ke kebijakan makroprudensial).

Implementasi flexible ITF juga didukung oleh kebijakan pengelolaan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka mengelola stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan nilai tukar dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (valas), melalui intervensi valas dan dual intervention. Strategi dual intervention dilakukan melalui intervensi jual di pasar valas yang disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi dual intervention dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan sekaligus menjaga kecukupan likuiditas rupiah.

Berbagai kebijakan tersebut diperkuat oleh koordinasi kebijakan bersama Pemerintah, khususnya terkait dari sisi penawaran. Kebijakan pemerintah terutama diarahkan untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pangan guna mendukung terkendalinya inflasi. Koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang semakin kuat diwujudkan melalui forum Tim Pengendali Inflasi (TPI) baik di pusat maupun daerah.

 

 Tanggal Pengkinian : 31 Juli 2018

 

Show Left Panel